Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat DiPengadilan Agama Pulau Punjung Marhaeningsih, Marhaeningsih; Ikhwan, Muhammad; Dilova, Gisha
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5710

Abstract

Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang melangsungkan perkawinannya tetapi tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini disebut sebagai perkawiann tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di kabupaten Dhamasraya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, hal ini dapat dilihat dari tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sehingga perkawinantidak tercatat perlu disahkan ke Pengadilan Agama yang disebut dengan itsbat nikah. Rumusan masalah: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan itsbat nikah di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? dan (2) Apa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah yang timbul di Pengadilan Agama Pulau Punjung?. Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif.Sumber data diperoleh dari wawancara, Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini (1) Akibat hukum atas dikabulkan permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dinggap sah secara agama dan negara sehingga timbul hak dan kewajiban suami istri, harta yang telah diperoleh menjadi harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak sah.Sedangkan akibat hukum atas ditolaknya permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada sehingga tidak adanya kepastian hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya kepastian harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak tidak sah.(2) Kendala dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah adalah yakni kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya perkawinan dicatat dan sulitnyaproses pembuktian dari para pihak dan saksi.
Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo Hasanah, Alfiyyah Nur; Ikhwan, Muhammad; Dilova, Gisha
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4553

Abstract

Recidive pada buku hukum dimaknai sebagai pengulangan kejahatan, yaitu suatu peritiwa bagi orang yang pernah di pidana karena pernah melaksanakan suatu tindakan pidana kejatahan, kemudian melakukan lagi tindak pidana. Residivis terjadi pada hal yaitu orang yang melakukan kejahatan dan sudah diberikan tindakan pidana dengan hakim yang mempunyai kekuasaan tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosial dan ekonomi. Adapun permaslahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berstatus residivis ? serta bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak?. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo saat mengadili kasus yang berkaitan tentang residivis pada anak selain itu melihat bagaimana pengaturan mengenai pemidanan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kasus anak dengan status residivis di Pengadilan Negeri Muara Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang berstatus residivis dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Adapun pengaturan yang dilakuan pada anak yang bererkara mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL TRAVELLO SEBAGAI PENYEDIA JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia) Dilova, Gisha; Badri, Ainul; Febrianda, Efni Astry
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4554

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello, dimana telah terjadi wanprestasi antara pemilik mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah dengan pihak Yayasan Andalas Cendekia. Rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello? (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil tarvello? (3) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travelo? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini : (1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello di Yayasan Andalas Cendekia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi. (2) Hambatan yang terjadi adalah pihak pemilik mobil travello tidak memberikan kondisi mobil yang baik, kurangnya komunikasi, pihak pemilik mobil travello yang memutus perjanjian ditengah masa berlaku dan tidak adanya aturan mengenai pemutusan perjanjian di tengah masa berlaku beserta dengan sanksinya. (3) Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa musyawarah atau mufakat untuk mencari perdamaian. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello terjadi wanprestasi yang diakibatkan kurangnya pemahaman para pihak terhadap perjanjian tersebut.
Transaksi Binsis Online Pada Kalangan Mahasiswa Undhari Ditinjau Dari Perlindungan Hukumnya Dilova, Gisha; Alfito, Revi Yulia
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5707

Abstract

Salah satu aplikasi E-Commerce yang berkembang saat ini di kalangan milenial adalah aplikasi Shopee pada mahasiswa Asrama Undhari. Saat ini telah ada 50 orang mahasiswa asrama Undhari yang telah kami mintakan keterangan nya melalui penyebaran kuisioner dan dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa, banyak kemudahahan yang diberikan dengan adanya transasksi bisnis ini namun beberapa dampak negatifnya juga sangat banyak jika mahasiswa belum mampu menganalisa dan memahami betul mengenai transasksi bisnin online ini apalagi ditinjau dari aspek hukumnya. Rumusan masaahnya 1. 1.      Bagaimana Perlindungan Hukum Transaski Bisnis Online pada Kalangan Mahasiswa Undhari? 2. Bagaimana Hambatan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Transaski Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari?. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) data yang digunakan adlaah wawancara dan menyebarkan kuisioner pada 50 0rang mahasiswa asrama Undhari. Hasil penelitian ini transaski bisnis online pada kalangan mahasiswa asrama undhari sebagian besar sudah menggunakan E-Commerce seperti Shopee, namun pemahaman mahasiswa belum sepenuhnya mengerti mengenai akibat hukum jika tidak memenuhi prestasi pada aplikasi Shoope. Hambatannya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai penggunaan aplikasi E Commerce mengenai dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memahami secara betul mengenai perlindungan hukumnya. Penutup sebaiknya sosialisasi dan edukasi diberikan pada setiap semester kepada mahasiswa untuk memberikan pelajaran mengenai transaski bisnis tersebut serta dampak kedepannya.
Pengembangan Usaha Budidaya Jamur Merang Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Kassiyah Wiska, Mayroza; Dilova, Gisha; Pondrinal, Muhammad
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i3.294

