Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution Arrsa, Ria Casmi; Setiawan, Endrianto Bayu; Habib, Atla Tegar; Rahman, Alif; Pradana, Irsyad Syafi; Foseptin, Rifco; Rizaldi, Muhammad Nizar
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 4 No 1 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i1.39842

Abstract

Konstitusi hijau merupakan konsep yang mengakomodasi jaminan perlindungan lingkungan hidup ke dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara. Dalam perkembangannya, Konstitusi Ekuador 2008 merupakan salah satu konstitusi yang mengatur jaminan hak konstitusional lingkungan secara progresif dan lebih lengkap. Dengan diaturnya norma lingkungan ke dalam konstitusi, maka hal itu menunjukkan keseriusan negara menjamin kelestarian lingkungan dan keberlangsungan generasi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teoritis dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian ini menyimpulkan dua poin, pertama, konsep konstitusi hijau merupakan gagasan tentang konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi. Konsep konstitusi hijau tersebut dipengaruhi karena berkembangnya paham yang menjadikan lingkungan sebagai bagian dari pusat kehidupan (ecocracy). Sehingga jaminan hak konstitusional terkait lingkungan harus dianggap sebagai norma penting dalam konstitusi. Kedua, pengaturan hak konstitusional lingkungan dalam Konstitusi Ekuador 2008 menunjukkan adanya norma yang relatif jauh berbeda dengan UUD NRI 1945. Pengaturan hak konstitusional terkait lingkungan di dalam UUD NRI 1945 masih menjadikan lingkungan sebagai bagian dari HAM atas lingkungan yang melekat pada individu. Sedangkan dalam Konstitusi Ekuador 2008 memuat pengaturan yang lebih luas karena memberikan lingkungan sebagai penyandang hak konstitusional serta memberikan kewajiban kepada negara dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.Kata Kunci: Hak Konstitusional; Green Constitution; Perbandingan Konstitusi.The Green Constitution is a concept that embodies guarantees of the protection of the living environment into the constitution as the fundamental law of the state. In its development, the Ecuador Constitution of 2008 is one of the constitutions that progressively and more fully guarantees the constitutional rights of the environment. By putting environmental norms into the constitution, it shows the state's seriousness of ensuring environmental sustainability and the sustainability of future generations. This research uses normative legal research methods that study written law from theoretical aspects and the rule of law-legislation. The approaches used is statutory, conceptual, and comparative. The results of this research conclude two points, first, the concept of a green constitution is the idea of constitutionalizing environmental law norms into the constitution. The concept of a green constitution is influenced by the growing understanding that makes the environment part of the center of life. So the guarantee of constitutional rights related to the environment should be regarded as an important norm in the constitution. Secondly, the provisions of the constitutional rights of the environment in the Ecuador Constitution of 2008 show that there are relatively far different norms from the 1945 Indonesian Constitution. The constitutional provisions relating to environmental rights in the 1945 Indonesian Constitution still make the environment part of human rights over the environment that is inherent to the individual. The Ecuador Constitution of 2008 contains broader provisions because it gives the environment a constitutional right and gives the state and the people a duty to maintain environmental sustainability.Keywords: Constitutional Rights; Green Constitution; Constitutional Comparative.
PERANCANGAN FRAMEWORK PENDATAAN CUSTOMER BERBASIS RAD PADA KIOS PULSA FARHAN CELL Rahman, Alif; Dhanureza, Fauzan Rama; Fachlevie, Muhamad Fachrel
Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 6 No. 3 (2024): Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3785/kohesi.v6i3.9480

Abstract

Dalam mendukung operasional usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), Sistem pendataan pelanggan yang terintegrasi dan efisien pada kios pulsa Farhan Cell. Karena banyaknya kendala seperti resiko kehilangan, kurang efisien dan kurangnya tunjangan data untuk mengambil Keputusan, penelitian ini bertujuan untuk membantu pembuatan user interface yang efisien, fleksibel, serta iteraktif berbasis framework sistem informasi menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). Untuk menyelesaikan kendala tersebut maka peneliti merancang sistem dengan CodeIgniter sebagai framework, PHP untuk pemrograman back-end, MySQL sebagai basis data, serta di lengkapi dengan Flowchart, ERD, dan DFD. Melaporkan hasil yang akurat, sistem yang dikembangkan hasil pengujian mampu mencatat data pelanggan, menyimpan riwayat transaksi, serta menghasilkan laporan dengan akurat dan cepat, sehingga mengatasi keterbatasan sistem manual. Dalam sistem yang peneliti buat, dapat membantu berbagau permasalahan kebutuhan bisnis kios pulsa Farhan cell.
Keabsahan Suatu Perjanjian yang Dibuat Tanpa Menyematkan Nama Pihak yang Berjanji Rahman, Alif; Ammi Nasution, Nuril; Zahwa Sitorus, Hafizah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v6i1.38948

