Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Prayoga, Sandi Yudha
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Metafora Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Perikanan antara Indonesia dengan Selandia Baru (Comparative Legal Studies: Pra sampai dengan Pasca Omnibus Law) Prayoga, Sandi Yudha; intann, Ni ketut ayu; septiawan, Riski
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i1.2810

Abstract

Abstrak Indonesia melalui nawacita ingin menjadi negara maritim di dunia (global). Hal tersebut dilakukan dengan cara memberantas tindak pidana perikanan. Salah satu bagian yang penting untuk memberantas tindak pidana perikanan adalah dengan menjerat pelaku sampai dengan akarnya, yakni subjek hukum korporasi. Artikel ini menggunakan metode hukum normatif, yakni mengkaji melalui beberapa peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi. Untuk dapat menangkap korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan maka perlu dilakukan pengkajian terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU Perikanan maupun kepada UU yang mengubahnya, yakni UU Cipta Kerja. Selain itu, dilakukan perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan antara Indonesia dengan Selandia Baru. Hasil dari perbandingan menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Fisheries Act 1996 (Selandia Baru) lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di dalam UU Perikanan (Indonesia) sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.Kata Kunci: Nawacita, UU Perikanan, UU Cipta Kerja.
The Contribution of Legal Science to The Formation of Legal Norms in Indonesian Society: A Review from A Social Perspective Kurdi, Kurdi; Prayoga, Sandi Yudha; Cahyo, Raul Gindo
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 7, No 1 (2025): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v7i1.5745

Abstract

Legal science has a very significant role in dealing with social dynamics by adjusting legal norms to remain relevant to the needs of a growing society. This study aims to explore the contribution of legal science in forming legal norms that are adaptive and responsive to social change, technology, and global values, while maintaining the basic principles of justice and humanity. The method used in this study is the normative juridical method, with a statutory and conceptual approach. The statutory regulatory approach is used to analyze existing regulations, while the conceptual approach is used to understand the legal theories underlying the formation of legal norms in Indonesia. The results of the study show that legal science not only reflects social change, but also plays an active role in formulating and updating legal norms by the development of the times, so as to be able to create a harmonious and just social order.
Penghilangan barang bukti sebagai obstruction of justice: Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan mahasiswa di Yogyakarta Prayoga, Sandi Yudha; Darupito, Muhammad Herjuno; Ramadhini, Dzalika Amalia
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1650

Abstract

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, Christiano Tarigan, dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Ericko Achfandi, memunculkan perhatian luas karena diduga terjadi tindakan obstruction of justice. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan bahwa pelat nomor kendaraan milik pelaku telah diganti tak lama setelah insiden, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya upaya penghilangan barang bukti demi menghindari proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan penggantian pelat nomor tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruction of justice serta apa implikasinya terhadap asas keadilan dan integritas aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum pidana dan etika profesi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggantian pelat nomor pascakejadian tanpa alasan hukum yang sah berpotensi melanggar asas keadilan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi proses hukum. Selain itu, ditemukan indikasi pelanggaran etika oleh oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam pengurusan administrasi kendaraan tersebut. Lemahnya pengawasan internal institusi penegak hukum turut memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan sanksi terhadap aparat yang terbukti melanggar, serta peningkatan transparansi dalam prosedur penanganan perkara, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara profesional dan akuntabel.  
The Criminal Justice System And Technology In The Digital Age Prayoga, Sandi Yudha
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 7 (2024): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i7.287

Abstract

This research utilizes a literature review methodology to examine the legal ramifications of technological advancements on law enforcement practices in the digital era. The burgeoning digital landscape has witnessed a surge in technological developments, such as big data analysis, artificial intelligence, and digital forensics, which have fundamentally reshaped law enforcement operations. This study delves into the positive and negative legal implications of these technologies within the justice system. The findings of this research, gleaned from the reviewed literature, suggest that the application of technology in law enforcement can enhance the efficiency of investigations, facilitate evidence analysis, and improve detainee monitoring. However, there are concomitant legal concerns surrounding privacy and data security that necessitate careful consideration. Furthermore, unequal access to technology and data poses a potential threat to the very concept of equal justice under the law. This research is intended to equip stakeholders in law enforcement and public policy with a comprehensive understanding of the legal ramifications associated with technological innovation. By elucidating these issues, this study also lays the groundwork for future researchers to delve deeper into these complexities through more rigorous empirical research endeavors.
Co-Authors Cahyo, Raul Gindo Darupito, Muhammad Herjuno intann, Ni ketut ayu Kurdi Kurdi Ramadhini, Dzalika Amalia Septiawan, Riski