Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Developmental Model of Islamic Microfinance Institution in Minangkabau Muslim Community using Analytical Network Process (ANP) Awaluddin Awaluddin; Asyari Asyari; Amiur Nuruddin; Saparuddin Siregar
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol 7, No 1 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.27 KB) | DOI: 10.30983/islam_realitas.v7i1.4306

Abstract

Abstract This research aims to uncover and map the problems faced by Islamic microfinance institutions (BPRS) both in terms of social and management. Afterward itrevealed, the solutions, strategies, and priority rankings of long-term alternative strategies were revealed using the analytic network process (ANP) method. The methodology used in this study is qualitative which aims to capture the views of sharia experts and scholars on the development of sharia microfinance institutions. The research findings related to the development model of Islamic microfinance institutions are (1). Criteria for the development of Islamic microfinance institutions include management issues,competition issues, policy issues and risk issues. Management problems are the dominant problems found in Islamic Microfinance Institutions with a value 0.427.Then followed by regulatory issues and 0.293 risks and finally 0.278 competition issues, the appraiser's agreement was 0.456 or 45.6%. (2).Then the determination of strategic planning with a value of 0.382 and affirmation of the value of the company and local genius 0.230,rater agreement 0.382 or 38.2%. These results show that the direct involvement of the Muslim community in West Sumatra as shareholders, founders and administrators has not been able to improve the quality of human resources in Islamic microfinance institutions.Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memetakan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah (BPRS) baik dari sisi sosial maupun manajemen. Setelah itu, terungkap solusi, strategi, dan peringkat prioritas strategi alternatif jangka panjang dengan menggunakan metode analytic network process (ANP). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk menjaring pandangan para ahli dan cendekiawan syariah tentang perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (BPRS). Instrumen analisis yang digunakan adalah Analytical Network Process (ANP) yang digunakan untuk menemukan permasalahan dan prioritas solusi dalam penelitian ini. Temuan penelitian terkait model pengembangan lembaga keuangan mikro syariah adalah (1). Kriteria isu pengembangan lembaga keuangan mikro syariah meliputi isu manajemen, isu persaingan, isu kebijakan dan isu risiko. Masalah manajemen merupakan masalah yang dominan ditemukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan nilai 0,427. Kemudian disusul masalah regulasi dan risiko 0,293 dan terakhir masalah persaingan 0,278, kesepakatan penilai 0,456 atau 45,6%. (2). Kemudian penetapan strategic planning dengan nilai 0,382 dan penegasan nilai perusahaan dan local genius 0,230, rater agreement 0,382 atau 38,2%. Hasil ini menunjukkan keterlibatan langsung masyarakat muslim Sumbar sebagai pemegang saham,pendiri dan pengurus masih belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lembaga keuangan mikro syariah.
Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Awaluddin Awaluddin; Andis Febrian
Alhurriyah Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.158 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i2.3366

Abstract

National Sharia council fatwa is a reference by every sharia financial institution in Indonesia in carrying out its operations. To implement sharia compliance by sharia financial institutions as formed as an extension of the DSN to oversee every financial institution to be in line with sharia principles. A problem that often arises in Islamic financial institutions is that the fatwa issued by DSN requires studies and opinions from DPS in operational techniques in Islamic financial institutions. the existing fatwas have not yet been represented in technical transactions at financial institutions. This research is a sociological juridical study, which examines the existence of MUI fatwas and the development of sharia economy and how the legal relationship between the MUI fatwa and the implementation of sharia economy in Indonesia with applicable laws and regulations. The results of this study see that the position of the fatwa in the perspective of banking law in Indonesia as a juridical reason for the legislature to set in the legislation. Besides that, the DSN fatwa as a technical basis for supervision is regulated in the laws and regulations on Islamic banking. From the data obtained that the position of fatwa in sharia banking has become a reference in every transaction for the future, each DPS in sharia financial institution is expected to not only be an independent board that is complementary but has a special position and staff in charge of each transaction carried out in the hope of implementing Sharia principles are maximally implemented. Fatwa dewan syariah nasional merupakan rujukan oleh setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menjalankan opersionalnnya. Untuk menjalankan kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi setiap lembaga keuangan untuk sejalan dengan prinsip syariah. Problem yang sering muncul di lembaga keuangan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN membutuhkan kajian dan opini dari DPS dalam teknis operasional di lembaga keuangan syariah. Fatwa yang sudah ada belum semuannya terwakili dalam teknis transaksi pada lembaga keuangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis sosiologis, yaitu meneliti tentang keberadaan Fatwa-fatwa MUI dan perkembangan ekonomi syariah dan bagaimana hubungan hukum antara fatwa MUI dan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini melihat bahwa kedudukan fatwa dalam prespektif hukum perbankan di Indonesia sebagai alasan yuridis bagi lembaga legislasi untuk menetapkan dalam aturan perundang-undangan. Disamping itu juga fatwa DSN sebagai dasar teknis pengawasan yang diatur dalam aturan perundang-undangan tentang perbankan syariah. Dari data yang diperoleh bahwa kedudukan fatwa pada perbankan syariah sudah menjadi rujukan dalam setiap transaksi untuk kedepannya setiap DPS yang ada dilembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya sebagai dewan independen yang besifat sebagai pelengkap tetapi memiliki kedudukan dan staf khusus yang membidangi setiap transaksi yang dijalankan dengan harapan pelaksanaan prinsip syariah maksimal dilaksanakan.