Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Financial Technology Umami, Ariza; Iskandar, Iskandar; P, Putra Adi
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.6372

Abstract

Perkembangan internet telah digunakan dalam teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan dalam hal ini pengguna jasa dapat mengakses informasi dan fitur layanan elektronik saat ini berupa sistem Peer to Peer Lending dalam industri financial teknologi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem Peer to Peer Lending dan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur bila terjadi sengketa dalam Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (Library Research). Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal-jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian dalam penelitian ini ditafsirkan bahwa : 1. Perlindungan hukum bagi Pengguna layanan peer to peer lending dapat dilakukan secara preventif dan represif. 2. Penyelesaian sengketa Financial Technology yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat dilakukan gugatan perdata di pengadilan dan juga dapat menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Saran penulis dalam penelitian ini : 1. Bagi pengguna layanan Peer To Peer Landing hendaknya pengguna lebih bijak dan lebih berhati hati dalam memilih platform agar terhindar dari praktek penipuan dan pastikan platform yang ingin digunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pinjam-meminjam online agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi suatu konflik sehingga permasalahan Financial Technology dapat berkurang dan menerapkan standardisasi yang baik untuk menjadi sebuah jasa pinjam meminjam online yang tersebar di masyarakat.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Iskandar, Iskandar; Umami, Ariza; Cahyani, Uky
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.66

Abstract

Abstrak Keadilan Restorative adalah teori keadilan yang mengutamakan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan keadilan Restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Tujuan dalam penulisan ini adalah menganalisa keadilan restorative dalam tindak pidana penggelapan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif,dimana bahan-bahan pustaka dan undang-undang menjadi sumber utama.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Munculnya konsep keadilan restoratif bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian dan kerusakan, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep dari keadilan restoratif yang berfungsi sebagai ekselerator dari asas peradiilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kata Kunci : Keadilan Restorative, Tindak Pidana, Penggelapan Abstract Restorative justice is a theory of justice that prioritizes the recovery of losses caused by criminal acts. Restorative justice approaches focus on the needs of both victims and perpetrators of crime. The purpose of this paper is to analyze restorative justice in the crime of embezzlement. The approach used in this study is to use a normative approach, where library materials and laws are the main sources. The results of this study indicate that the concept of a restorative justice approach as an alternative to criminal acts is immediately applied in Indonesia as an effort to reform the law. This is because restorative justice is an approach that focuses more on the conditions for creating justice and a balance between the perpetrators of crimes and the victims. The emergence of the concept of restorative justice does not mean abolishing imprisonment, in certain cases that cause loss and damage, imprisonment can still be used. The concept of restorative justice which functions as an accelerator of the principle of justice is simple, fast and low cost, so that legal certainty and justice can be fulfilled for the community.
PEWARISAN KEKERABATAN MATRILINIAL MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Umami, Ariza; Iskandar
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.85

Abstract

Kewarisan adat Minangkabau harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, akan tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan penga-wasan harta dari generasi yang sudah me-ninggal kepada generasi yang masih hidup.
ANALYSIS RELATED TO JUDGES’ CONSIDERATIONS IN THE IMMEDIATE DECISION OF CRIMINAL ACTIONS AGAINST CHILDREN Iskandar; Umami, Ariza; Fadilla, Dilla
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 1 (2022): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.748 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i1.32

Abstract

Analysis of Judges' Considerations in Imposing Decisions on Immoral Crimes Against Children and implementation of decisions related to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 81 Paragraph (2). The purpose of this paper is to analyze the judge's considerations in deciding cases of immoral crimes against children. This research method uses an empirical juridical approach which is carried out by interviewing several respondents or related sources. The results of the study show that when judges are deciding on criminal cases involving children, they take into account both items that charge and things that relieve the issue. However, the implementation of the verdicts in criminal cases involving children is carried out in line with the Operational Standards of General Criminal Procedure, as well as with the Children's Criminal Justice System. There are three different types of decisions that can be made under the provisions of the KUHAP, namely: court decisions in the form of a judgment (Veroordeling), court decisions in the form of a redeeving of all charges (Vrijspraak), and court decisions in the form of freedom from all forms of law (Onslag van all rechtsvervolging).