Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.527
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanis : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora ABDIMAS SILIWANGI Jurnal Agregasi Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Intelek Insan Cendikia
Radiansyah, Rifi Rivani
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah Rifi Rivani Radiansyah
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.953 KB) | DOI: 10.33474/jisop.v2i1.6387

Abstract

Bureaucratic reform which initially existed to support the success of regional autonomy, in practice often creates inconsistency problems which actually give birth to paradoxes. So it happened in West Bandung Regency. On the other hand, the bureaucracy improves itself through the implementation of bureaucratic reform, but on the other hand it slows down the progress of the bureaucracy with the practice of corruption. This paper aims to find out the problems of bureaucratic reform and to find out whether the implementation of bureaucratic reform has shown optimal results in West Bandung Regency. This paper review uses qualitative methods through empirical normative-juridical approach and institutional theory approach. Data collection is done by official document collection techniques. Data analysis techniques in this study were carried out using interpretive descriptive methods. The results of the study in this paper show that the bureaucratic reform carried out by the West Bandung regency government through the practice of regional autonomy has not shown signs that are more optimal in the effort to realize Good Governance. Normatively, this condition is caused by the still low quality (competency) of apparatus resources, accompanied by other things that are mimetic and coercive which also influence the apparatus mentality as a whole based on their interests such as the influence of leadership, culture and the bureaucratic environment.
KINERJA ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Rifi Rivani Radiansyah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.004 KB)

Abstract

Pemerintah Kecamatan Ngamprah, melalui visi dan misinya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berbasis pada pengembangan teknologi informasi dan inovasi memberikan konsekuensi logis bahwa kinerja organisasi menjadi fokus yang mesti dioptimalkan. Namun, selama perjalanan program dan kegiatan berlangsung kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan Ngamparah belum dapat dikatakan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menemukan formulasi mengenai permasalahan kinerja organisasi dalam mewujudkan good governance di Pemerintah Kecamatan Ngamprah, melalui metodologi penelitian desktiptif kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukan, bahwa kinerja organisasi sudah dapat dikatakan optimal, akan tetapi tetap saja, pengelolaan aspek mengenai keuangan, kepuasan masyarakat, operasionalisasi kegiatan, kepuasan aparatur, kepuasan para pemangku kepentingan dan dimensi siklus waktu operasionalisasi kerja menjadi sangat penting untuk diperhatikan guna meningkatkan kinerja organisasi agar lebih optimal dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai organisasi.
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI : Studi Pada Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Rifi Rivani Radiansyah; Adhika Rahman
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.289 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai: (1) Kepemimpinan (2) Pemberdayaan; (3) Kinerja; serta (4) Pengaruh Kepemimpinan dan Pemberdayaan terhadap kinerja Pegawai Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif dan survey eksplanatori, dengan unit analisisnya adalah 33 Pegawai Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Tipe investigasinya adalah causalitas, serta time horizon dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pada aspek Kepemimpinan di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung sudah cukup baik, namun pada aspek Pemberdayaan pada Pegawai pada umumnya masih dirasa kurang baik, sedangkan pada aspek Kinerja Pegawai secara keseluruhan saat ini dinilai sudah baik. Pernyataan ilmiah peneliti dalam persoalan ini bahwa pada dasarnya, Kepemimpinan dan Pemberdayaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Namun secara parsial Kepemimpinan dominan mempengaruhi kinerja daripada Pemberdayaan.
STRATEGI KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MENGOPTIMALKAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL Rifi Rivani Radiansyah; Sabda Syifa Sabilla
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.358 KB)

