Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Prameswari, Septiana
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGATURAN KONSEP PERUSAHAAN RINTISAN DI RUU KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN DI INDONESIA Purwadi, Ari; Serfiyani, Cita Yustisia; Prameswari, Septiana
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4324

Abstract

AbstractStart-up was a new concept on entrepreneurship, especially in the digital economy and creative economy fields. Business growth, competition and challenges faced by start-ups are growing faster than the birth of new rules that can become a legal basis. The issuance of the Entrepreneurship Draft Bill shall provide opportunities for MSMEs including start-up who have been growing independently and innovatively even though this draft bill tends to only regulate MSMEs but has not been able to provide firm formulas and boundaries for the existence of start up. Start up as a new concept in entrepreneurship has characteristics and forms of business entities that will be identified in this normative juridical research. The urgency to regulating start up concept in the Entrepreneurship Draft Bill must be reviewed from several important aspects related to the interests of entrepreneurs, government and society holistically for the improvement of Enterpreneurship Draft Bill and Indonesian economic growth.Keywords: enterpreneurship; MSMEs; start-upAbstrakPerusahaan rintisan merupakan konsep baru di bidang kewirausahaan khususnya bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan, persaingan dan jenis tantangan yang dihadapi dari tahun ke tahun berkembang lebih cepat dari lahirnya aturan-aturan baru yang dapat menjadi payung hukum. Hadirnya RUU Kewirausahaan dapat memberi peluang bagi UMKM termasuk pengusaha rintisan yang selama ini tumbuh secara independen, mandiri dan inovatif meskipun RUU ini belum dapat memberikan rumusan dan batasan yang tegas terhadap eksistensi perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan sebagai konsep baru dalam kewirausahaan memiliki karakteristik dan bentuk badan usaha yang akan diidentifikasi dalam penelitian dengan metode yuridis normatif ini. Urgensi pengaturan perusahaan rintisan dalam RUU Kewirausahaan ditinjau dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat secara holistik demi penyempurnaan draf RUU Kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MASA PANDEMI Sa'diyah, Nur Khalimatus; Enggarsasi, Umi; Prameswari, Septiana
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7 No 2 (2023): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v7i2.7499

Abstract

Based on data released by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia (Kemenpppa), the number of cases of Domestic Violence (KDRT) that occurred in Indonesia throughout 2020 was still very high. East Java ranks second highest after Central Java as the province with the most domestic violence cases throughout 2020, with 1,588 cases. This figure is obtained from the number of cases of domestic violence reported in all cities in East Java. Efforts to reduce the incidence of domestic violence are not enough just to take repressive actions against perpetrators of domestic violence. What is more important is preventive action to prevent the occurrence of domestic violence. One of the causes of domestic violence can occur is the lack of public knowledge about what is meant by domestic violence. Because there are still many cases of domestic violence that occur during this Covid-19 Pandemic. This is where the role of universities is expected to be able to provide knowledge to the community, not only for women or children, but also for men. One of the things that universities can do in providing knowledge to the community regarding domestic violence is by conducting socialization and legal counseling. The role of legal counseling can provide increased legal knowledge to community members in order to avoid violations of the law, especially Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Another benefit of legal counseling is that the community can play an active role directly with other communities to transmit or relay the relay to other members of the community such as within the family, neighbors, in the neighborhood associations and neighborhood associations in the East Java region. Keywords: College, Domestic Violence, Pandemic
TINJAUAN YURIDIS PELAKU EKSPLOITASI LANSIA SEBAGAI OBJEK KONTEN LIVE STREAMING TIKTOK Bambang Yunarko; Titik Suharti; Prameswari, Septiana
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v29i1.914

Abstract

Maraknya konten live streaming dimana pemilik akun menampilkan seorang nenek/lansia yang mengguyurkan air ke badan apabila seseorang penonton memberikan gift/hadiah berupa koin yang mana koin tersebut dapat di tukarkan menjadi uang tindakan yang dilakukan oleh pemilik akun merupakan kategori tindak pidana eksploitasi dimana seseorang dijadikan objek suatu hal untuk mendapatkan keuntungan. Perlunya tindakan tegas terhadap para pelaku tindakan ekploitasi terhadap lansia melalui sosial media, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku eksploitasi online. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan bahan dasar hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum. Dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menemukan ratio legis dari peraturan yang berlaku di Indonesia dengan permasalahan yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, dapat ditemukannya penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya pembaharuan aturan hukum mengenai tindak pidana eksploitasi yang dilakukan melalui online, karena aturan yang ada saat ini kurang relevan lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. The rise of live streaming content where the account owner displays a grandmother/elderly pouring water on the body if a viewer gives a gift/prize in the form of coins which can be exchanged for money, the action taken by the account owner is a category of criminal exploitation where a person is made an object of something to gain profit. There is a need for strict action against perpetrators of exploitation of the elderly through social media, so as to create a deterrent effect for perpetrators of online exploitation. This study uses a normative method with primary legal materials, namely laws and regulations and secondary legal materials, namely books, journals, and scientific articles on law. In examining this problem, a normative research method is used to find the ratio legis of the regulations in force in Indonesia with the problems that occur, using a statutory, conceptual and case approach, a solution to the problem can be found. The results of this study are the need to renew the legal regulations regarding criminal acts of exploitation carried out online, because the current regulations are no longer relevant to the increasingly rapid development of technology.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BERKEDOK UNDANGAN DIGITAL MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA Prameswari, Septiana; Suharti, Titik
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i1.915

Abstract

Berkembangnya teknologi saat ini semakin canggih, fungsi komunikasi kian bervariasi. Saat ini munculnya undangan digital yang semakin mempermudah komunikasi, hanya dengan mengirimkan Undangan Digital melalui fitur share chat Whatsapp maka undangan telah tersebar. Namun beberapa waktu terakhir penipuan berkedok undangan pernikahan menjadi ramai di masyarakat setelah salah satu sosial media menggugah lewat cuitan Twitternya, modus penipuan dengan modifikasi APK dapat mencuri akses pengguna ponsel bila asal mengklik pesan yang berasal dari orang yang tidak dikenal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok undangan online, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan secara online. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan bahan dasar hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan dasar hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan beberapa artikel ilmiah tentang hukum. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak ada kejelasan aturan hukum mengenai penipuan model undangan, dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana penipuan dengan model konvensional biasa bahkan dalam UU ITE pun tidak dijelaskan secara spesifik dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. The development of technology is currently more sophisticated, the function of communication is increasingly varied. Currently, the emergence of digital invitations has made communication easier, only by sending Digital Invitations through the whatsapp share chat feature, the invitation has been spread. However, in recent times, fraud under the guise of a wedding invitation has become crowded in the community after one of the social media evoked through his Twitter tweets, the fraud mode with APK modification can steal cellphone user access if you just click on a message from an unknown person. The purpose of this research is to find out the form of legal rules against criminal acts of fraud under the guise of online invitations, and to find out the form of legal protection for victims of online fraud. In this research, the author uses a normative method with primary legal basis materials, namely laws and regulations and secondary legal basis materials, namely books, journals, and several scientific articles on law. In this research using normative juridical method, using statutory approach and conceptual approach. From the results of the research conducted, there is no clarity of legal rules regarding undang model fraud, in the Criminal Code only regulates criminal acts of fraud with ordinary conventional models, even in the ITE Law it is not specifically explained that it can be categorized as a criminal act.
Co-Authors Ari Purwadi Bambang Yunarko Sa'diyah, Nur Khalimatus Serfiyani, Cita Yustisia Titik Suharti Titik Suharti Umi Enggarsasi