Ibie, Evy Novitasari
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PELAYANAN PSIKOTES SEBAGAI PERSYARATAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KABUPATEN GUNUNG MAS Ibie, Evy Novitasari; Orinasanti, Orinasanti
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 5, No 2 (2023): JULI - DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v5i2.10928

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pelayanan yang sebenarnya terjadi dan mendeskripsikan berbagai prinsip dan standar pelayanan yang ada dalam pelayanan psikotes dalam rangka pembuatan SIM di Polres Kabupaten Gunung Mas. (2) Untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat Pelayanan Psikotes Sebagai Persyaratan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Gunung Mas.Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga proses kegiatan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa (1). Pelayanan psikotes sebagai syarat pembuatan SIM di Kabupaten Gunung Mas dapat dikatakan baik karena sudah memenuhi standar dan prinsip pelayanan yang baik (2).Faktor faktor yang menghamabat adalah kurangnya sarana seperti komputer yang mendukung kegiatan psikotes berbasis online dan kurangnya petugas pelayanan psikotes yang hanya satu orang saja.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAKARTI JAYA DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS Ibie, Evy Novitasari
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 7 No 1 (2025): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v7i1.167

Abstract

Community Empowerment Through Makarti Jaya Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bangun Sari Village, Manuhing District, Gunung Mas Regency. The main problem in this research is Community Empowerment Through Makarti Jaya Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bangun Sari Village, Manuhing District, Gunung Mas Regency. And what factors support Community Empowerment Through Makarti Jaya Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bangun Sari Village, Manuhing District, Gunung Mas Regency This study aims to: (1) To find out the actual situation and describe the various problems that arise in Community Empowerment Through Village Owned Enterprises (BUMDes) Makarti Jaya in Bangun Sari Village, Manuhing District, Gunung Mas Regency. (2) To describe matters relating to the factors that support Community Empowerment Through Village-Owned Enterprises (BUMDes) Makarti Jaya in Bangun Sari Village, Manuhing District, Gunung Mas Regency. The approach used is qualitative and descriptive research type. Data collection techniques use three process activities, namely observation, interviews and documentation. While the analysis technique used in this study is data reduction, data presentation and drawing conclusions.The results of the study show that (1) Community Empowerment Through BUMDes Makarti Jaya has been implemented quite well even though the participation of the respective communities is lacking, therefore efforts are needed from the Village Government and BUMDes Managers to provide more understanding to the community about the role of BUMDes to support the community's economy in the Village Sari wake up. (2). Factors that support empowerment are the existence of capital support from the Village Government and other parties, as well as facilities and infrastructure owned by BUMDes makarti Jaya, besides that support from various parties in empowerment such as the involvement of the Regional Government.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BUKIT RAWI KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH Ibie, Evy Novitasari
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 7 No 2 (2025): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v7i2.193

Abstract

Penelitian dilakukan Pada Pemerintahan Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa Bukit Rawi, dan Faktor-faktor yang menghambat serta mendukung fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa Bukit Rawi. Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian dilakukan pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; serta membuat kesimpulan atau verifikasi. Badan Permusyawaratan Desa Bukit Rawi, telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan Desa Bukit Rawi. Pembangunan dilakukan terhadap pekerjaan/kegiatan bidang fisik dan bidang kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) pada tahun 2024. Fungsi pengawasan dilakukan bersifat formal dan informal. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan Desa Bukit Rawi Faktor penghambat, yaitu: masih rendahnya sumber daya manusia sebagian pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Rawi; Masih tertanamnya rasa kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat Desa Bukit Rawi, sehingga ketika pengurus BPD melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan Kepala Desa, muncul rasa ketidak nyamanan/keengganan antara BPD dengan pemerintah Desa Bukit Rawi; serta kurangnya dukungan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap pekerjaan/kegiatan pembangunan Desa Bukit Rawi, karena sebagian masyarakat beranggapan pengawasan sudah menjadi tugas BPD. Faktor pendukung, yaitu: Masih terjalin hubungan kerja sama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa Bukit Rawi; Keterbukaan oleh Kepala Desa Bukit Rawi terhadap semua pekerjaan/kegiatan dan anggaran pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit Rawi terhadap fungsi pengawasan oleh BPD; serta adanya Sekretaris dan anggota BPD yang mendukung tugas fungsi pengawasan BPD. Saran Peneliti: Perlu digerakkan peran serta tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat, dan perlu dilakukan penggerakkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisifasi dalam mendukung pembangunan dan pengawasan pembangunan Desa Bukit Rawi serta dilibatkan perempuan sebagai pengurus pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Rawi.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DI KELURAHAN KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 Ibie, Evy Novitasari
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 8 No 1 (2026): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v8i1.222

Abstract

Pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya, serta faktor penghambat pelayanan administrasi publik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori J.A Fitzsimmons dan M.J Fitzsimmons dalam Sulastiyono (2011:35-36) sebagai teori utama penulis untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada dalam pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimulai dengan tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya sebagai penyedia layanan yang berkualitas dan efisien bagi Masyarakat, juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan administrasi publik berjalan dengan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.