Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Efektifitas Program Mentoring dalam Meningkatakan Potensi Karyawan UD. Mbawi Indah Adiman, Adiman; Hayat, Nurul; Fasihat, Dian Urna
KINERJA Vol 22 No 2 (2025): Mei
Publisher : FEB Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jkin.v22i2.15429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program dalam meningkatkan potensi karyawan yang dilakukan oleh UD. Mbawi Indah. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat karyawan pada UD. Mbawi Indah menunjukkan bahwa mayoritas karyawan yang mengikuti program mentoring mengalami peningkatan pada aspek komunikasi, pengambilan keputusan, dan kepercayaan diri. Karyawan juga merasa lebih terarah dalam menjalankan tugas dan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi organisasi dan peluang pengembangan diri. Mentor menyatakan bahwa program ini juga bermanfaat bagi mereka karena meningkatkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan tanggung jawab sosial dalam membina orang lain. Program mentoring efektif dalam meningkatkan potensi karyawan, terutama bila dilaksanakan dengan struktur yang jelas, pelatihan mentor yang memadai, serta adanya dukungan organisasi yang kuat
Telaah Kritis atas Kedudukan Hukum Penasehat Hukum dalam Pembuktian pada Perkara Perdata Adiman, Adiman; Sidi Ahyar Wiraguna
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Januari 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i1.7304

Abstract

Legal counsel plays a strategic role in evidentiary processes within civil litigation, despite the lack of explicit statutory recognition in Indonesian civil procedural law. This study critically examines the role and authority of legal counsel in constructing evidentiary instruments during court proceedings and evaluates the legal implications of their involvement on procedural and substantive justice. Employing a normative-juridical approach through analysis of legislation, court decisions, and contemporary legal literature, this research reveals that although the Dutch Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) and Herziene Inlandsch Reglement (HIR) do not detail the evidentiary role of legal counsel, judicial practice consistently positions them as pivotal actors in submitting, structuring, and interpreting evidence. Findings indicate a norm-practice gap that may generate legal uncertainty, particularly regarding ethical responsibilities and the limits of legal counsel’s authority. Therefore, normative clarification or practical guidelines are urgently needed to define the legal standing of counsel in civil evidentiary processes, thereby reinforcing principles of fairness, predictability, and accountability in civil litigation.
The Rationality of Emergency Consumption by Muslim Consumers in the Perspective of Sharia Microeconomics Mulyani, Hilda; Wiqiyan, Khalid; Tiawarman, Olivia Angelica; Adiman, Adiman; Elvira, Rini
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4549

Abstract

Emergencies such as disease outbreaks and global food crises challenge the basic assumptions of Islamic microeconomics regarding Muslim consumer preferences, which are bound by the certainty of halal. In the face of limited supplies and threats to life, Muslim consumers are faced with a dilemma between compliance with halal principles and the fulfillment of emergency needs. This article analyzes changes in Muslim consumer rationality in emergency conditions by placing it within the framework of Islamic microeconomics. The study uses a literature review method with a conceptual-analytical approach to Islamic consumption theory, the concepts of maslahah and maqashid al-shariah, as well as the dynamics of supply and demand in crisis situations. Under normal circumstances, haram goods do not form a demand curve due to sharia prohibitions. However, when an emergency threatens life and there are no halal alternatives available, a demand point emerges, which is an incidental demand point that is not influenced by price and only reflects the minimum requirements to maintain safety of life. Rationality is not oriented towards maximizing utility, but rather towards protecting maqashid, especially hifz al-nafs. Emergency consumption is temporary, limited, and does not change the original law of prohibition. This study offers a demand point framework as an improvement to demand analysis in Islamic microeconomics while also providing policy implications for strengthening the halal product assurance system so that it can respond to crises without compromising Sharia integrity.
Transformasi Digital Pada Pengadilan Agama: Analisis Pembuktian Secara Elektronik Hutapea, Annisa Nurmalasari; Adiman, Adiman; Yuniar, Eliza; Kusnadi, Kusuma Daniel
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 1 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i1.2016

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka di aturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan/Atau Menyerahkan narkotika dalam hukumpidana Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusanPengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridi normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Permufakatan jahat sebagimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla.yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Terdakwa yang mendapat hukuman mati pun, pertimbangan hakim sudah matang dan dengan argumentasi selain efek jera, tiada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa.