Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Ilmiah Betrik : Besemah Teknologi Informasi dan Komputer International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD) IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Al-Nadhair : Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA
Sufriadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI FRAMEWORK LARAVEL PADA SISTEM PEMINJAMAN AULA (STUDI KASUS UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR) aziz musthafa; Faisal Reza Pradana; Sufriadi
JURNAL ILMIAH BETRIK : Besemah Teknologi Informasi dan Komputer Vol 13 No 2 (2022): JURNAL ILMIAH BETRIK : Besemah Teknologi Informasi dan Komputer
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36050/betrik.v13i2.507

Abstract

Penjadwalan penggunaan aula di lingkungan perguruan tinggi merupakan suatu hal yang penting. Terutama jumlah aula dalam perguruan tinggi tersebut lebih dari satu, seperti Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) yang mempunyai 5 aula dengan luas dan fasilitas yang berbeda. Namun terdapat kendala berupa informasi seputar aula masih sulit didapatkan dan penjadwalan masih manual. Mahasiswa yang ingin meminjam diharuskan datang ke kantor pengelola aula dan menulis manual jadwal peminjamannya. Karena masih manual, maka resiko kehilangan data atau jadwal yang ganda bisa terjadi. Pada penelitian kali ini , di sistem informasi berbasis web yang mempermudah staf aula dalam proses penjadwalan dan manajemen peminjaman aula. Sedangkan pengembangan sistem berbasis web ini menggunakan framework laravel. Hasil dari penelitian ini telah menjawab kesulitan yang seringkali dihadapi pengguna dan pengelola aula. Hal tersebut dibuktikan dengan kuisioner pengguna dan pengelola aula yang menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan sejumlah 4,33 atau 86,6% dengan tingkat kepuasan tinggi.
TUJUAN, FUNGSI HUKUM DAN MAQASID TASYRI’ Sufriadi
Jurnal Al-Nadhair Vol 1 No 01 (2022): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v1i01.3

Abstract

Dalam kajian hukum Islam, sumber-sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum suatu masalah pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu nash dan ra`yu (rasio). Termasuk dalam kategori nash adalah Al-Qur’an dan hadis, sedangkan yang tergolong dalam kategori ra`yu adalah selain dari keduanya.  Adapun jika ditinjau dari kekuatannya, sumber tersebut dapat digolongkan atas sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Salah satu sumber hukum yang termasuk dalam kategori ra`yu dan tidak disepakati oleh ulama adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara’, baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan maslahah tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia.  Di sisi lain, segala larangan Allah Swt. mengandung kemasalahatan di baliknya, manusia dilarang melakukan larangan-Nya agar dapat terhindar dari kerusakan atau kebinasaan. Salah satu contoh adalah larangan meminum minuman keras (khamar) yang bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang merusak tubuh, jiwa dan akal sehat. Maqashid al-syar’iyyah terbentuk sebagai peta dalam peumusan tujuan dan fungsi hukum yang berkenaan dengan mukallaf. Maqashid al-syar’iyyah bagi mujtahid menuntun proses ijtihad untuk melahirkan fiqh yang dinamis, tentunya juga mengharuskan sikap profesional dalam memberikan porsi peran maqashid al-syar’iyyah itu sendiri. Maqashid al-syar’iyyah yang sebagian ulama mereduksinya sebagai inti dari menarik mashlahah dan mafsadah mengambarkan bahwa setiap hukum yang terlahir harus bernilai rahmatan lil ‘alamin.
Pencurian Menurut Hukum Islam Sufriadi; Fauza Andriyadi
Jurnal Al-Nadhair Vol 1 No 2 (2022): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v1i2.18

