Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.397
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Agregasi Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Public Corner GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Widiyaningrum, Widdy Yuspita
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN OLEH DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.003 KB)

Abstract

Perpustakaan menjadi media, pusat informasi, dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk diperdalam dan dikembangkan. Untuk itu, peneliti mengambil penelitian dengan permasalahan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung, melalui (1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (2) Bagaimanakah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (3) Pengujian Hipotesis: Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung. Ternyata hasil pengajuan hipotesis ini menunjukkan angka 4,032 yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel pad taraf signifikan 0,05 (dk = 100) yaitu sebesar 1,671 ( t hitung > t tabel atau 4,032 > 1,671) yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H1) yang menyatakan “terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung” dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H0) yang menyatakan “tidak terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung”.
PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.178 KB)

Abstract

Pendidikan politik diberikan untuk mengasah keterampilan politik kader sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepartaian maupun di lembaga legislatif sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat, partai politik dan konstituen. Partisipasi merupakan bentuk-bentuk tindakan berupa keaktifan kader perempuan dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran dan pengetahuan politik yang dimiliki sehingga partisipasi yang dihasilkan bukanlah partisipasi semu. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%. Jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu langkah affirmative action untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan cara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dalam berpolitik. Artinya, dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Namun, kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik perempuan masih minim. Diharapkan perempuan yang terjun ke politik praktis baik yang menjadi kader biasa, pengurus partai maupun yang duduk dalam jabatan publik tidak hanya sekadar menjadi “pemanis” atau “pelengkap” tetapi mampu mengambil peran dan mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Dalam undang-undang pemilu belum dapat menjamin calon anggota legislatif perempuan untuk terpilih. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan aturan-aturan lain yang dapat menjamin agar calon anggota legislatif perempuan terpilih sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu langkah strategis untuk mendukung kesuksesan pencapaian tujuan affirmative action ialah penekanan pada peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada kader perempuan secara serius, terprogram, dan berkelanjutan.
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.984 KB)

Abstract

Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemeritahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara snergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh Kepala Daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah. Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudkan pelayanan yang berkualitas, baik dalam pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan, dan kepentinganmasyarakat serta tuntutan organisasi yang merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.
PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI PRODUSEN KOPI MARGAMULYA DI DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Asep Cahyana; Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.974 KB)

Abstract

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, dengan tujuan meningkatkan perannya di bidang produksi, distribusi yang diwujudkan dengan program pelatihan, pendidikan, serta memberikan standarisasi kelayakan pada produk makanan dan minuman. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan koperasi produsen kopi Margamulya, dengan menetapkan standarisasi yang harus dipenuhi yaitu; 1) Produk bebas dari bahan pengawet, 2) Produk dilarang mengandung barang haram, 3) Produk harus bersih dalam proses produksi, 4) Mencantumkan masa kadaluwarsa. Dari ke empat standarisasi tersebut Koperasi Produsen kopi Maragamulya diketuai oleh Bapak M Aleh telah memenuhi standarisasi, serta sudah mempunyai sertifikasi halal dan sertifikasi kopi organik dari LSO (Lembaga Sertifikasi Organik). Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan ditemukan beberapa upaya yaitu adanya pusat layanan usaha terpadu, galeri sebagai wadah pemasaran produk, agenda bazar dan antusias usaha binaan mengikuti pelatihan serta beberapa hambatan yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan, terbatasnya modal pengembangan usaha dan terbatasnya teknologi.
EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA RESMI TINGAL KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Radiansyah, Rifi Rivani; Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Sukaryo, Yoyo
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.575 KB)

