Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Fawaid, Imam
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SKEMA HUKUM GUGATAN PERDATA DALAM PERKARA KORUPSI Shaleh, Abd. Rahman; Fawaid, Imam
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/alhukmi.v4i1.3447

Abstract

Korupsi semakin merajela disegala sektor. Pelakuknya bervaritif dari segala kalangan yang mempunyai kesempatan dan sarana yang ada untuk melakukan korupsi. Korupsi menjadi biang kebangkrutan negara dalam membangun dan menata negara. Korupsi sebagai musuh bersama dan merupakan kejahatan luar biasa yang bentuk penanganannya juga butuh ektra keseriusan dari negara. Pelaku korupsi tidak hanya dipidana ada ruang keperdataan yang bisa digunakan oleh negara agar kerugian keungan negara bisa terselamatkan. Apabila penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka ada ruang untuk bisa mengembalikan keuangan negara yakni melalui gugatan perdata ke pengadilan. Begitu juga apabila tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahliwarisnya. Ruang hukum inilah yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara. Skema gugatan hukum perdata harus dilalui sebagai alur gugatan keperdataan di gugatan perdata. Ada pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak-pihak, proses persidangan, dari gugatan,jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim untuk dilalui dalam proses gugatan perdata.
PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM Shaleh, Abd. Rahman; Fawaid, Imam
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/alhukmi.v5i1.5155

Abstract

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat secara hukum harus ditaati oleh masyarakat yang mengitarinya. Hukum dibentuk melalui proses pencarian hukum. Hukum dibentuk dilatar belakngi oleh filosofi sebagai sandaran nilai dalam mencari dan membentuk hukum. Hukum bukan hanya dibentuk seadanya. Hukum dibentuk dengan dasar filsafat hukum sebagai roh terbentuknya hukum. Oleh karena itu idealnya hukum harus dibentuk dengan dasar filsafat hukum. Dengan hakikat hukum dan moral hukum yang baik. Tanpa hal itu maka terbentuknya hukum akan tidak mempunyai nilai hukum. Hukum akan hampa manakala hukum terbentuk hanya sekeadr formalistik hukum, Akar filsafat itulah yang harus mendasari terbentuknya hukum. Pencarian hakikat hukum akan terpenuhi manakala hukum dibentuk dengan dasar filsafat hukum. Hukum tidak akan terbentuk manakala filsafat atau filosofi hukum tidak mencari nilai-nilai kebenaran hukum. Hukum tidak akan lepas dari ontologi, epistimologi, aksiologi. Hukum yang baik, hukum yang bermakna lahir dari filsafat hukum yang mendasari terbentuknya hukum.
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH Syarifuddin, Syarifuddin; Fawaid, Imam; Islam, Faizul
Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 1 (2024): Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/iltizam.v2i1.5482

Abstract

Islamic financial institutions in the midst of society have an important role in helping meet community needs, especially murabaha financing products. Where BMT NU already has a plan that has been designed to achieve common goals, before that product is everything that can be offered to customers to get a good response and be able to satisfy customer needs. And the product offered by the Tlogosari Branch of BMT NU is murabahah financing where the BMT NU provides financing to partners who apply for financing to buy goods but lack funds or even have no funds at all by way of installments. This study aims to find out how the murabaha financing contract is implemented at BMT NU Tlogosari Bondowoso branch and to find out the perspective of sharia economic law on murabaha financing contracts at BMT NU Tlogosari Bondowoso branch. This type of research uses qualitative methods to understand the discussion in question. The result of the discussion is that the implementation of the murabaha financing contract at BMT NU Tlogosari is based on the pillars of murabahah and is permissible because it is in accordance with sharia principles.
Implementasi Bayani, Irfani, Burhani Terhadap Pendidikan Karakter Santri dalam Sistem Pendidikan di Pesantren Amrullah, Muhammad Afif; B.K.P.S, Alaika Muhammad; Fawaid, Imam; Alfaruq, Moch Ishaq
el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies, 5(1), 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Center for Research and Community Services), Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/el-buhuth.v5i01.4100

Abstract

Regarding theiproblem of life, moral degradation is often heard in the body of the next generation of the nation. Starting from small children, adults, to the erderly. Today’s formal education tens to present learning materials based on intellectual intelligence, while in everyday life emotional intelligence and spiritual intelligence are needed. With the concept of marginal understanding, there will be a gap because someone's understanding is cognitively different. Especially now that it is supported by technological advances that are free to erode understanding of character. This then forms a character in a person because of his ability to internalize it. A person's character will experience ups and downs when theory is only used as a starting point in behavior. Through analysis Bayani, Irfani, and Burhani will describe how it is implemented in the education system. The method used is library research , in which the orientation is to examine books, manuscripts, and literature relevant to the object of research. The results of this study conclude that the education system in Islamic boarding schools is not only based on theory but habituation. The pesantren environment that brings them to study does not only apply knowledge through doctrination, but in actualization in their lives as santri. This can be seen through several phenomena that occur such as gangsters, fights between students, until narcotics are also found in young people. And this is rarely found for those who are in dormitories or from pesantren graduates. Keywords: Bayani, Irfani, Burhani, Character, Islamic Boarding School
PERBANDINGAN ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM AKAD JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Shaleh, Abd. Rahman; Fawaid, Imam
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/alhukmi.v6i1.7091

Abstract

This study aims to analyze and compare the principles of agreements in sales and purchase agreements according to Civil Law and Islamic Law. In practice, sales and purchase agreements are the most common form of agreements carried out in everyday life, both in the national legal system and in the perspective of Islamic law. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, through a literature study of primary and secondary legal sources. The results of the study show that although both legal systems have similarities in emphasizing the importance of agreement (consensualism) and honesty (good faith), there are fundamental differences in the principles of freedom of contract and the prohibition of detrimental elements. Civil Law provides freedom of contract as long as it does not conflict with the law, while Islamic Law limits this freedom by prohibiting the elements of usury, gharar, and maysir. Thus, understanding the comparison of these principles is important to create transactions that are fair, legitimate, and in accordance with applicable legal values.
SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI ALASBULUH WONGSOREJO BANYUWANGI Fawaid, Imam; Saleh, Abd. Rahman; Huddin, Misba; Windari, Sri
Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2 (2025): Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/iltizam.v2i2.6691

Abstract

One form of cooperation that is often used in the context of Islamic economics is the mudharabah agreement. One party acts as the capital owner, and the other party as the business manager. Brick making is a business sector that has great potential, especially in rural areas. Therefore, the problem arises of how to implement the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick making agreement in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi? The type of research used is field research, that is, researchers go directly into the field to conduct research so they can see and understand the objects to be discussed. The results of this research indicate that the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick making agreement in Alasbuluh Wongsorejo is an application of cooperation between capital owners and managers. The capital provided is in the form of a loan with an agreement at the beginning of the contract. And the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick-making cooperation agreement in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi in its implementation is not fully in accordance with Islamic law, one of the things that is appropriate is the terms of a consensual agreement. Cooperation agreement activities carried out by the community in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi, in its implementation there is a clear concept of cooperation and is justified by sharia as long as the business activity does not conflict with the values ​​of Islamic sharia
Co-Authors Alfaruq, Moch Ishaq B.K.P.S, Alaika Muhammad Huddin, Misba Islam, Faizul Muhammad Afif Amrullah, Muhammad Afif Saleh, Abd. Rahman Shaleh, Abd. Rahman Sri Windari, Sri Syarifuddin Syarifuddin