Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Warso, Fidelis; Suharno, Rachmat
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 2 (2020): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIX:2:2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v19i2.88

Abstract

Program jaminan sosial bersifat wajib namun masih ada tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta sesuai ketentuan yang berlaku yang salah satunya para pekerja harian lepas pada Trans Luxury Hotel Kota Bandung. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh Trans Luxury Hotel Kota Bandung ? serta apakah faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS oleh Trans Luxury Hotel Kota Bandung ?. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun para pekerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan menanggung biaya rumah sakit. Bentuk perlindungan lain bagi tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yang mengalami kecelakaan kerja yaitu dengan menyediakan medical room dan diberikan pertolongan pertama oleh Tim ERT First Aid, serta adanya pelatihan teknis bagi setiap pekerja baru untuk menyesuaikan lingkungan kerja demi menanggulangi adanya resiko kecelakaan kerja, selain itu juga pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan di lingkungan pekerjaan yang belum biasa digunakan. Faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu antara lain faktor administrasi, faktor pekerja harian lepas yang hanya dikontrak bekerja selama tiga bulan saja, faktor pekerja yang tidak mau mendaftarkan dirinya dalam program BPJS, karena masa kontrak yang hanya tiga bulan saja, dan faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS.
Edukasi Aspek Hukum Layanan Kesehatan Diera Digital Terhadap Masyarakat Lanjut Usia di Kelurahan Sukamulya Suhardini, Eni Dasuki; Durahman, Dani; Suharno, Rachmat; Christian S, Paulana; Firdaus, M. Raihan; Rahmawati, Amellia
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13301887

Abstract

Layanan Kesehatan diera digital merupakan pola baru dalam layanan kesehatan yang belum tersosialisasi di Indonesia tidak terkecuali di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung. Hal ini terjadi oleh karena masih rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terhadap aspek hukum layanan Kesehatan diera digital. Temuan ini menjadi suatu kendala dalam mewujudkan layanan Kesehatan digital yang aman. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada Masyarakat Kelurahan Sukamulya tentang pentingnya aspek hukum layanan Kesehatan digital. Pelaksanaan kegiatan berupa pemberian edukasi kesehatan tentang aspek hukum layanan Kesehatan digital yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah interaktif dan tanya jawab serta juga menggunakan media pembelajaran berupa leaflet. Hasil edukasi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat menjadi meningkat setelah diberikan edukasi dan pembagian leaflet. Untuk itu disarankan kepada seluruh Masyarakat Kelurahan Sukamulya untuk berhati-hati dalam memilih aplikasi layanan Kesehatan digital. Pemberian edukasi tentang aspek hukum layanan Kesehatan digital perlu dilakukan secara kontinyu sebagai upaya penyebaran informasi tentang aspek hukum layanan Kesehatan digital kepada masyarakat luas.
Legal Aspects of the Capital Market Position and Benefits in Indonesia: A Comparative Study Suhardini, Eni Dasuki; Suharno, Rachmat; Owen, Reynald Sandi
SASI Volume 31 Issue 2, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i2.2939

Abstract

Introduction: Capital markets play a crucial role in the economic growth of many countries, including Indonesia and Malaysia. Capital markets raise funds and serve as investment instruments. Through various instruments, such as stocks, bonds, and mutual funds, investors need information to obtain a clear portfolio that makes them confident in investing their funds in Indonesia or Malaysia.Purposes of the Research: This study aimed to analyze the legal positions and benefits of capital markets in Indonesia and Malaysia.Methods of the Research: This study was legalistic, doctrinal, or normative, using a comparative law approach to compare the legal position and benefits of the capital market in Indonesia with Malaysia.Results of the Research: Capital markets are crucial in Indonesia's and Malaysia's economies. To protect market players, Indonesia issued Law Number 8 of 1995 on the Capital Market and related instruments, such as Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening and Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). Similarly, Malaysia issued the Capital Markets and Services Act of 2007 to provide legal certainty and increase investor confidence. The capital market significantly impacts economic growth in both countries, serving as a crucial component of the economic ecosystem by providing investment opportunities through corporate actions, such as initial public offerings, secondary share issuances, and bond offerings.