Abstract

Dalam menafsirkan ayat ahkam, seorang mufassir sering terbentur pada pengertian dan definisi-definisi, benturan ini dikarenakan para musfassir dilingkari oleh konteks yang sering berubah dan tidak tetap sehingga membutuhkan kejelian pada saat membahas dan memaknainya. Kondisi ini tentunya memerlukan kepastian hukum yang diperoleh dari sumber dasar baik Al-Qur`an maupun hadis agar tidak terjadinya multitafsir yang menyimpang. Ayat 38 surat Al-Maidah merupakan salah satu dalil yang dijadikan sebagai acuan penetapan sanksi kepada pencuri. Namun jika diteliti lebih lanjut ada beberapa unsur yang berbentuk umum dan mesti ada penjelasan tentang subtansial unsur-unsur dimaksud agar tidak keliru penetapan hukum nantinya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis. Pencurian merupakan tindak pidana yang sangat dikecam dalam agama Islam, oleh karenanya diberikan denda potong tangan bagi pelaku. Kecaman dan ketentuan tentang sanksi bagi pencuri di antaranya tertuang dalam Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 38 dan beberapa hadis. Pencurian adalah tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh seorang mukallaf serta tidak dalam keadaan terpaksa, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekalipun masih menjadi diskursus ulama karena aspek ini termasuk ranah persumtif, namun dapat disimpulkan bahwa antara syarat yang harus dipenuhi agar sah dikenakan sanksi potong tangan adalah jumlah harta yang dicuri mencapai seperempat dinar atau setara dengan harga seperempat dinar. Begitu juga tentang tempat dasar barang yang diambil merupakan tempat yang layak untuk penyimpanan barang terkait. Dalam hal dikenakan sanksi potong tangan, maka yang dipotong adalah tangannya yang kanan dan dipotong di pergelangan tangan.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Bagi Lansia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Sufriadi
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v2i3.97

Abstract

The aim of this article is to describe the implementation of the Hajj ritual guidance service policy for the elderly at the Karimun Regency Ministry of Religion Office. This article uses a qualitative method, which aims to describe certain circumstances. This discussion focuses on the duties and functions of the Hajj and Umrah Organizing Section of the Karimun Regency Ministry of Religion Office. There are three data collection techniques used, including the interview technique, namely the data collection technique through direct questions and answers with key informants, the observation technique, namely observing objects by writer directly, and the third, document study and literature study techniques. From the study results, data was obtained that the implementation of the hajj ritual guidance service policy at the Karimun Regency Ministry of Religion Office is going well and as a result, regulations for the elderly need to be improved cause not elderly friendly. Thus, it is concluded that the implementation of the Hajj Manasik Guidance Service Policy at the Karimun Regency Ministry of Religion Office is good, only solutions are needed regarding special regulations for the elderly.
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK) Abdul Jamil; Sufriadi
Jurnal Hukum Respublica Vol. 19 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v19i2.5677

Abstract

This study aimed to examine two objectives: first, legal considerations of court decision Number 05/G/2011/PTUN.Yk regarding state administrative decision on intermittent termination and replacement (PAW) a member of the Bantul Regional Representative Council (DPRD), and second, panel of judges rationale concluded that the decision on PAW was not absolute competence of PTUN. This research is classified as normative legal research using both primary data by conducting interviews with PTUN judges and the expert, and secondary data in the form of legal material. The results showed: first, there are three main legal considerations used by judges: 1. the decision on PAW is a decision in the field of politics and constitutionality; 2. the decision on PAW does not fullfil the unilateral will element; 3. the existence of jurisprudence. Second, the judge's judgments rested on the conclusion that the decision did not fulfill the 'state administration' element and was emphasized in the 'initial process' of the PAW stage series, not to the 'final process' in the form of issuing decisions. The judgments put forward the interpretation based on doctrine, while if compared with the provisions of the Law on Administrative Court, the decision on PAW had actually been fulfilled as the KTUN which was the absolute competence of PTUN.
Edukasi Water Management kepada Masyarakat: Mencegah Kebakaran Lahan Gambut dan Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Pertanian di Desa Kuta Padang Kabupaten Aceh Barat Aulia, Muhammad Reza; Siregar, Mawaddah Putri Arisma; Fachruddin; Sufriadi; Agustiar; Safrika
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 2 No. 2 (2023): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v2i2.657

