Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Paulus Law Journal
Elfran Bima Muttaqin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Agus Salim; Elfran Bima Muttaqin
Paulus Law Journal Vol 2 No 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v2i1.150

Abstract

The State Administrative Judicial as the executor of judicial power has a duty and authority to examine, decide, and resolve State Administrative disputes. Along with tecnological development, judicial practices within the scope of the Indonesian Supreme Court hal implemented the ecourt application. The aims of this study is to analyze policies regarding the implementation of Electronic Litigation in the State Administrative Judicial, as well as to find the obstacles encountered. This study uses a normative method with a statute approach, that is Act 5 in 1986 concerning State Administrative Judicial and its amendment, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Administration of Cases and Trials in Court Electonically. The result of the study show that the application of Electronic Litigation at State Administrative Judicial is carried out comprehensively, that is from the registration stage until reading of judicial decisions. The obstacles that still being faced are related to the stage of evidence which in practice still requires a conventional trial, and the limited access to the internet network in several regions in Indonesia.
EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Elfran Bima Muttaqin; Pasolang Pasapan
Paulus Law Journal Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v3i2.392

Abstract

This study aims to find out and understand how the existence of the tax court in Indonesia and specifically the State Administrative Court. This writing begins with a review of Law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court jo. Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. Results and analysis reveal. The tax court as a special court is part of the exercise of judicial power and is within the State Administrative Court according to Law no. 48 of 2009 in conjunction with Law No. 51 of 2009. The tax court is not really within the State Administrative Court, even though the law has mandated that the tax court is a special court within the State Administrative Court.
HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA Elfran Bima Muttaqin; Yotham, Th. Timbonga; Andi Aspiani Eka
Paulus Law Journal Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hibah merupakan pemberian cuma-cuma suatu benda untuk keperluan penerima hibah dan tidak tidak dapat ditarik kembali. Pengaturan mengenai hibah terdapat baik dalam hukum nasional yang termuat dala KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun bersifat pemberian cuma-cuma, dalam pelaksanaannya, beberapa kasus terjadi penarikan atau pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah penyebab batalnya hibah dari orang tua kepada anaknya dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan putusan atas pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadinya pembatalan suatu hibah ialah apabila barang yang dihibahkan melebihi batas maximum pemberian hibah yaitu sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah dan ada ketidaksesuaian dengan maksud ataupun tujuan pemberian hibah, dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah yaitu pemberi hibah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan merawat pemberi hibah hingga meninggal dunia tetapi penerima hibah tidak memenuhi syarat tersebut. Dasar hukum pertimbangan tersebut adalah Pasal 1688 KUHPerdata Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 212.
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADAPERADILAN TATA USAHA NEGARA Agus Salim; Elfran Bima Muttaqin
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas danwewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN).Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, praktik peradilan dalam lingkup MahkamahAgung RI mengimplementasikan penggunaan aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. Tujuanpenelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan mengenai pelaksanaan E-Litigasi pada PeradilanTata Usaha Negara, sekaligus menemukan kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan-perubahannya dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Litigasi pada PTUNdilaksanakan secara menyeluruh, yaitu sejak tahap pendaftaran sampai pada saat pembacaan putusanhakim. Kendala yang masih dihadapi adalah terkait dengan tahapan pembuktian yang padapelaksanaanya masih membutuhkan sidang konvensional, dan terbatasnya akses jaringan internet dibeberapa daerah di Indonesia.
EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Elfran Bima Muttaqin; Pasolang Pasapan
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pajak memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Banyaknya sengketa pajak yang terjadi membawa konsekuensi dibutuhkannya badan peradilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimakah eksistensi pengadilan pajak di Indonesia dan secara khusus di Peradilan Tata Usaha Negara. Penulisan ini dimulai dengan melakukan telaah Undang-Undang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hasil dan analisis mengungkapkan. Pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. pengadilan pajak tidak benar-benar berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara padahal undang-undang telah mengamanahkan bahwa pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Differences and Points of Reference of Ood in the Perspective of Procedural Law of the State Administrative Court and Civil Procedure Law Elfran Bima Muttaqin; Gracesy Prisela Christy; Yusep Ginanjar; Andi Sri Rezky Wulandari; Mira Nila Kusuma Dewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6349

Abstract

This study aims to examine the differences and tangents related to the Object of Dispute (OOD) in the perspective of the State Administrative Court (PTUN) Procedural Law and the Civil Procedure Law. In judicial practice, the determination of OOD is crucial because it concerns absolute authority between two different judicial regimes. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, and is analysed qualitatively. The results of the study show that although the PTUN and the civil courts both handle legal disputes, the fundamental differences lie in the type of legal subject, the nature of the object of the dispute, and the underlying principles. On the other hand, there are potential tangents in the case of objects that are civil in nature but are issued by state administrative bodies or officials, which gives rise to jurisdictional overlaps. Therefore, it is necessary to affirm norms and harmonize the regulation of absolute authority to avoid legal dualism that is detrimental to justice seekers. This research makes a theoretical and practical contribution in strengthening the boundaries of the absolute competence of the judiciary in Indonesia
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Agus Salim Andi Aspiani Eka Andi Sri Rezky Wulandari Gracesy Prisela Christy Mira Nila Kusuma Dewi Pasolang Pasapan Pasolang Pasapan Yotham, Th. Timbonga Yusep Ginanjar