<![CDATA[This article examines the phenomenon of the digitalization of traditional markets at Pasar Atas Cimahi in the era of Industry 5.0, utilizing Antonio Gramsci's theory of hegemony as an analytical framework. The research focuses on the implementation of the QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) cashless payment system. A qualitative method with a case study approach was employed, gathering data through policy documentation, media reports, and semi-structured interviews with market vendors. The findings indicate that despite administrative compliance with the digitalization policy, its implementation has not been optimal due to several obstacles, such as low digital literacy, a significant age gap, the necessity for cash flow, and the burden of transaction fees. From a Gramscian perspective, this reflects a form of hegemonyan ideological domination that is outwardly accepted but not fully internalized by the dominated group. Digitalization is not entirely perceived as progress by the vendors; instead, it is also seen as a new burden that does not align with their real-world needs.This study recommends a more inclusive and contextual policy approach to ensure that digital transformation genuinely addresses the interests and socio-economic conditions of lower-class communities in a fair and participatory manner. Abstrak Artikel ini membahas fenomena digitalisasi pasar tradisional di Pasar Atas Cimahi pada era Revolusi Industri 5.0 dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai kerangka analisis. Penelitian ini berfokus dalam implementasi sistem pembayaran nontunai QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi kebijakan, berita media, dan wawancara semi-terstruktur terhadap pedagang pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kepatuhan administratif terhadap kebijakan digitalisasi, implementasinya tidak berjalan optimal karena berbagai hambatan seperti rendahnya literasi digital, kesenjangan usia, kebutuhan perputaran uang tunai, dan beban biaya transaksi. Dalam perspektif Gramsci, hal ini mencerminkan bentuk hegemoni yaitu dominasi ideologis yang tampak diterima, tetapi belum dihayati secara penuh oleh kelompok yang didominasi. Digitalisasi tidak sepenuhnya dimaknai sebagai kemajuan oleh pedagang, melainkan juga sebagai beban baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual, agar transformasi digital benar-benar menyentuh kepentingan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lapisan bawah secara adil dan partisipatif.]]>
