Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kerta Dyatmika
Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani; Ni Made Julianti
Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.17.2.985.36-44

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris dan tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi. Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat seorang notaris kewenangannya tidak hanya membuat akta otentik tetapi memiliki kewenangan lain yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris salah satunya mengesahkan surat dibawah tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan. Tanggung jawab notaris sebatas mengenai keaslian tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal akta dibawah tangan yang dilegalisasi. Kenyataanya notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap legalisasi akta dibawah tangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dalam tulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris adalah para pihak datang ke kantor notaris membawa perjanjian yang telah dibuat para pihak dimintai identitas diri berupa KTP notaris membacakan akta dibawah tangan lalu para pihak menandatangani akta dibawah tangan tersebut di hadapan notaris kemudian notaris melegalisasi akta dibawah tangan tersebut. Tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi adalah dalam legalisasi tanggung jawab notaris sendiri lebih berat dari pada waarmerking. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan terbukti merugikan salah satu pihak notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai yang diderita oleh para pihak. Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Legalisasi. ABSTRAK This study aims to determine the procedures for implementing legalization of deeds under the hands of a notary and the responsibilities of the notary for legalized underhand deeds. Notary as a public official is one of the state organs equipped with legal authority to provide public services to the public, a notary whose authority is not only to make authentic deeds but has other powers as stated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 Jo Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public, one of which is ratifying the underhand letter and setting the date of the underhand letter. The notary's responsibility is limited to the authenticity of the signatures of the parties and the certainty of the date of the deed under the legalized hand. In fact, the notary can be fully responsible for the legalization of the deed under hand. This type of research is empirical legal research. This research examines the laws and regulations that apply legal theory and can take the form of the opinions of the scholars involved in this paper. The results of this study indicate that the procedure for implementing the legalization of deeds under the hands of a notary is that the parties come to the notary's office to bring an agreement that has been made by the parties to be asked for identity in the form of a KTP the notary reads the deed under the hand and the parties sign the deed under the hand in front of the notary and then the notary. legalize the deed under the hand. The responsibility of the notary regarding the legalized underhand deed is that in legalizing the notary's own responsibility is heavier than waarmerking. Notaries can be subject to criminal sanctions if proven to be detrimental to one of the notary parties, they can also be subject to civil sanctions in the form of compensation in accordance with those suffered by the parties. Keywords: Notary Responsibility, Legalization.
PROSES PERALIHAN TANAH YANG DIKUASAI NEGARA UNTUK DIJADIKAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR ATR/BPN KOTA DENPASAR Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani; Ni Putu Yunika Sulistyawati; I Dewa Gede Putra Riswama
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1528.53-64

Abstract

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya, perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah, hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Peralihan terhadap hak atas tanah yang disertai terkait perbuatan hukum, peralihan terkait hak atas tanah dalam hukum dapat berpindah.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Proses Peralihan Tanah Yang Dikuasai Negara Untuk Dijadikan Hak Guna Bangunan Di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Proses Peralihan Tanah Yang Dikuasai Negara Untuk Dijadikan Hak Guna Bngunan Di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar, dalam praktek dilakukan melalui dari pemohon memohon akta Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Keputusan Presiden (sesuai pasal 24 ayat 4 Perturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan). Provinsi Bali barulah Kantor Pertanaahan Kota Denpasar menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohon berdasarkan menunjuk Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunannya dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar antara lain : Mengenai pendaftaran, jangka waktu dari Hak Guna Bangunan, kesulitan dalam tata cara perpanjangan dan pengaruh master plan. Land rights are one of the individual rights to land. Individual rights to land are rights that authorize the holder of their rights, individuals, groups of people together, legal entities to use, in the sense of controlling, using, and/or taking benefits from the land. Individual rights to land in the form of land rights, land waqf, property rights, mortgage rights, and property rights to flat units. The transfer of land rights accompanied by legal actions, transfers related to land rights in law can be transferred. The purpose of this study was to determine the process of transferring land controlled by the state to be used as building rights at the National Land Goverment Denpasar. The method used in this research is empirical juridical, namely analyzing the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results of the research and discussion are: The process of transferring land controlled by the state to be used as a building use right at the Denpasar City National Land Goverment Office. Obstacles encountered in the process of extending the Right to Build at the Denpasar City National Land Goverment Office.
Co-Authors I Dewa Gede Putra Riswama Ni Made Julianti Ni Putu Yunika Sulistyawati