Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Jurnal hukum IUS PUBLICUM VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Prianto, Wahyu
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN FUNGSI RUANG DI KAWASAN BY PASS KOTA KENDARI Wahyu Prianto
VARIA HUKUM Vol 3, No 2 (2021): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i2.13479

Abstract

Fungsi ruang di kawasan By Pass Kota Kendari berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota (RTRK) Kawasan Mandonga Kota Kendari tahun 2012, telah menetapkan  bahwa fungsi utama Kawasan ini  adalah kawasan Wisma Tambak. Kasawan budidaya tambak tersebut yang menjadi landasan sosial ekonomi bagi  para petani tambak serta menjadi kawasan yang menjadi landasan untuk menjaga ketersediaan ikan di Kota Kendari. selaian itu kawasan ini diperuntuhkan sebagai salah satu kawasan yang hijau yang berfungsi untuk menjaga kondisi ekosisitem dan menlindungi kelestarian lingkukngan hidup. Tambak juga menjadi kawasan yang berfungsi menjaga ketersediaan jumlah air serta berfungsi menampung air laut pada saat  air laut sedang pasang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan kawasan By Pass Kota Kendari,   Menurut  Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kota Kendari dan untuk mengetahui faktor-faktor yang Mengakibatkan pemanfaatan Ruang dikawasan By Pass tidak sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan di Kendari bertempat di Kawasan By Pass, Kecamatan Mandonga, Kota  Kendari. Metode penelitian ini dilakukan secara Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan fungsi ruang tidak sesuai  Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK). Hal ini disebabkan karena pemanfaatan fungsi ruang di kawasan By pass Saat ini telah didominasi oleh bangunan permanen seperti Pertokoan dan Hotel bahkan SPBU dan Mesjid di teluk Kota Kendari. Sedangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) fungsi utamanya adalah Wisma Tambak. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, sosial, politik. Terutama kawasan By Pass Yang sangat strategis.
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN FUNGSI RUANG DI KAWASAN BY PASS KOTA KENDARI Wahyu Prianto
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 6 No 3 (2021): Agustus
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58487/akrabjuara.v6i3.1531

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan kawasan By Pass Kota Kendari, Menurut Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kota Kendari dan untuk mengetahui faktor-faktor yang Mengakibatkan pemanfaatan Ruang dikawasan By Pass tidak sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan di Kendari bertempat di Kawasan By Pass, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Metode penelitian ini dilakukan secara Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan fungsi ruang tidak sesuai Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK). Hal ini disebabkan karena pemanfaatan fungsi ruang di kawasan By pass Saat ini telah didominasi oleh bangunan permanen seperti Pertokoan dan Hotel bahkan SPBU dan Mesjid di teluk Kota Kendari. Sedangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) fungsi utamanya adalah Wisma Tambak. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, sosial, politik. terutama kawasan By Pass Yang sangat strategis.
Upaya Pemerintah Konawe Selatan Terkait Pertumbuhan Petani Usia Muda Melalui Prodak Hukum Wahyu Prianto
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2023): EDISI MEI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69972/jisdik.v1i1.7

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, Peran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terhadap Petani Muda di Kabupaten Konawe selatan hal tersebut di tujuakan untuk dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan, peran ditinjau dari aspek kebijakan public berupa sebuah prodak hukum kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuradis Empiris adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perudang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan masyarakat yang menyangkut Peran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dala mengembangkan dunia pertanian di konawe selatan melalui kebijakan public berbasis Prodak Hukum, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis Empiris yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi Masyarakat Pertanaian di Kabupaten Konawe Selatan dan Kondisi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan dikaitkan dengan kebijakan public berbasis Prodak hukum Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Kondisi memperhatikan terhadap dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan penyebab terbesarnya adalah karena berkurangnya bahkan terhentinya regenerasi petani muda di kabupaten tersebut sehingga menyebabkan banyak lahan pertanian yang berubah atau hilang tidak menjadi lahan pertanian lagi sehingga petani-petani yang sudah berusia lanjut bahkan meninggal maka efektivitas lahan pertanian juga ikut meninggal bersama petani-petani yang berusia lanjut atau telah meninggal tersebut kondisi itu sangat mengancam kondisi Pertanian Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pertanian provinsi Sulawesi Tenggara di mana kondisi tersebut tentu sangat diharapkan peran pemerintah dalam upayanya untuk membangun dunia pertanian dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tentu dalam pembangunan dunia pertanian seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa petani muda menjadi tonggak dalam pertumbuhan dunia pertanian tersebut sayangnya petani muda banyak yang tidak mau menjadi petani atau melanjutkan pertanian orang tuanya sehingga hal tersebut mengancam dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.
Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky Wahyu Prianto
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2024): EDISI JANUARI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, tata hukum di indonesia jika dikaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nans Nawiasky, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk memperoleh data melalui penelusuran yang sudah diolah sumber dan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan teori, dan nilai hukum yang berbasis teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nans Nawiasky, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kondisi tata hukum di Indonesia dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nans Nawiasky. Hasil penelitian menunjukan bahwa norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokkan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (Staats fundamental norm) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasarJika kita melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN FUNGSI RUANG DI KAWASAN BY PASS KOTA KENDARI Prianto, Wahyu
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i2.13479

