Dilova, Gisha
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat DiPengadilan Agama Pulau Punjung Marhaeningsih, Marhaeningsih; Ikhwan, Muhammad; Dilova, Gisha
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5710

Abstract

Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang melangsungkan perkawinannya tetapi tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini disebut sebagai perkawiann tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di kabupaten Dhamasraya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, hal ini dapat dilihat dari tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sehingga perkawinantidak tercatat perlu disahkan ke Pengadilan Agama yang disebut dengan itsbat nikah. Rumusan masalah: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan itsbat nikah di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? dan (2) Apa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah yang timbul di Pengadilan Agama Pulau Punjung?. Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif.Sumber data diperoleh dari wawancara, Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini (1) Akibat hukum atas dikabulkan permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dinggap sah secara agama dan negara sehingga timbul hak dan kewajiban suami istri, harta yang telah diperoleh menjadi harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak sah.Sedangkan akibat hukum atas ditolaknya permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada sehingga tidak adanya kepastian hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya kepastian harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak tidak sah.(2) Kendala dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah adalah yakni kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya perkawinan dicatat dan sulitnyaproses pembuktian dari para pihak dan saksi.
Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo Hasanah, Alfiyyah Nur; Ikhwan, Muhammad; Dilova, Gisha
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4553

Abstract

Recidive pada buku hukum dimaknai sebagai pengulangan kejahatan, yaitu suatu peritiwa bagi orang yang pernah di pidana karena pernah melaksanakan suatu tindakan pidana kejatahan, kemudian melakukan lagi tindak pidana. Residivis terjadi pada hal yaitu orang yang melakukan kejahatan dan sudah diberikan tindakan pidana dengan hakim yang mempunyai kekuasaan tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosial dan ekonomi. Adapun permaslahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berstatus residivis ? serta bagaimana pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak?. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Muara Bungo saat mengadili kasus yang berkaitan tentang residivis pada anak selain itu melihat bagaimana pengaturan mengenai pemidanan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kasus anak dengan status residivis di Pengadilan Negeri Muara Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang berstatus residivis dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Adapun pengaturan yang dilakuan pada anak yang bererkara mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL TRAVELLO SEBAGAI PENYEDIA JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia) Dilova, Gisha; Badri, Ainul; Febrianda, Efni Astry
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4554

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello, dimana telah terjadi wanprestasi antara pemilik mobil travello sebagai penyedia jasa angkutan antar jemput sekolah dengan pihak Yayasan Andalas Cendekia. Rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello? (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil tarvello? (3) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travelo? Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini : (1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello di Yayasan Andalas Cendekia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi. (2) Hambatan yang terjadi adalah pihak pemilik mobil travello tidak memberikan kondisi mobil yang baik, kurangnya komunikasi, pihak pemilik mobil travello yang memutus perjanjian ditengah masa berlaku dan tidak adanya aturan mengenai pemutusan perjanjian di tengah masa berlaku beserta dengan sanksinya. (3) Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa musyawarah atau mufakat untuk mencari perdamaian. Kesimpulannya, dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil travello terjadi wanprestasi yang diakibatkan kurangnya pemahaman para pihak terhadap perjanjian tersebut.
Transaksi Binsis Online Pada Kalangan Mahasiswa Undhari Ditinjau Dari Perlindungan Hukumnya Dilova, Gisha; Alfito, Revi Yulia
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5707

Abstract

Salah satu aplikasi E-Commerce yang berkembang saat ini di kalangan milenial adalah aplikasi Shopee pada mahasiswa Asrama Undhari. Saat ini telah ada 50 orang mahasiswa asrama Undhari yang telah kami mintakan keterangan nya melalui penyebaran kuisioner dan dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa, banyak kemudahahan yang diberikan dengan adanya transasksi bisnis ini namun beberapa dampak negatifnya juga sangat banyak jika mahasiswa belum mampu menganalisa dan memahami betul mengenai transasksi bisnin online ini apalagi ditinjau dari aspek hukumnya. Rumusan masaahnya 1. 1.      Bagaimana Perlindungan Hukum Transaski Bisnis Online pada Kalangan Mahasiswa Undhari? 2. Bagaimana Hambatan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Transaski Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari?. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) data yang digunakan adlaah wawancara dan menyebarkan kuisioner pada 50 0rang mahasiswa asrama Undhari. Hasil penelitian ini transaski bisnis online pada kalangan mahasiswa asrama undhari sebagian besar sudah menggunakan E-Commerce seperti Shopee, namun pemahaman mahasiswa belum sepenuhnya mengerti mengenai akibat hukum jika tidak memenuhi prestasi pada aplikasi Shoope. Hambatannya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai penggunaan aplikasi E Commerce mengenai dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memahami secara betul mengenai perlindungan hukumnya. Penutup sebaiknya sosialisasi dan edukasi diberikan pada setiap semester kepada mahasiswa untuk memberikan pelajaran mengenai transaski bisnis tersebut serta dampak kedepannya.