<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi melahirkan inovasi dalam sistem pembayaran secara elektronik (e-payment). OVO merupakan salah satu platform jasa sistem pembayaran elektronik yang memiliki banyak konsumen di indonesia. Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pelaku usaha berpotensi merugikan pihak yang lainnya terutama konsumen dikarenakan pihak pelaku usaha dapat mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuatnya. Seperti yang terdapat dalam syarat dan ketentuan aplikasi OVO dimana terdapat klausula pengalihan tanggung jawab OVO kepada konsumen terkait penggunaan data konsumen oleh pihak OVO. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada pasal 10 huruf a syarat dan ketentuan aplikasi OVO dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pasal 22 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dalam syarat dan ketentuan aplikasi OVO berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyatakan tersebut terdapat klausula berupa pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat klausula tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi.]]>
