Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Paulus Law Journal El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Abd. Rais Asmar
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Abd. Rais Asmar
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9906

Abstract

AbstractRegional regulations that have sharia nuances need to be regulated in terms of both authority and formation processes. This is aimed at avoiding contradictions with the legislation established by the central government. Based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government regulates the central authority, namely the field of religion. Meanwhile, the practice of religious values is mostly carried out by the people in the area. Therefore, the establishment of sharia-compliant local regulations is a regulation to meet those needs. Besides that, in terms of its formation it is always harmonized with the conditions of each regionKeywords: Regional Regulations, ShariaAbstrakPeraturan daerah yang bernuansa syariah perlu diatur tatanannya baik dari segi kewenangan maupun proses pembentukannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pertentangan dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang kewenangan pusat yaitu bidang agama. Sementara itu, pengamalan nilai-nilai agama banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah. Oleh Karena itu, pembentukan Perda bernuansa syariah merupakan peraturan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping itu, dari sisi pembentukannya senantiasa diselaraskan dengan kondisi daerah masing-masing.Kata Kunci : Peraturan Daerah, Syariah
PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN LIMBAH TAMBAK UDANG DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN PEREKONOMIAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT (STUDI DESA BORONG TALA KABUPATEN JENEPONTO) Darmawan, Ade; Abd. Rais Asmar; ST Nurjannah; Mursil Akhsam
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.52408

Abstract

Abstrak Pencemaran lingkungan di Desa Borong Tala Kabupaten Jeneponto akibat dari aktivitas industri tambak udang merupakan fenomena yang sistemik terjadi di hampir banyak industri di Indonesia. Hal ini berdampak pada kerugian masyarak baik secara ekonomi maupun kesehatan sehingga merugikan hak masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kasus. Dari penelitian menunjukkan bahwa limbah dari industri tambak udang menyebabkan iritasi kulit dan penyakit lainnya karena mengandung zak ammonia dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat berupa budi daya rumput laut. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian kasus dan langkah-langkah konkrit seperti dukungan pemerintah untuk mengadvokasi kasus, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pemulihan dampak ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, penegakan maupun tindakan hukum harus diberikan kepada industri yang telah mencemari lingkungan. Kata Kunci: Pencemaran lingkungan, keberlanjutan ekonomi, kesehatan. Abstract Environmental pollution in Borong Tala Village, Jeneponto regency as a result of shrimp farming industrial activities is a systemic phenomenon that occurs in almost many industries in Indonesia. This has an impact on the community’s losses both economically and health, thereby harming people’s rights. This research shows that waste from the shrimp farming industry causes skin irritation and other diseases because it contains ammonia and causes the loss of people livehoods in the form of seaweed cultivation. Therefore, it is necessary to resolve cases and take concrete steps such as government support to advocate fos cases, use of environmentally friendly technology, and restore economic impacts on society. In the end, enforcement and legal action must be taken against industries that have polluted the environment. Keywords: Environmental pollution, economic sustainability, health.
PROBLEMATIKA HUKUM FUNGSI REKRUITMEN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK Abd. Rais Asmar
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan kinerja fungsi rekrutmen politik oleh Partai Politik berangkat dari mekanisme pengkaderannya. Hal ini ditunjang dengan kaderisasi yang baik dan bertanggung jawab dari Organisasi Sayap Partai Politik yng dibentuk oleh Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum terkait fungsi organisasi sayap dari Partai Politik. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik dan norma hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait yang dengan topik permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya aturan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik dan aktifitas para kader terkait lokasi dan latar belakangnya.
Co-Authors Darmawan, Ade Mursil Akhsam St Nurjannah