Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Counseling on Vaname Shrimp Cultivation Using the Biofloc Method to Communities in Dowora Village, Tidore Kepulauan City Sardi Titaheluw, Syahnul; Tangke, Umar; Talib, Ahmaad; Laitupa, Ibnu; Bafagih, Aisyah; Andriani, Rovina; Tan, Fathnun; Lating, Ali
Altifani Journal: International Journal of Community Engagement Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/altifani.v3i1.5342

Abstract

The purpose of carrying out this community service is to provide information and understanding to the community in the Dowora Village, East Tidore District about vannamei shrimp farming using the biofloc method. The community service was carried out in August 2022, at the Office of the Office of Food Security, City of Tidore Islands. The counseling method is carried out in the form of lectures, discussions and questions and answers. Materials from this counseling include management of vannamei shrimp cultivation; feed management; water use and water quality parameters; vannamei shrimp farming with the biofloc system, and introduction to the types of ponds that can be used for vannamei shrimp farming activities with the biofloc system. During the extension activities, the community of prospective vannamei shrimp cultivators was very active in asking questions and discussing the material provided. The conclusion that can be drawn from this PKM activity is that the community is able to understand the material presented about vannamei shrimp farming using the biofloc method, the material presented is acceptable and then pond repairs will be carried out in preparation for cultivation.
Kebijakan, Etika, Dan Perilaku Administratif Aparatur Sipil Negara (ASN), Studi kasus kenaikan pangkat di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2015. Ahmad, Saiful; Tan, Fathnun; Muin, Djono
Journal of Mandalika Social Science Vol 2 No 2 (2024): Journal of Mandalika Social Science
Publisher : Mandalika Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/jomss.v3i1.143

Abstract

Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa muncul dimana dan kapan saja ketika terjadi pertemuan antara keinginan dan kesempatan. Kondisi ini juga akan terjadi baik pada level birokrasi publik tingkat rendah, menengah maupun pada level tertinggi (pusat) kekuasaan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Terdapat  pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma “rule government” menjadi “good governance”. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan prinsip “good governance”, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (government) atau negara (state) saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Jenis studi pustaka dalam pandangan Sugiyono merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang hasil publikasi media massa dan liknya. Bagaimana relevansi dan revitalisasi Law Enforcement terhadap implementasi etika administrasi negara dalam upaya penataan ulang manajemen pemerintahan Indonesia studi kasus di Maluku Utara. Kajian ini menemukan bahwa tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa muncul dimana dan kapan saja ketika terjadi pertemuan antara keinginan dan kesempatan. Kondisi dan situasi bisa terjadi baik pada level birokrasi publik tingkat rendah, menengah maupun pada level tertinggi. Maka untuk mencegah atau mengatasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (baca KKN) pada tubuh birokrasi publik harus berupaya untuk tidak mempertemukan antara niat dan kesempatan. Upaya mencegahnya dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan menegakkan perilaku birokrasi pada semua level jajaran birokrasi publik. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan itikad baik dari pribadi masing-masing dalam  menjalankan tugas guna terciptanya pemerintahan yang bersih, disamping komitmen  right man on the right place, guna menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada posisi demikian diperlukan aparat hukum yang mampu melakukan law enforcement yang tegas, jujur, profesional, responsiveness demi revitalisasi penataan ulang manajemen pemerintahan Indonesia.
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Tan, Fathnun
JOURNAL OF ETHNIC DIVERSITY AND LOCAL WISDOM Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024): Volume 5 Issue 2, Desember (2024): Journal Of Ethnic Diversity
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN PUBLIKASI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The failure of development in Indonesia has been blamed on the government's inability to eradicate widespread poverty. This is because development models tend to come from above and pay little attention to community participation. This does not provide opportunities for the community, especially the poor, to participate in the planning and decision-making process concerning the selection, planning, implementation, evaluation and monitoring of development programmes, so that the poor are only used as objects of development. The centralised development planning model of the past can indeed accelerate economic growth, but it is unable to overcome the impact of development, namely the widespread poverty. The concept of the community empowerment movement focuses on the fact that humans or human groups can experience obstacles and tries to create conditions that provide the possibility for every human being to be able to fulfil the task of actualising their existence as widely as possible. In Indonesia, empowerment was originally a term widely used by Non-Governmental Organisations (NGOs) to refer to efforts to strengthen communities, both socio-economically and politically. In other words, community empowerment is about making people have a bargaining position so that they can become active actors in the development process and not just objects of development.