Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ecosystem Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Nasution, Hanry Setiawan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR Nasution, Hanry Setiawan
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 17 No. 3 (2017): Vol 17 No 3 (2017): September-Desember 2017
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah periode pekembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar. Berdasarkan UU Peradilan Anak, anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
Tinjauan Hukum Terhadap Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Putera, Airlangga; Jannah, Miftahul; Nasution, Hanry Setiawan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i3.51942

Abstract

This study aims to analyze the regulation of the death penalty in Indonesia and its implications for human rights. The method used in this study is library research with a normative approach and legal documentation. Regulations regarding the death penalty in Indonesia are regulated in the Criminal Code (KUHP) and in other sectoral laws. Based on statistical data and studies by criminologists, the death penalty is considered ineffective in reducing crime rates, because it does not provide a significant deterrent effect. On the other hand, the existence of the death penalty is considered contrary to the principles of human rights, especially the right to life. The right to life is a fundamental right guaranteed in various human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the American Convention on Human Rights, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. At the national level, the right to life is also constitutionally guaranteed in Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution. In the perspective of Islamic law, the death penalty (qishash) was known before the advent of Islam and underwent reforms in its application in accordance with the principles of justice and protection of the soul. Therefore, the discourse on the sustainability of the death penalty in Indonesia needs to consider a comprehensive juridical, ethical, and theological approach.
Hukuman Kebiri: Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Mursyid, Mursyid; Mubarak, Ihsan; Nasution, Hanry Setiawan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i2.359

Abstract

This study aims to determine, and analyze the implementation of the provisions of Castration Punishment in the perspective of Criminal Law and Human Rights. The type of research conducted with a normative juridical approach is to analyze the problem through the approach of legal principles and refers to the legal norms contained in the legislation. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely laws and regulations and others related to the object of research. Secondary legal materials, in the form of books and journals related to castration punishment, criminal law and human rights. Tertiary legal materials are legal materials that provide explanations and instructions on primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by collecting materials first and other materials that support this research. Analysis of legal materials, namely legal materials obtained in this study, are then analyzed qualitatively carried out on all legal materials. The result of this research shows that the implementation of castration punishment provision in criminal law is necessary to review the implementation and mechanism of this punishment so that the purpose of punishment and the practice of sentencing can be balanced. Because in human rights is considered as a form of torture and inhumane punishment. The suggestion of this research is that there is a need for a review of the implementation and mechanism of this punishment so that someone who will commit this violence will think again if they want to do this action because the castration punishment is a form of torture and humane acts that make the perpetrator lose confidence and more emotional and can make the loss of a person's right to continue offspring and can legalize the violation of human rights. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Hukuman Kebiri dalam Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukuman kebiri, hukum pidana dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu dan bahan-bahan yang lainnya yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dilakukan terhadap semua bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukuman kebiri dalam hukum pidana adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadap hukuman ini agar tujuan pemidanaan dan praktek penjatuhan hukuman dapat seimbang. Karena dalam Hak Asasi manusia dianggap sebagai bentuk hukuman yang menyiksa dan tidak manusiawi. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadapan hukuman ini agar seseorang yang akan melakukan kekerasan ini berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan tersebut karena Tindakan hukuman kebiri adalah bentuk hukuman yang menyiksa dan tindak manusiawi yang membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional dan dapat membuat hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan serta dapat terjadi pelegalan terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia.
Co-Authors Miftahul Jannah Mubarak, Ihsan Mursyid Djawas Putera, Airlangga