Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pagaruyuang Law Journal VISA: Journal of Vision and Ideas Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced
Badri, Ainul
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL TRAVELLO SEBAGAI PENYEDIA JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia) Dilova, Gisha; Badri, Ainul; Febrianda, Efni Astry
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4554

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello, dimana telah terjadi wanprestasi antara pemilik mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah dengan pihak Yayasan Andalas Cendekia. Rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello? (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil tarvello? (3) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travelo? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini : (1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello di Yayasan Andalas Cendekia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi. (2) Hambatan yang terjadi adalah pihak pemilik mobil travello tidak memberikan kondisi mobil yang baik, kurangnya komunikasi, pihak pemilik mobil travello yang memutus perjanjian ditengah masa berlaku dan tidak adanya aturan mengenai pemutusan perjanjian di tengah masa berlaku beserta dengan sanksinya. (3) Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa musyawarah atau mufakat untuk mencari perdamaian. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello terjadi wanprestasi yang diakibatkan kurangnya pemahaman para pihak terhadap perjanjian tersebut.
Kepatuhan Calon Pengantin Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah Ikhwan, Muhammad; Badri, Ainul; Alfito, Revi Yulia
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 3 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i3.157

Abstract

Pernikahan yang sehat merupakan pernikahan yang mempersatukan antara dua pasangan manusia antara laki-laki dan perempuan, dengan mengikatkan perjanjian yang suci atas nama Allah. Metode penelitian yang dilakukan adalah empiris yang bersifat diskrieptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi wawancara dan kepustakaan kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan pemeriksaan kesehatan pra-nikah penting bagi kedua pasangan serta pemberian imunisasai tetanus toksoid kepada calon pengantin wanita yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi. Selain penting untuk kesehatan imunisasi tetanus toksoid merupakan salah satu syarat administrasi nikah di KUA kecamatan Timpeh. Syarat administrasi di Kantor Urusan Agama adalah suatu aturan yang harus dipatuhi, salah satunya yaitu melampirkan fotokopi kartu suntik tetanus tosoid. Akan tetapi yang terjadi dilapangan khususnya di KUA kecamatan Timpeh masih ada celah bagi catin untuk tidak melakukan atupun melampirkan surat imunisasi tetanus tersoid sebagai persyaratan nikah.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polres Dharmasraya Badri, Ainul; Alpurqan; Firnando, Lukman; Ikhwan, Muhammad
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 4 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i4.334

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi saat ini. Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi telah melunturkan nilai-nilai penghormatan dan penghargaan seseorang terhadap nilai, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu, banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual umumnya terjadi pada orang-orang yang lemah, khusunya anak-anak. Kekerasan seksual dikatakan melanggar hak-hak asasi karena merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula. Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada data-data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan mengkaji berbagai masalah yang menyangkut tindakan penyidikan terhadap korban khususnya anak-anak maupun pelaku kekerasan seksual. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu data primer dan data sekunder. Adapun proses peradilan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada kepolisian lalu diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Selanjutnya dengan laporan dan barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Permpuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apabila telah dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserhkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan. Hambatan-hambatan dari proses peradilan tersebut antara lain; Tersangka melarikan diri; Tidak diketahui identitas tersangka; Kurangnya saksi dan saksi sulit dipanggil; Kurangnya barang bukti; Korban sulit dimintai keterangan. Hal-hal tersebut mengakibatkan proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Dharmasraya masih berjalan belum maksimal.
Analisis Yuridis Tentang Peran Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Tiumang Kabupatan Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat Badri, Ainul
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 3 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i3.530

Abstract

Konsep demokrasi pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di Indonesia, terdapat banyak lembaga yang menampung aspirasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satunya adalah BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari. BAMUS Nagari adalah istilah yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang kedudukannya sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BAMUS Nagari merupakan lembaga perwakilan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan nagari, sehingga diharapkan sistem demokrasi di Nagari berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini ditunjukkan dengan hanya terdapat 4 kewenangan yang terlaksana dari 13 kewenangan yang tertulis. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok yaitu kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya, status pendidikan dari anggota Bamus Nagari, kurangnya bimbingan anggota Bamus Nagari dari Camat ataupun Bupati untuk melaksankan tupoksinya, kurangnya pendekatan antara Bamus Nagari dengan masyarakat Nagari dan kurangnya koordinasi antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari. Upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Sungai Langkok yaitu dengan melakukan program keagamaan dan sosial dalam menjalin hubungan keharmonisan antara Bamus Nagari dengan Masyarakat Nagari, melakukan rapat dalam membut Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari,serta menjalin hubungan yang harmonis antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari agar terjalin hubungan kemitraan antara Pemerintah Nagari dengan Pengawas Pemerintah Nagari. Hendaknya Bamus Nagari menjalakan kewenangannya secara menyeluruh.
Proses Peradilan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Ringan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung: Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj Priyanti, Dita Anisya; Ikhwan, Muhammad; Badri, Ainul
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v4i3.5080

Abstract

The judicial process for perpetrators of repeat crimes of light theft should be processed using a regular examination or short examination, while at the Pulau Punjung District Court, cases of repeat crimes of light theft are processed using a speedy examination. The aim of writing this thesis is to understand the judicial process regarding the examination of perpetrators of repeat crimes of petty theft at the Pulau Punjung District Court, as well as to determine the Judge's obstacles in deciding the speedy trial process in case Number: 8/Pid.C/2020/PN Plj at the District Court Pulau Punjung. This legal research is empirical juridical research, namely research that uses field object data or is based on actual conditions. The results of writing this thesis show that: the judicial process for examining perpetrators of repeat crimes of petty theft at the Pulau Punjung District Court has not been effective, especially in case Number: 8/Pid.C/2020/PN Plj which is still being processed using a quick examination process, where the process Rapid examinations can only be carried out in cases of minor criminal offenses which are not repetitions of criminal acts (recidivism), the examination process for repetitions of minor criminal acts should be carried out using ordinary and short examination procedures. The judge's obstacles in deciding the speedy examination process in this case were the lack of accuracy in handing over the case files at the time of registration where one of the defendants was a repeat criminal, as well as the lack of communication and coordination between law enforcement agencies, namely investigators and prosecutors.
Co-Authors Alfito, Revi Yulia Alpurqan Dilova, Gisha Febrianda, Efni Astry Firnando, Lukman Muhammad Ikhwan Priyanti, Dita Anisya