Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum
Masnun, Muhammad Ali
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERKAIT POTENSI KEBOCORAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK AKIBAT CYBER CRIME Putra, Calvin Anthony; Masnun, Muhammad Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41286

Abstract

Rekam medis elektronik merupakan bukti bahwa kemajuan teknologi telah menimbulkan perpaduan yang telah mengaburkan batas antara media fisik dan digital. Keberlakuan rekam medis elektronik belum memiliki payung hukum yang mengatur terkait pertanggungjawaban atas kebocoran data rekam medis elektronik milik pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tanggung jawab rumah sakit dapat melindungi hak pasien yang dirugikan atas kebocoran data rekam medis elektronik dan akibat hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya regulasi terkait pertanggungjawaban rumah sakit mengenai keberlakuan rekam medis elektronik. Mengingat berdasarkan Pasal 46 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa tanggung jawab terkait kelalaian seorang dokter secara hukum di tanggung oleh rumah sakit. Pertanggungjawaban rumah sakit tentang keberlakuan rekam medis elektronik juga didukung oleh doktrin vicarious liability, bahwa rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan. Tindakan pengelolaan rekam medis elektronik menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan pertanggungjawaban rekam medis elektronik adalah permasalahan yang perlu segera diselesaikan, mengingat bahwa implementasi rekam medis elektronik telah berlaku di beberapa rumah sakit di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 260K/TUN/2023) Mewengkang, Fanuel Gernandya; Masnun, Muhammad Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58449

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu diperlukam untuk bekerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Melakukan pekerjaan harus mengadakan perjanjian kerja antara Pengusaha dan pekerja. Namun dalam setiap melakukan pekerjaan akan ada kemungkinan yang terjadi salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja.(PHK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis PHK secara sepihak pada Perusahaan Daerah Air Minum Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya transparansi dan kejelasan terkait surat pemberhentian karyawan yang dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, Dimana pemberhentian dilakukan tanpa somasi ataupun keberatan. Menjadi pro dan kontra ketika karyawan yang terkena dampak PHK melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Penelitian ini menganalisis untuk menambah wawasan bagaimana hukum berlaku khusus pada praktik Perusahaan, mengkaji hak-hak pada karyawan yang dilindungi oleh hukum dan meningkatkan kualitas keputusan hakim.
Co-Authors Mewengkang, Fanuel Gernandya Putra, Calvin Anthony