Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang JURNAL USM LAW REVIEW
Hakim, Syerrin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengenaan Sanksi Selama Pelaksanaan PSBB Hakim, Syerrin
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 6 No. 1 (2020): Dinamika Hukum dan HAM di Era Pandemi Covid: Simposium Nasional Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v6i1.544

Abstract

Sejak terjadinya wabah Covid-19, pemerintah secara khusus melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memberlakukan kondisi new normal agar penularan virus tersebut dapat ditekan. Upaya pemberlakuanan kondisi tersebut diantaranya penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diikuti dengan penegakan dan pengenaan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini mengakibatkan banyak perubahan dalam setiap aktivitas kegiatan di masyarakat, mulai dari Work From Home (WFH), pembatasan pengunaan fasilitas publik, zoom meeting di berbagai aktivitas pertemuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pengenaan sanksi selama PSBB. Sanksi yang diberikan untuk para pelanggar PSBB antara lain push up, membersihkan lingkungan, denda, dan ada yang dikenakan sanksi pidana. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu, peneliti menganalisis dengan menggunakan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan menguraikan fakta-fakta tersebut dalam bentuk kalimat-kalimat. Maraknya penegakan hukum selama masa pandemi ini, bukan suatu hal yang mudah, mengingat akibat dari pandemi ini sangat berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia, sehingga menyebabkan melemahnya kemampuan daya beli masyarakat. Dampak tersebut ditandai dengan banyak perusahaan yang tutup dan merumahkan para karyawannya. Kondisi tersebut tentunya membuat masyarakat semakin terpuruk kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di samping mereka harus tetap menjaga dan membuat dirinya tetap sehat. Hal-hal ini merupakan faktor yang dapat melemahkan aparat penegak hukum selama
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Hakim, Syerrin; Haryanto, Imam
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7085

Abstract

This study aims to examine juridically the implementation of supervision and sanctions against companies for the implementation of PKWT based on the labor copyright law. The method used in this research is the normative juridical method. The result of this writing is the need for evaluation, supervision and improvement of the PKWT arrangement in the Job Creation Law. Supervision of companies that employ PKWT workers / laborers exceeding the maximum period stipulated results in an increase in labor cases, especially on PKWT. Suggestions from this research are the need to evaluate the performance of the Manpower Office on the maximum period of non-permanent contracts applied by companies, improvements to specific provisions regarding the rights and obligations of the Manpower Supervisory Service and legal sanctions for companies that do not comply with the provisions of the Job Creation Law. It is hoped that this can provide protection and a balanced legal umbrella, especially for PKWT workers / laborers in accordance with the provisions of the applicable Job Creation Law and workers / laborers can get the rights and obligations they should get. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan atas pelaksanaan PKWT berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penulisan ini yaitu diperlukannya evaluasi, pengawasan dan perbaikan terhadap pengaturan PKWT pada UU Cipta Kerja. Pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh PKWT melebihi jangka waktu maksimal yang ditetapkan mengakibatkan meningkatnya kasus ketenagakerjaan terutama pada PKWT. Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya evaluasi kinerja dinas ketenagakerjaan terhadap jangka waktu maksimal PKWT yang diterapkan oleh perusahaan, perbaikan terhadap ketentuan spesifik mengenai hak dan kewajiban dari dinas pengawas ketenagakerjaan dan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UU Cipta Kerja. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan serta payung hukum yang seimbang khusunya kepada para pekerja/buruh PKWT sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja yang berlaku dan para pekerja/buruh bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan.
Co-Authors Haryanto, Imam