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran Desa Resmi Tingal setelah pemekaran desa pada tahun 2012 yang ditinjau dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik pada persoalan-persoalan pelayanan administrasi kependudukan seperti: Akta Tanah, Surat Miskin (SKTM), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Pindah, Surat Nikah, dan Surat Rekomendasi. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Desa Resmi Tingal sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH DINAS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PANGALENGAN DTP KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Berry Martien Agustian
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, seluruh faskes mulai dari Fasilitas Kesehata Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi penyelenggara dari kebijakan tersebut adalah puskesmas.Puskesmas Pangalengan DTP di Kecamatan Pangalengan mempunyai wilayah binaan sendiri untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Pangalengan, Desa Margamulya, Desa Tribaktimulya, dan Desa Lamajang. Disamping 4 (empat) desa binaan Puskesmas Pangalengan DTP juga menjadi provider peserta JKN yang fasilitas pertamanya mendaftar di Puskesmas Pangalengan DTP. Selanjutnya, teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori impementasi kebijakan dari Ripley and Grace A. Franklin dalam Huda, 2020:5; antara lain tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya dampak implementasi yang dikehendaki. Sementara untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dari Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4) prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Hasil penelitian di lapangan, Puskesmas Pangalengan DTP selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Pembenahan fasilitas kesehatan dilakukan sedikit demi sedikit untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Puskesmas Pangalengan DTP juga selalu berupaya meningkatkan kinerja para medis dan staf non medis kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kinerja para medis dan staf non medis di Puskesmas Pangalengan DTP bekerja dengan maksimal dan sepenuh hati, hal ini berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang baik juga sehingga tercapai kepuasan pasien dalam rangka pengobatan penyakit yang diderita sehingga mencapai kesembuhan yang diharapkan oleh pasien dan Puskesmas Pangalengan DTP. Evaluasi kinerja staff medis dan non-medis, serta evaluasi operasional pelayanan selalu dilakukan setiap bulannya, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan Permenkes No 71 Tahun 2013 dengan maksimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR OLEH UPTD PASAR BALEENDAH: (Studi pada peningkatan kualitas melalui pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) tahun 2023) Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Safhira Dinda Berliana
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi pelayanan jasa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta sumber data menggunakan wawancara dan dokumen. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diambil beberapa kesimpulan (1) Sosialisai Kebijakan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan baik; (2) Belum ada pegawai UPTD Pasar Baleendah yang ditugaskan khusus untuk melayani penerbitan STPK dan STPL; (3) Pengawasan terhadap pelayanan STPK dan STPL belum maksimal; (4) Prosedur pelayanan STPK dan STPL yang dilakukan oleh kepala UPTD dan Kasubag TU sudah cukup baik.
PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DI KABUPATEN BANDUNG Widdy Yuspita Widiyaningrum; Mochamad Galih
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan utama yang berkaitan dengan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung, yaitu: (1) sering terjadinya lampu mati yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk, usia lampu yang sudah tua, dan kabel-kabel yang usang; (2) meningkatnya tindakan kriminal yang disebabkan oleh minimnya penerangan di jalan-jalan yang sepi; dan (3) tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat kurangnya penerangan yang mempengaruhi visibilitas pengendara, terutama pada malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait program pemeliharaan PJU yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pemeliharaan PJU masih dinilai kurang efektif dan efisien. Berdasarkan teori peran Jim Ife dan Frank Tesoriero, peran Dinas yang mencakup aspek fasilitatif, edukasional, dan teknis, masih lemah, terutama dalam aspek edukasi dan teknis yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA TI BUPATI (BESTI) OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG , Widdy Yuspita Widiyaningrum; , Fachira Salsabila
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 4 (2024): November 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i4.4444

Abstract

This study aims to analyze the regent scholarship program (BESTI). The provision of the ti bupati scholarship (BESTI) aims to help ease the burden of tuition fees for students or students in pursuing undergraduate education (S1) with a UKT of Rp. 5,000,000 per semester. The provision of scholarships is carried out by the people's welfare sector of Bandung Regency to help underprivileged and outstanding students or students by fulfilling the requirements and policies provided by the Bandung Regency government with the condition of memorizing at least 1 juz Al-Qur'an and domiciled in Bandung Regency. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research uses Edward III's theory, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of the Regent's Scholarship Program (BESTI) has been running quite well as seen from the existence of good communication patterns, disposition and a clear bureaucratic structure. As for the obstacles and shortcomings in implementation, in this case it concerns the lack of maximum empowerment of government officials, especially those in charge of the Regent's Scholarship Program (BESTI), starting from the lack of Human Resources to the existence of a budget that is considered still unable to meet service needs.
PERAN PERUM PERHUTANI WILAYAH III DALAM MENGATASI PENYALAHGUNAAN LAHAN DI KAKI GUNUNG PATUHA KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG Yuspita Widiyaningrum , Widdy; Alamsyah, Rizki
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis peran Perum Perhutani dalam mengatasi penyalahgunaan lahan di kaki Gunung Patuha, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Measih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas strategi yang diterapkan. Permasalahan utamanya adalah kurangnya perhatian terhadap edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan, serta dampak negatif dari konversi atau penyalahgunaan lahan. Belum adanya kebijakan regulasi yang jelas terkait penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan semakin memperburuk situasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik sampling "purposive sampling". Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tinjauan pustaka menggunakan teori dari Jim Ife dan Frank Tesoriero yang menekankan pada peran fasilitator, peran edukasional, dan peran teknis dalam mengatasi penyalahgunaan alih fungsi lahan di kaki Gunung Patuha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Perhutani dalam mengatasi penyalahgunaan lahan di kaki Gunung Patuha sudah cukup baik, terutama dalam aspek fasilitator dan edukasional. Namun, terdapat kendala pada aspek teknis, yaitu belum adanya program khusus yang dirancang untuk menindaklanjuti penyalahgunaan lahan secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kebijakan dan implementasi program-program teknis untuk memastikan kelestarian lingkungan di wilayah ini dan kawasan hutan lainnya di Kabupaten Bandung.
Co-Authors , Fachira Salsabila Alamsyah, Rizki Asep Cahyana Berry Martien Agustian Fuziah Nur Alifah Hasanah, Dera Izhar Maulana, Arfian Mochamad Galih Nur Latifah, Nur Radiansyah, Rifi Rivani Safhira Dinda Berliana Sukaryo, Yoyo Taharas, Rifdi Fahrizal Wiguna