Abstract

Fungsi ruang di kawasan By Pass Kota Kendari berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota (RTRK) Kawasan Mandonga Kota Kendari tahun 2012, telah menetapkan  bahwa fungsi utama Kawasan ini  adalah kawasan Wisma Tambak. Kasawan budidaya tambak tersebut yang menjadi landasan sosial ekonomi bagi  para petani tambak serta menjadi kawasan yang menjadi landasan untuk menjaga ketersediaan ikan di Kota Kendari. selaian itu kawasan ini diperuntuhkan sebagai salah satu kawasan yang hijau yang berfungsi untuk menjaga kondisi ekosisitem dan menlindungi kelestarian lingkukngan hidup. Tambak juga menjadi kawasan yang berfungsi menjaga ketersediaan jumlah air serta berfungsi menampung air laut pada saat  air laut sedang pasang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan kawasan By Pass Kota Kendari,   Menurut  Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kota Kendari dan untuk mengetahui faktor-faktor yang Mengakibatkan pemanfaatan Ruang dikawasan By Pass tidak sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan di Kendari bertempat di Kawasan By Pass, Kecamatan Mandonga, Kota  Kendari. Metode penelitian ini dilakukan secara Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan fungsi ruang tidak sesuai  Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK). Hal ini disebabkan karena pemanfaatan fungsi ruang di kawasan By pass Saat ini telah didominasi oleh bangunan permanen seperti Pertokoan dan Hotel bahkan SPBU dan Mesjid di teluk Kota Kendari. Sedangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) fungsi utamanya adalah Wisma Tambak. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, sosial, politik. Terutama kawasan By Pass Yang sangat strategis.
ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 Prianto, Wahyu
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.66

Abstract

Peran penting pemerintah dalam membina dan mengawasi pelasksanaan administrasi desa. Didalamnya meliputi administrasi desa, Masalah Administrasi Pemerintahan desa salah satunya yakni terhadap Pemberhentian Aparat Desa, pada dasarnya mengenai pemberhentian aparat desa haruslah memiliki proses admninistrasi yang tepat, tentu hal tersebut harus berdasarkan Ketentuan yang ada,. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana analisis yuridis Pemerintah Desa Donggala, pada adminitrasi Pemerintah Desa Donggala Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam memberhentikan aparat Desanya. Penelitian ini dilakukan di pada beberapat steakholder terkait dalam Pemberhentian aparat desa tersebut, Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur perundang-undangan dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secaraYuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam menata persoalan administrasi pemrintahan desa, dalam hal ini tentang pemberhentian aparat desa banyak ketidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangangan, Seperti ketentuan terkait bagaimana bentuk sebuah surat keputusan, kepala desa yang kurang memahami apa saja yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menetapkan seseorang dapat diangkat, serta prosedur pemberhentian aparat desa, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa ada ketidak seimbangan penyelengraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya.
Membina kesejahteraan kolektif: kepemimpinan kooperatif inklusif dalam membangun desa partisipatif dan kompetitif Syukur, Dienul Aslam; Pribadi, Hendra; Toknok, Bau; Prianto, Wahyu; Umar, Syukur; Hulu, Amati Eltriman
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i1.22043

Abstract

AbstrakPedesaan di Indonesia terus menghadapi tantangan signifikan terkait tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Hingga tahun 2020, data menunjukkan bahwa wilayah pedesaan menyumbang sekitar 12,82% tingkat kemiskinan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 7,28%. Terdapat optimisme terkait potensi pembangunan pedesaan yang efektif, mengingat kedekatan pedesaan dengan sumber daya alam nasional. Salah satu aspek penting dalam pembangunan desa adalah inklusi sosial, yang menekankan pemenuhan hak-hak masyarakat, pemerataan ekonomi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus utama saat ini adalah pengembangan wilayah pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Peran kepemimpinan, terutama model kepemimpinan inklusif-kooptatif, semakin mendapat perhatian. Penelitian ini menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). Metode ini bukan hanya untuk pengumpulan data, tetapi juga sebagai alat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan positif. Konsep struktur sosial dalam masyarakat tradisional Kulawi mencerminkan evolusi dalam kepemimpinan, khususnya melalui pendekatan inklusi-kooptatif. Meskipun ada konflik dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, terlihat bahwa inklusi sosial di pedesaan memiliki dampak positif pada pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memastikan keberlanjutan pengembangan ekonomi dan sosial. Adopsi model kepemimpinan inklusif-kooptatif menjadi kunci untuk menggerakkan pembangunan pedesaan yang efektif, efisien, merata, dan berkeadilan. Kata kunci: kepemimpinan, pembangunan desa, inklusi kooptative AbstractRural areas in Indonesia continue to face significant challenges related to high levels of poverty. Until 2020, data shows that rural areas account for around 12.82% of the poverty rate, while in urban areas it is only 7.28%. There is optimism regarding the potential for effective rural development, considering the proximity of villages to national natural resources. One important aspect of village development is social inclusion, which emphasizes fulfilling community rights, economic equality, participation and community empowerment. The main focus currently is the development of rural areas to improve the welfare of people in remote areas. The role of leadership, especially the inclusive-cooptative leadership model, is receiving increasing attention. This research uses the Focus Group Discussion (FGD) method. This method is not only for data collection, but also as a tool for education and community empowerment, strengthening community capacity and participation in planning and implementing positive activities. The concept of social structure in traditional Kulawi society reflects the evolution in leadership, especially through an inclusive-cooptative approach. Even though there are conflicts in carrying out leadership functions, it appears that social inclusion in rural areas has a positive impact on poverty alleviation. This approach creates an inclusive environment that allows active participation of all components of society, ensuring sustainable economic and social development. Adoption of an inclusive-cooptative leadership model is the key to driving effective, efficient, equitable and just rural development. Keywords: leadership, village development, co-optative inclusion
Co-Authors Bau Toknok Hendra Pribadi Hulu, Amati Eltriman Syukur Umar Syukur, Dienul Aslam