Abstract

The validity of a contract in the business world is often debated. Basically, the conditions for the validity of a contract have been regulated in Article 1320 of the Civil Code. However, in some conditions, the validity of a contract raises big questions that have an impact on business contract problems. One of these problems is about how the validity of contract made without stating the name of the promise. In identifying and analyzing this research, researchers used normative juridical research methods with a statutory approach, case approach, conceptual approach and comparative approach. In the end, the researcher found that Article 1320 of the Civil Code does not clearly write the inclusion of the name of the contract as a condition for the validity of the contract. However, in some circumstances, the inclusion of names can become an obligation that affects the validity of a contract, if the parties to the agreement are known to have committed deceit, lies, or fraud. In addition, a contract with the inclusion of a name will become an obligation that affects the validity of the contract, if the laws and regulations regulate such obligations.Abstrak Keabsahan suatu perjanjian dalam dunia bisnis menjadi suatu permasalahan yang seringkali menjadi perdebatan. Pada dasarnya syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi, syarat sah perjanjian tersebut menimbulkan pertanyaan besar yang sehingga menciptakan masalah dalam perjanjian dunia bisnis. Salah satu permasalahannya adalah tentang bagaimana keabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama pihak yang berjanji. Adapun untuk mengidentifikasi serta menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sehingga pada akhirnya, peneliti menemukan hasil bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak menulis secara jelas tentang menyematkan nama pihak yang berjanji sebagai syarat sah dari perjanjian. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi, menyematkan nama dapat menjadi suatu kewajiban yang mempengaruhi keabsahan dari suatu perjanjian, apabila para pihak yang membentuk perjanjian ternyata melakukan tipu muslihat, karangan perkataan bohong atau penipuan. Selain itu, perjanjian dengan menyematkan nama akan menjadi kewajiban yang mempengaruhi keabsahan perjanjian, apabila di dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewajiban tersebut.
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Studi pada PT. PLN (Persero) Dompu Rahman, Alif; Irwansyah, Irwansyah; Shoalihin, Shoalihin
Jurnal Economic Resource Vol. 8 No. 2 (2025): September - February
Publisher : Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57178/jer.v8i2.1868

Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Sistem Informasi Manajemen SDM di PT PLN (Persero) Dompu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat, hambatan, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi Sistem Informasi manajemen SDM, serta peran teknologi informasi dalam mengelola SDM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen SDM memberikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi kerja, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, dan menaikkan kepuasan karyawan. Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti ketidakpedulian karyawan terhadap perubahan dan kebutuhan akan pelatihan yang cukup. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen SDM meliputi dukungan dari atasan, partisipasi semua pihak, keberadaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta adanya pelatihan yang tepat. Teknologi informasi juga berperan penting dalam memudahkan akses data, mengotomatisasi proses, dan memperkuat komunikasi. Penelitian ini menyarankan adanya evaluasi yang terus-menerus, pelatihan yang sesuai, serta pembentukan budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan SDM di perusahaan BUMN.
ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR IN MAKING DECISIONS TO PURCHASE MPV CARS IN PEKANBARU CITY Rahman, Alif; Afwa, Awliya
Jurnal Apresiasi Ekonomi Vol 13, No 3 (2025)
Publisher : Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31846/jae.v13i3.1002

Abstract

This study aims to analyze consumer behavior in decision-making when purchasing Multi Purpose Vehicles (MPVs) in Pekanbaru City. MPVs dominate Indonesia's automotive market due to their versatile features and comfort, especially for family use. A descriptive research approach was employed, using questionnaires distributed to 134 respondents who had purchased or used MPVs. The study examined demographic factors (age, gender, education, occupation, and income) as well as various dimensions of consumer behavior, including purchase motives, influences on decision-making, sources of information, timing of purchase, payment methods, and post-purchase satisfaction. The results show that the Toyota Avanza is the most dominant brand, chosen by consumers from various age groups and economic backgrounds. Key reasons for purchasing MPVs include spacious capacity, comfort, and advanced features. Family influence plays a major role in purchasing decisions. Most consumers purchase vehicles through authorized dealers and prefer cash or bank-financed payments. This research contributes to a better understanding of MPV consumer preferences and offers strategic insights for automotive producers and marketers. Keywords: consumer behavior, purchase decision, MPV, consumer preference, Pekanbaru.
LITERASI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK PROMOSI GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA PADA SISWA SMK IBNU TAIMIYAH PEKANBARU Afwa, Awliya; Effendi, Erfan; Nugroho, Gilang; Rahman, Alif
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Agustus 2024 : Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v2i2.68

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan media sosial untuk promosi bisnis selama pandemi COVID-19, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Mengingat penggunaan internet yang signifikan di Indonesia, pelatihan ini difokuskan pada platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Pelatihan ini meningkatkan pemahaman siswa tentang potensi media sosial untuk bisnis, mengalihkan penggunaan mereka dari tujuan pribadi ke komersial. Proyek ini berhasil meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam pemasaran digital, berkontribusi pada ketahanan ekonomi mereka. Upaya di masa depan sebaiknya mencakup dukungan berkelanjutan dan pelatihan lanjutan untuk lebih mengembangkan kemampuan bisnis mereka.