Abstract

Education activities on water management and peatland utilization were carried out in Kuta Padang Villages, Bubon Subdistrict, West Aceh Regency. Involving 20 participants, including village officials, this water management education emphasized the importance of peat rewetting (Rewetting) and canal closure as the main strategies in addressing degradation and the risk of peatland fires. Through the Focused Group Discussion (FGD) method, participants were taught about fluctuations in groundwater levels, the identification of canal blocking construction, and the utilization of peatlands for agriculture. The results of the activity showed an increase in community understanding of the impact of peatland ecosystem damage and its connection to land fires. Education also discussed fluctuations in groundwater levels as a crucial element in water management, providing a better understanding of groundwater dynamics in peatlands. The selection of efficient food and horticultural crops for shallow peatlands became a focus in land utilization for agriculture.
Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan POC Berbasis Air Kelapa di Negeri Lesluru, Kecamatan Teon Nila Serua, Maluku Tengah Atmaja, Nanda; Sufriadi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD) Vol 5 No 3 (2024): JPMD
Publisher : LP3M IAIFA Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/jpmd.v5i3.1784

Abstract

Indonesia, as the largest producer of coconuts, holds the top position as the world's leading coconut producer. Lesluru is known as a region rich in natural resources, especially coconut plants, which are a major commodity for the local community and have great potential for utilizing the often-overlooked coconut water waste. The National Community Service Program PkM in Lesluru aims to educate farmers about processing coconut water waste into liquid organic fertilizer (POC). Through this program, the goal is to enhance the knowledge and skills of the community in processing coconut water waste into liquid organic fertilizer (POC). The methods applied include education, demonstration, and evaluation. Evaluation results show a significant increase in participants' knowledge of organic waste and its utilization, from 23% to 100%, as well as their practical ability to make POC, which increased from 0% to 92.3%. The application of liquid organic fertilizer is expected to support sustainable agriculture, improve agricultural yields, and reduce the negative environmental impact of coconut water waste. These findings highlight the importance of community-based training to utilize local resources, which can contribute to the economic well-being of the community and environmental sustainability.
ANALYSIS OF FARMERS' INCOME AFFECTED ATTACKS OF PLANT DISTURB ORGANISMS IN SUSOH DISTRICT SOUTHWEST ACEH DISTRICT Sufriadi; Yossi Mardhiah; Aswin Nasution; Hasan Husein
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 2 No. 6 (2023): MAY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v2i6.165

Abstract

Paddy field in Susoh District, Southwest Aceh Regency are very vulnerable to the impacts of climate change such as drought and floods which have caused the intensity of attacks by Paddy field Pest Organisms (OPT) decreased as it had in the previous growing season. Some farmers make mitigation efforts by spraying pesticides according to the recommendations of the local Plant Pest Organism Observer (POPT), but some other farmers do not carry out mitigation due to considerations of production costs that are quite large and ultimately affect the total revenue and income of farmers. This study aims to look at the differences in total production and average income between farmers who mitigate and farmers who do not mitigate pest attacks. The sample was divided into two categories, each category was taken by 28 farmer respondents randomly. The results of the independent test sample t-test on production obtained t-count (4.056) greater than t-table () while for income obtained t-count (4.056) greater than t-table (2.46) indicating there is a difference in production and average income between mitigating and non-mitigating farmers. Total GKP production obtained by mitigating farmers was an average of 2.608 tons and farmers who did not mitigate an average of 2.011 tons. The average income of farmers who mitigate pest attacks is IDR 4,821,834.79 per 0.4 hectare or IDR 12,054,600 per hectare, while farmers who do not mitigate pest attacks are IDR 2,888,103.86 per 0.4 hectare or IDR 7,220,260 per hectare per planting season.
Co-Authors Abdul Jamil Agustiar Aswin Nasution Atmaja, Nanda Aziz Musthafa Fachruddin Faisal Reza Pradana Fauza Andriyadi Hasan Husein Safrika Siregar, Mawaddah Putri Arisma Yossi Mardhiah