Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Widiyaningrum, Widdy Yuspita
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
MENUMBUHKAN NILAI KESADARAN PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MUDA: KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai bangsa yang berpegang pada Pancasila sebagai prinsip panduannya yang benar-benar dijadikan sebagai acuan dasar hukum dan dasar moral dalam penyelenggaraan bernegara, menegaskan bahwa sebagai ideologi, Pancasila perlu disosialisasikan agar benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Pancasila harus terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi karena Pancasila merupakan nyawa yang telah tertanam sejak bangsa dan negara Indonesia lahir. Untuk itu, menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda adalah sebagai berikut: (1) Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, (2) kemampuan generasi muda beradaptasi dengan dunia, (3) generasi muda mampu mengatur dan menjaga serta menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila, dan (4) generasi muda memiliki tujuan bersama untuk bertransformasi dengan masyarakat dan para pemimpinnya.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN OLEH DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perpustakaan menjadi media, pusat informasi, dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk diperdalam dan dikembangkan. Untuk itu, peneliti mengambil penelitian dengan permasalahan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung, melalui (1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (2) Bagaimanakah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (3) Pengujian Hipotesis: Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung. Ternyata hasil pengajuan hipotesis ini menunjukkan angka 4,032 yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel pad taraf signifikan 0,05 (dk = 100) yaitu sebesar 1,671 ( t hitung > t tabel atau 4,032 > 1,671) yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H1) yang menyatakan “terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung” dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H0) yang menyatakan “tidak terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung”.
PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan politik diberikan untuk mengasah keterampilan politik kader sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepartaian maupun di lembaga legislatif sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat, partai politik dan konstituen. Partisipasi merupakan bentuk-bentuk tindakan berupa keaktifan kader perempuan dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran dan pengetahuan politik yang dimiliki sehingga partisipasi yang dihasilkan bukanlah partisipasi semu. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%. Jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu langkah affirmative action untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan cara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dalam berpolitik. Artinya, dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Namun, kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik perempuan masih minim. Diharapkan perempuan yang terjun ke politik praktis baik yang menjadi kader biasa, pengurus partai maupun yang duduk dalam jabatan publik tidak hanya sekadar menjadi “pemanis” atau “pelengkap” tetapi mampu mengambil peran dan mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Dalam undang-undang pemilu belum dapat menjamin calon anggota legislatif perempuan untuk terpilih. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan aturan-aturan lain yang dapat menjamin agar calon anggota legislatif perempuan terpilih sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu langkah strategis untuk mendukung kesuksesan pencapaian tujuan affirmative action ialah penekanan pada peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada kader perempuan secara serius, terprogram, dan berkelanjutan.
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemeritahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara snergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh Kepala Daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah. Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudkan pelayanan yang berkualitas, baik dalam pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan, dan kepentinganmasyarakat serta tuntutan organisasi yang merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.
PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI PRODUSEN KOPI MARGAMULYA DI DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Asep Cahyana
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, dengan tujuan meningkatkan perannya di bidang produksi, distribusi yang diwujudkan dengan program pelatihan, pendidikan, serta memberikan standarisasi kelayakan pada produk makanan dan minuman. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan koperasi produsen kopi Margamulya, dengan menetapkan standarisasi yang harus dipenuhi yaitu; 1) Produk bebas dari bahan pengawet, 2) Produk dilarang mengandung barang haram, 3) Produk harus bersih dalam proses produksi, 4) Mencantumkan masa kadaluwarsa. Dari ke empat standarisasi tersebut Koperasi Produsen kopi Maragamulya diketuai oleh Bapak M Aleh telah memenuhi standarisasi, serta sudah mempunyai sertifikasi halal dan sertifikasi kopi organik dari LSO (Lembaga Sertifikasi Organik). Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan ditemukan beberapa upaya yaitu adanya pusat layanan usaha terpadu, galeri sebagai wadah pemasaran produk, agenda bazar dan antusias usaha binaan mengikuti pelatihan serta beberapa hambatan yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan, terbatasnya modal pengembangan usaha dan terbatasnya teknologi.
EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA RESMI TINGAL KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Radiansyah, Rifi Rivani; Sukaryo, Yoyo
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran Desa Resmi Tingal setelah pemekaran desa pada tahun 2012 yang ditinjau dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik pada persoalan-persoalan pelayanan administrasi kependudukan seperti: Akta Tanah, Surat Miskin (SKTM), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Pindah, Surat Nikah, dan Surat Rekomendasi. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Desa Resmi Tingal sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR OLEH UPTD PASAR BALEENDAH: (Studi pada peningkatan kualitas melalui pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) tahun 2023) Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Safhira Dinda Berliana
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi pelayanan jasa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta sumber data menggunakan wawancara dan dokumen. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diambil beberapa kesimpulan (1) Sosialisai Kebijakan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan baik; (2) Belum ada pegawai UPTD Pasar Baleendah yang ditugaskan khusus untuk melayani penerbitan STPK dan STPL; (3) Pengawasan terhadap pelayanan STPK dan STPL belum maksimal; (4) Prosedur pelayanan STPK dan STPL yang dilakukan oleh kepala UPTD dan Kasubag TU sudah cukup baik.
Co-Authors Asep Cahyana Berry Martien Agustian Radiansyah, Rifi Rivani Safhira Dinda Berliana Sukaryo, Yoyo