Abstract

Media sosial sekarang ini sudah menjadi salah satu media penyebaran informasi yang cukup efektif bagi banyak kalangan. Dalam hal tersebut Hubungan Masyarakat (humas) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mau tidak mau dituntut untuk dapat memfasilitasi, mengelola berbagai segala bentuk sumber informasi dan saluran komunikasi secara efektif kepada publik dengan baik. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana strategi komunikasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui media sosial, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi melalui media sosial yang dilakukan Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui penelitian deskriptif kualitatif, dan pisau bedah teoritis Harolld D. Laswell mengenai optimalisasi informasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan informasi kepada publik melalui media sosial diantaranya, (1) proses diskusi dan perencanaan untuk dapat menentukan target, dan cara mengemas pesan pesan; (2) membangun kepercayaan publik dengan memberikan konten variatif sesuai dengan isu maupun aktivitas yang dilakukan pemerintah; (3) upaya menyebarluarkan pesan informasi melalui konten media sosial secara masif ; (4) pembagian segmentasi untuk setiap konten yang akan disebar di setiap media sosial yang ada; (5) melakukan pemantauan secara berkala dan kemudian diskusi dengan pihak pemerintah terkait kemudian memberikan tanggapan dengan penjelasan.
EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (DPUTR) DALAM PEMELIHARAAN RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rifi Rivani Radiansyah; Aripin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya pengendara yang cenderung mencari jalan alternatif untuk menghindari jalanan yang rusak hanya untuk menuju lokasi tertentu menjadi fenomena nyata di beberapa wilayah di Bandung Barat yang mengindikasikan adanya permasalahan bahwa, efektivitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam pemeliharaan ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bandung Barat belumlah optimal. Riset yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan tersebut, dilaksanakan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif secara keseluruhan dengan unit pelaksana teknis (UPT) wilayah II sebagai objek risetnya. Kemudian, teknik penentuan informan riset ini dilakukan secara purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan metode dokumentasi juga pendekatan literatur. Adapun teknik analisis data dalam riset ini dilakukan dengan menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil riset ini menunjukan, bahwa UPT telah melaksanakan tugas pemeliharaan ruas jalan sesuai dengan apa yang menjadi program dan kewajiban unit kerja, terutama yang berkenaan dengan sasaran pemeliharaan ruas jalan. Hanya saja, perihal tepatnya waktu pemeliharaan, tercapainya tujuan dan perubahan nyata seringkali terhambat. Hal itu disebabkan oleh minimnya sumber daya baik itu sumber daya manusia secara kuantitas maupun sumber daya keuangan yang berkenaan dengan manajemen waktu anggaran yang seringkali tidak terintegrasi dengan kondisi lapangan.
Pemanfaatan limbah rumah tangga dalam rangka gerakan nasional revolusi mental dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup di bantaran sungai Citarum Wini Fetia Wardhiani; Rifi Rivani Radiansyah
Abdimas Siliwangi Vol 6, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : IKIP SILIWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22460/as.v6i1.14399

Abstract

Sungai Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sungai Citarum sejak 2007 menjadi salah satu dari sungai dengan tingkat ketercemaran tertinggi di dunia. Jutaan orang tergantung langsung hidupnya dari sungai ini, sekitar 500 pabrik berdiri di sekitar alirannya, tiga waduk PLTA dibangun di alirannya, dan penggundulan hutan berlangsung pesat di wilayah hulu. Dengan kondisi tersebut, citarum saat ini menjadi cerminan pekerjaan rumah yang harus dengan segera diupayakan menjadi lebih baik oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Karena hal tersebut pemerintah mencanangkan program citarum harum yang bertujuan mengembalikan fungsi sungai dan membersihkan dari pencemaran yang mengakibatkan bencana banjir yang terjadi setiap kali hujan besar mengguyur kota Bandung. Berdasarkan data analisis sekunder dan primer hasil wawancara peneliti dilapangan menunjukan bahwa program kegiatan yang dilakukan satgas citarum harum di sektor 7 melalui program Citarum Harum telah dilakukan dengan cukup optimal, hal tersebut ditinjau berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta Kerjasama dengan berbagai Universitas termasuk Universitas Bale Bandung melalui KKN tematik Citarum Harum. Kegiatan yang dimaksud tersebut seperti menanam pohon di bantaran citarum yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat disekitar, selain itu adanya 4 bank sampah pun menjadi media edukasi bagi masyarakat. Pihak akademisi pun sudah melakukan sosialisasi tentang cara pemanfaatan limbah industri rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai jual.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA SEKTOR BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Radiansyah, Rifi Rivani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.014 KB)

