Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH STRES KERJA, BEBAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK CABANG BELMERA Arfi Hafiz Mudrika; Demak Claudia Yosephine Simanjuntak2; Andre Syahputra Tarigan
JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN Vol 11 No 1 (2021): JUIMA : JURNAL ILMU MANAJEMEN
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.689 KB)

Abstract

Employee performance can be relied on by several factors that can improve or enhance employee performance. These factors include work stress, excessive workload and a work environment that is not conducive. This study aims to analyze the effect of work stress, workload, and work environment on employee performance at PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Belmera Branch. Data were collected from questionnaires from 50 respondents for statistical analysis. The statistical analysis used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results showed that Job Stress (X1), Workload (X2) and Work Environment (X3) had a positive and significant effect on Employee Performance (Y) at PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Balmera Branch, Medan, either partially or simultaneously. The findings above illustrate that the company can implement measures to prevent work stress, workload and create a work environment to achieve more optimal employee performance.
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk) Andre Syahputra Tarigan; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7248

Abstract

ABSTRAKSINegara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalampenyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana.Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap(error in persona), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindakpidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalamperspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskanmekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Studi inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalamkasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran proseduralterhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusiasebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperolehganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teorifungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegakhukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teorikonflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadapwarga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harusditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagisetiap warga negara.Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, TeoriFungsionalisme, Teori Konflik