Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sanksi Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Madaniyyah, Fathimah; Abdul Fiqor, Kevin Fauzi; Munawar, Endang
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.323

Abstract

Penelitian ini fokus pada analisis sanksi pidana perjudian online dari perspektif KUHP Pasal 303 Ayat (1) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Menurut hasil penelitian, KUHP memberikan sanksi penjara maksimal 10 tahun atau denda 25 juta rupiah bagi pelaku perjudian online. Sebaliknya, Qanun Aceh menetapkan sanksi yang lebih tegas dengan 'Uqubat Ta’zir' berupa cambuk maksimal 12 kali, denda hingga 120 gram emas murni, atau penjara maksimal 12 tahun. Perbedaan utama antara kedua hukum tersebut terletak pada jenis sanksi yang diberikan. Qanun Aceh memberikan hukuman fisik tambahan berupa cambuk, yang tidak terdapat dalam KUHP. Dengan demikian, Qanun Aceh cenderung lebih keras dalam menanggapi perjudian online dengan memperkenalkan sanksi fisik, sementara KUHP lebih mengandalkan hukuman penjara dan denda. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum setiap daerah, seperti Qanun Aceh, untuk mengantisipasi dan menanggapi perjudian online secara efektif, sekaligus menyoroti diversitas sanksi pidana dalam konteks hukum Indonesia.
Dialectics of Classical and Contemporary Ulama Thought in Determining Professional Zakat Madaniyyah, Fathimah; Azka, Hakim Muttaqie; Ghani, Muhammad Saladin Abdul; Syam, Achmad Malik Achnida; Ismail, Alifian Sya'bani
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 9 No. 1 (2026): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v9i1.52564

Abstract

This study examines the conceptual dynamics and methodological developments of Professional Zakat in classical and contemporary Islamic jurisprudential traditions, which emerged alongside the transformation of modern economic structures and the increasing dominance of professional income as a source of wealth. This study aims to trace the pattern of istinbat among ulama, assess the coherence and discrepancies in the fatwas of religious institutions, and identify the relevance of Professional Zakat as an instrument of wealth distribution within the framework of Islamic fiscal policy. The study employed a qualitative approach, including a literature review, content analysis, and comparative analysis of the works of scholars, institutional fatwas, and academic literature. The results show that most religious institutions accept Professional Zakat at a rate of 2.5% and the nisab of gold, but differ in the determination of the haul and the basis of calculation. Other findings show that integrating Professional Zakat into public policy has the potential to increase economic equality, strengthen the empowerment of mustahik, and enhance the stability of national zakat funds. This study concludes that Professional Zakat has strategic significance in addressing contemporary economic disparities, while demonstrating Islamic jurisprudence's ability to adapt to social change through ijtihad informed by benefits and the modern economic context.