Abstract

Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dioptimalkan Pemerintah Daerah. Urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang harus diselenggarakan, diantaranya; Upaya Kesehatan, SDM Kesehatan, Sediaan Farmasi/Obat, Alat kesehatan dan Makanan serta Minuman, selanjutnya Pemberdayaan Masyarakat. Akan tetapi, tak jarang permasalahan timbul pada proses pelaksanaannya di Daerah seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat. (dalam konteks ini pelaksanaan Otonomi Daerah pada bidang Kesehatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau kembali Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah pada bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif berorientasi Grounded Theory Approach. Hal tersebut dilakukan peneliti guna memantapkan ataupun kemungkinan dapat mengembangkan/memodifikasi konstruk konsep gagasan dari kerangka teori yang sudah ada sebelumnya. Adapun hasil dari analisis penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan yang timbul pada pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; Faktor Manusia Pelaksana, Faktor Organisasi dan Manajemen serta Faktor Pendukung Kinerja Organisasi. The implementation of Regional Autonomy in the health sector is a mandatory business that must be optimized by the Regional Government. Mandatory Affairs of the Regional Government in the field of health that must be held, including; Health Efforts, Health Human Resources, Pharmaceutical / Drug Preparations, Medical Devices and Food and Beverages, then Community Empowerment. However, it is not uncommon for problems to arise in the process of implementation in the regions as well as in West Bandung Regency. (in this context the implementation of Regional Autonomy in the Health sector). This study aims to find out and review the factors that influence the implementation of Regional Autonomy in the Health sector in West Bandung Regency, by using descriptive research methods through a qualitative approach to Grounded Theory Approach. This is done by researchers to establish or possibly be able to develop/modify constructs of concept ideas from a pre-existingtheoretical framework. The results of the analysis of this study indicate that the problems that arise in the implementation of regional autonomy in the health sector of West Bandung Regency are influenced by several factors such as; Implementing Human Factors, Organizational and Management Factors and Supporting Organizational Performance Factors. Keywords: Implementation, Regional Autonomy, Health.
KONSUMERISME HINGGA HIPER-REALITAS POLITIK DI RUANG PUBLIK BARU ERA CYBERSPACE (Antara Kemunduran Atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia Yang Demokratis) Radiansyah , Rifi Rivani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.391 KB)

Abstract

Semakin konsumerisnya kultural masyarakat Indonesia di dalam mengakses infromasi di media sosial-digital (ruang publik) era digital (Cyberspace) sekarang ini, semakin pula menujukan watak dan karakternya yang anomali, terutama ketika dihadapkan pada momentum pesta demokrasi di Indonesia. Banyak masyarakat yang reaktif dan mudah begitu saja mempercayai informasi-informasi yang ditampilkan baik itu di layar media sosial maupun di layar kaca televisi. Efek seperti Hiperrealitas selalu hadir ditengah budaya masyarakat sekarang ini secara tidak sadar. Tulisan ini mencoba untuk melihat, mensikapi, dan menganalisis, secara kritis fenomena-fenomena politik berikut gejala-gejala yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan yang ada dimasyarakat seperti fenomena hiperrealitas politik yang hadir ditengah budaya konsumerisme masyarakat informasi di ruang publik media sosial-digital sekarang ini. The more cultural consumerism of Indonesian people in accessing information in the digital social media (public space) (Cyberspace) today, the more it also addresses the anomalous character and character, especially when faced with the momentum of democratic parties in Indonesia. Many people are reactive and easily trust the information displayed both on social media screens and on television screens. Effects like hyperreality are always present amid the culture of today's society unconsciously.This paper tries to look at, respond to, and analyze, critically the political phenomena and symptoms related to the state and government that exist in the community such as the phenomenon of political hyperreality that is present amid the consumerism of the information society in digital social media today. Keywords: Consumerism, Political Hyper-Reality, New Public Sphere, Cyberspace
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BANDUNG: Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Hasanah, Dera Izhar; Rifi Rivani Radiansyah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.956 KB)

Abstract

Penegakan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu upaya dan solusi paling tepat, yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Perda No.13 tahun 2017. Namun, seiring pelaksanaannya, hingga sampai saat ini belum menunjukan dampak langsung yang cukup efektif. Terutama dalam penegakannya di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui serta memahami persoalan yang berbasis data konkret yang diharapkan dapat membangun paradigma dasar teoritis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (post-positivisme) berbasis pendekatan grounded theory .Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumen resmi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dijalankan secara optimal, oleh karena, pertama, proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, kedua, ketersediaan sumber daya yang tidak efisien, efektif, dan proporsional, ketiga,sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen dan berintegritas, keempat, sistem dan mekanisme kinerja serta struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi yang tidak efektif dan efisien.
EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA RESMI TINGAL KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Radiansyah, Rifi Rivani; Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Sukaryo, Yoyo
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.575 KB)

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran Desa Resmi Tingal setelah pemekaran desa pada tahun 2012 yang ditinjau dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik pada persoalan-persoalan pelayanan administrasi kependudukan seperti: Akta Tanah, Surat Miskin (SKTM), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Pindah, Surat Nikah, dan Surat Rekomendasi. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Desa Resmi Tingal sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.
Co-Authors Adhika Rahman Annisa Nurkhalifah Aripin Azis, Fadli Budiman, Alfianur Bulan, Deanty Rumandang Hasanah, Dera Izhar Hilman Nur Khoerudin Karnita, Karnita Sabda Syifa Sabilla Septiansyah, Bayu Sukaryo, Yoyo Widiyaningrum, Widdy Yuspita Wini Fetia Wardhiani Yayu Sri Rahayu, Yayu Sri