Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) JURNAL RETENTUM Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Sari, Wiwit Juliana
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
UPAYA PEKERJA ATAS UPAH LEMBUR YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Sari, Wiwit Juliana; Kurniati, Yeti; Kustiara, Imaniar
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4900

Abstract

Masalah tidak dibayarkannya upah lembur pekerja merupakan salah satu pelanggaran hak ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur tentang hal ini sudah cukup jelas. Kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja, serta ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan menjadi penyebab utama ketidakadilan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak dibayarkannya upah lembur serta mengevaluasi solusi yang dapat ditempuh untuk melindungi hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhada pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta tinjauan data faktual yang relevan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tidak dibayarkannya upah lembur mencakup lemahnya pengawasan pemerintah, kontrak kerja yang tidak transparan, budaya kerja yang tidak mendukung pembayaran lembur, serta ketidakmampuan ekonomi perusahaan. Selain itu, ketidakjelasan sistem pengupahan dan kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka juga memperburuk situasi ini. Penelitian ini menyarankan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kesadaran hukum pekerja, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas, serta penguatan peran serikat pekerja sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak pekerja atas upah lembur dapat terlindungi dengan lebih baik.
Fasilitasi Administrasi Akte Kelahiran Keluarga Pemulung di Kelurahan Kebon Pisang Kota Bandung Kurniati, Yeti; Kunyati, Siti Anah; Sari, Wiwit Juliana
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v3i1.1722

Abstract

Data dari BPS Kota Bandung tercatat 11% anak kota Bandung yang belum memiliki akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, sebagai pemenuhan tertib administrasi penduduk. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara . Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenag negara terhadap warga negara. Tertib peraturan tersebut tertuang pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap penduduk Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU administrasi kependudukan agar terpebuhinya tertib administrasi. Tertib administrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa keluarga pemulung Kota Bandung yang sebelumnya telah difasilitasi oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Langlangbuana untuk menikah secara resmi dan mendapatkan beberapa hak-hak sipilnya berupa pendaftaran kependudukan guna mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun kegiatan perlu ditindaklanjuti dengan memberikan legalisasi anak-anaknya untuk mendapatkan nomor Induk Anak dan Akta kelahiran terutama anak di luar perkawinan yang sah dari Dinas catatan Sipil. Metode dalam memfasilitasi kegiatan tersebut dengan melakukan advocacy keluarga pemulung untuk mendapatkan hak identitas kependudukan, pendampingan dan edukasi. Dari hasil PKM penerbitan dan pengakuan anak yang di luar nikah, anak yang sah dan keluarga yang sampai saat ini belum terfasilitasi e-KTP padahal suket KTP sudah diterima sejak lama.
Company Responsibilities to Maternity Leave Workers Who are Not Given Wages in Terms of Employment Law Nurdiansyah, Lucky Alfian; Sari, Wiwit Juliana; Kurniati, Yeti
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v3i10.12319

Abstract

The fulfilment of women workers' rights must be given more attention, in order to maintain their health and not interfere with their work productivity. The research aims to analyse the company's responsibility in fulfilling the full wage rights of female workers during maternity leave based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and identify legal remedies that can be taken by female workers to demand the fulfilment of full wage rights during maternity leave. This research uses an empirical juridical approach method with descriptive analytical research specifications.  Data analysis is carried out using qualitative methods. Companies have the responsibility to provide compensation in the form of wage payments to female workers who take maternity leave. This obligation is based on Article 84 of Law Number 13 of 2003 concerning Labour and Article 31 of Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages. Female workers who experience obstacles in fulfilling their maternity leave rights can take legal remedies based on Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Resolution.  These legal remedies include bipartite negotiations, tripartite negotiations, and a lawsuit to the Industrial Relations Court
Prevention Efforts Against the Use of Mixed Alcoholic Beverages in the Cicalengka Area, Bandung Regency Sari, Wiwit Juliana; Kurniati, Yeti
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v3i10.12320

Abstract

Mixed liquor has caused many deaths in Cicalengka, Bandung Regency, thus attracting the attention of the Indonesian people. This study uses a juridical-social method as well as library and field data collection techniques. Several preventive efforts have been carried out by one of the authorized law enforcement agencies, namely the Cicalengka Police. Preventive measures taken include preventive efforts in the form of routine socialization and education of the community to avoid consumption and trade of mixed liquor and routine raids, and repressive efforts in the form of confiscation of evidence and follow-up to incidents related to the use of mixed liquor. There are many obstacles that hinder efforts to overcome the use of mixed liquor in Cicalengka. First, consuming mixed liquor has become a culture of the community in the Cicalengka area that normalizes the consumption of mixed liquor. Second, public education and understanding of mixed liquor are still very low. Many people assume that legal and mixed liquor have the same composition and side effects. The third obstacle is the inconsistency between the laws and regulations regarding mixed alcoholic beverages and the inconsistent attitude of the law makers in regulating these laws
Co-Authors Kustiara, Imaniar Nurdiansyah, Lucky Alfian Siti Anah Kunyanti Yeti Kurniati