Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif Dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh Mudhafar Anzari; Syarifah Sharah Natasya
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i1.924

Abstract

Dominasi kekerasan yang dialami anak menjadi perhatian penting bagi semua pihak dalam hal ini Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masyarakat dan dunia usaha sebagai pelaku dan dampak dari kebijakan serta anak yang sangat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah apakah memberikan jaminan perlindungan bagi dirinya ataupun tidak. Rawannya anak dari berbagai bentuk kekerasan dikarenakan dirinya belum cukup mampu memberikan perlindungan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, Penerapan Kota Layak Anak adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak di Aceh. Kebijakan tersebut, harus dilakukan secara kolektif antara Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten dan Kota yang kemudian melalui sosialiasi dan advokasi kepada semua elemen masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kota layak anak ini berkembangan sampai pada tingkat gampong. Akan tetapi, upaya tersebut belum tercapai secara masif padahal angka kekerasan anak di Aceh sangat tinggi
The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective Nurdin, Ridwan; Yusuf, Muhamad; Natasya, Syarifah Sharah
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 1 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i1.9257

Abstract

This research explores the Gayonese culture of marriage through an analytical view of the Islamic law. There has been a shift in marriage system in the Gayonese society, in which the Juelen and the Angkap, the two formerly known systems shifted to Kuso Kini. This is an empirical research using the law historical approach to allow the author restropectively explore the construction of law and its shift from time to time.  The data was gathered through an in-depth analysis of the literature and semi-structured interviews of the community leaders. The findings suggest that marriage systems are shifting and the Gayonese communities do not problematize this transformation. In fact, they are not in the position to force their children to adopt both the Juelen and the Angkap marriage system. This is so, since most communities in the present times prefer Kuso Kini marriage system to the other two. The Kuso Kini marriage system gives freedom for spouses to decide where they should stay, either with their parents or find their own living. This shift in marriage system is the result of cultural intermingled, in which some non-Gayonese migrated to the Gayonese Island and brought with them their own cultural values. The same is true to the Gayonese communities migrating to places beyond the Gayonese Island. It is therefore believed that a shift in marriage system is a must as the world today allow people across different cultural values to integrate with each other. The integration for sure gives changes to a certain cultural value. However, changes in cultural practices do not result in cultural-religious clashes. In fact, it is expected that the changes contribute to the family resilience and the marriage cultural system, the Kuso Kini, prevails.
Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Rusnin Rusnin; Almanar Almanar; Mainita Mainita; Afifuddin Afifuddin; Syarifah Sharah Natasya
Varied Knowledge Journal Vol. 3 No. 4 (2026): Varied Knowledge Journal, May 2026
Publisher : CV. Global Cendekia Inti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/vkj.v3i4.157

Abstract

The transformation of the administrative legal framework through the enactment of the Government Administration Law has generated new dynamics in the practice of resolving administrative disputes, particularly concerning the limits of the absolute jurisdiction of the State Administrative Court (PTUN). The urgency of this research lies in the persistent lack of clarity regarding the boundaries of PTUN’s absolute competence in handling an increasingly broad range of dispute objects, including factual actions and electronic decisions, which potentially lead to overlapping jurisdiction with other courts. This study aims to analyze the scope of PTUN’s absolute jurisdiction following the enactment of the law and its implications for legal certainty. The method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were analyzed through a literature review of legislation, court decisions, and doctrines of administrative law. The results indicate that the expanded interpretation of State Administrative Decisions now encompasses a wider range of administrative actions, thereby broadening the absolute jurisdiction of PTUN. However, inconsistencies in practical implementation remain, particularly in the interpretation of dispute objects and the boundary between administrative and civil domains. The implications of this study highlight the need for regulatory harmonization and the strengthening of judicial guidelines to prevent jurisdictional conflicts among courts. Furthermore, enhancing law enforcement officials’ understanding of the concept of absolute jurisdiction is essential to achieving legal certainty and justice in the resolution of administrative disputes.
Perlindungan Hukum atas Inovasi Teknologi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Keberlanjutan Pembangunan Mainita; Nurhafni; Syukriah; Syarifah Sharah Natasya
Seumike : Society Progress Journal Vol. 1 No. 2 (2025): SEUMIKE
Publisher : Bansigom Na Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64826/seumike.v1i2.0057

Abstract

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari tanggung jawab konstitusional negara, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama di komunitas rentan yang terdampak isu lingkungan dan keterbatasan akses teknologi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui program pengabdian masyarakat hybrid di Ramindra, Bangkok. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi intervensi berbasis komunitas, melibatkan 120 peserta yang mengikuti sesi psikoedukatif, pelatihan teknologi, dan pendampingan komunitas. Hasil menunjukkan peningkatan literasi lingkungan sebesar 30%, perubahan sikap pro-lingkungan pada 25% peserta, penurunan eco-anxiety pada 15%, serta terbentuknya komunitas pemuda peduli lingkungan. Diskusi menegaskan bahwa integrasi teknologi inovatif dengan partisipasi aktif komunitas mampu memperkuat kapasitas sosial-ekologis dan memperluas dampak program kesehatan berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan pentingnya pendekatan berbasis teknologi dan pemberdayaan komunitas dalam mewujudkan pemenuhan hak kesehatan yang inklusif, adaptif, dan berdaya transformasional.