Abstract

Kelompok Wanita Tani (KWT) Kasiyah merupakan wadah bagi masyarakat khususnya kaum wanita di Nagari Koto Beringin untuk mengelola dan mengekspresikan berbagai pemikiran serta sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan anggota kelompok. Beberapa permasalahan yang dihadapi mitra selama ini diantaranya anggota yang tergabung dalam kelompok wanita kasiyah belum menerapkan manajemen usaha, belum menerapkan pencatatan pembukuan keuangan, terbatasnya hasil produksi yang tidak mampu memenuhi permintaan pasar, belum ada produk olahan turunan jamur merang ke produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi, belum melakukan promosi secara maksimal, hanya melalui mulut ke mulut. Adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan urgensi yang tengah di hadapi mitra. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu tercipta peningkatan kemampuan mitra dalam mengembangkan usaha usaha jamur merang baik dalam segi manajemen usaha, produksi dan pemasaran.
Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Perekonomian Rakyat Pulau Punjung Irawan, Fira; Dilova, Gisha; Wulandari, Ratih Agustin
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v4i3.5025

Abstract

Providing credit does not always run smoothly, there are some loans that are bad because debtors do not carry out their obligations properly. If bad credit is not handled properly, it will have a bad impact on PT BPR Pulau Punjung because it will disrupt cash flow in and out. This research aims to find out: (1) What is the process of resolving bad credit with mortgage guarantees carried out by BPR Pulau Punjung? (2) What are the obstacles and constraints faced by BPR Pulau Punjung in resolving bad credit with collateral? (3) What efforts have been made by BPR Pulau Punjung to resolve the problems or obstacles that occur in bad credit with mortgage guarantees? This research method is empirical and includes descriptive research. The data source was obtained from interviews. The data collection techniques were literature study and field study. The results of this research are (1) The resolution of bad credit at PT BPR Pulau Punjung was carried out very well by making various efforts to save credit and in accordance with banking procedures. (2) constraints and obstacles faced by PT. Punjung Island BPR in resolving bad credit with mortgage guarantees is difficult to meet customers, bad customer character, economic factors, the credit given is not fully used for business, the debtor is not open to creditors, the debtor is negligent in the agreement, the condition of the debtor's family is not conducive. . (3) Efforts made by PT. Punjung Island BPR in resolving the problems and obstacles that occur in bad credit with collateral rights is applying the 5C 7P and 3R principles, and BPR proposes various efforts for bad credit which can still be saved by finding out the factors causing the bad credit by re-surveying and considering returned a request to save the bad credit. In conclusion, before executing the PT guarantee. BPR has made various efforts to save bad credit so that the debtor's credibility does not decline.
EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN STATUS RESIDIVIS (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya) Septian, Dadang; Firnando Putra, Lukman; Dilova, Gisha
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.332

Abstract

Sistem pemasyarakatan diselengarakan dalam bembentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, dan tidak mengulangi kesalahannya, namun dalam prakteknya masih ditemukan narapidana dengan status residivis, tentunya hal tersebut menjauhkan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (Empiris), sumber data didapatkan dari wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menujukan efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dengan status residivis dalam prakteknya masih ditemukan narapidana berstatus residivis yang didominasi pada kasus narkotika, dan dalam bentuk program pembinaan narapidana dengan status residivis dengan narapaidan yang bukan resedivis itu tidak ada pembedaan dalam pembinaan. Hambatan dalam pembinaan narapidana berstatus dengan status residivis di lembaga pemasyarakatan ialah kurangnya program pembinaan kepribadian dan kemandirian.