Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HAK PEMELIHARAAN ANAK HUBUNGANNYA DENGAN KENAKALAN REMAJA Anwar, Syahrul; Rasyid, Fauzan Ali; Saepuloh, Usep; Jaenudin, Jaenudin
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 2 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i2.5184

Abstract

AbstrakUndang-Undang Dasar 1945 berkomitmen melindungi warga Negara, termasuk anak-anak, sebagaimana ditegaskan Pembukaan UUD 1945, selanjutnya dijabar­kan dalam pasal-pasal Batang Tubuh., Pasal 28 B ayat (2) Secara eksplisit tentang penyelenggaraan hak anak. Dimulai dari Deklarasi Jenewa pada tahun 1924 kemudian dicantumkan dalam Piagam PBB 1948 perlindungan anak dalam hukum Islam di kenal dengan hadanah atau pemeliharaan anak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI), Orang  tua wajib memelihara dan mendidik anak, jika melalaikan kewajiban terhadap anak maka kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk dapat dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis isi (content analysis). Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Ibn Al-Araby menyatakan segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Amanah dalam hukum keluarga sebagai faktor utama terciptanya kesejahteraan dengan amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan  yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Penerapan dan transformasi hakikat amanah, konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perundang-undangan perlindungan anak belum terumus secara jelas Realitas Pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan anak, "keluarga" diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia ini kerap ditemukan perilaku berisiko yang bisa jadi mengarah ke tindakan kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan sesearang usia 14-19 tahun yang menimbulkan masalah atau keonaran dalam masyarakat yang disebabkan orang tua tidak amanah.
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB DI INSTITUT DIGITAL EKONOMI LPKIA Ferdiansyah, Fahmi Reza; Sofian, Rudy; Saepuloh, Usep; WK, Wahyu Nurjaya; Pakpahan, Andy Victor
Jurnal Komputer Bisnis Vol 17 No 2 (2025): Jurnal Komputer Bisnis
Publisher : LPKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Institut Digital Ekonomi LPKIA (IDE LPKIA) menghadapi kendala dalam pengelolaan layanan perpustakaan, khususnya dalam pencatatan data buku, kunjungan, peminjaman, dan pengembalian buku. Penggunaan Google Forms dan Excel tidak memadai untuk pengelolaan data yang kompleks, serta ketiadaan sistem katalog buku memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, efektivitas operasional terhambat, risiko kehilangan buku meningkat, dan kualitas layanan menurun. Untuk mengatasi masalah ini, dirancang Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web (E-Library) yang mengotomatisasi pengelolaan data kunjungan, buku, peminjaman, dan pengembalian. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah akses informasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi E-Library di perpustakaan IDE LPKIA diharapkan mampu mendukung kegiatan akademik dengan layanan yang lebih efektif dan berkualitas.
Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Pekerja Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Mutakin, Imam; Saepuloh, Usep; Elvina, Naya Dewi; Dini, Tita Wulan; Fajar, Ahmad
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Basically, Termination of Employment (PHK) is an action that must be avoided and must not be allowed to occur. However, the problem of layoffs in a company at this time often occurs. Termination of employment is the termination of a person as an employee accompanied by the provision of financial compensation by the company where he works. Termination of Employment (PHK) can occur at any time, but of course it must not be done unilaterally by the company, because this will be detrimental to workers/laborers. Legal protection against unilateral termination of employment (PHK) has been regulated in Article 153 of the Job Creation Law, where in Termination of Employment (PHK) employers are prohibited from carrying out unilateral Termination of Employment (PHK), except in certain circumstances that force PHK to be carried out, as stipulated in Law Number 6 of 2023. Unilateral layoffs carried out by companies not only violate the Employment Laws and This research uses a normative juridical legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that termination of employment (PHK) has a legal basis, as stipulated in Article 151 of the Job Creation Law, which discusses the procedures for terminating employment (PHK).