Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu Christiana
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1571

Abstract

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat telah tertera dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara implisit tidak mengatur bentuk hak-hak tradisional maupun unsur-unsur masyarakat adat. Eksistensi hak masyarakat adat Niowula Kabupaten Ende semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah yang merampas eksistensi hak masyarakat adat disekitar Taman Nasional Kelimutu (TNK). akibat adanya penetapan zonasi khusus kawasan konservasi yang mengorbankan wilayah/lahan garapan (pertanian dan perkebunan kopi seluas kurang lebih 35 Ha) milik masyarakat hukum adat Desa Niowula Kecamatan Detusoko yang keberadaannya sudah lama sebelum adanya Taman Nasional Kelimutu. Pemerintah dalam hal ini Taman Nasional Kelimutu cenderung menggunakan dan menegakkan hukum negara dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan nasional, sedangkan di pihak lain masyarakat adat yang seharusnya menguasai dan berhak mengelola sumber daya alam di wilayah mereka sendiri sebagai mata pencaharian dan sumber perekonomian diabaikan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Peraturan hukum apa saja yang dapat dijadikan dasar masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi (TNK) Kabupaten Ende. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum normatif,dengan pendekatan “pendekatan ketatanegaraan” (statute approach).Hasil penelitian terjadi konflik antara Masyarakat adat Niowula Kabupaten Ende dengan (TNK) berkaitan dengan penetapan zonasi kawasan konservasi yang mengorbankan lahan garapan seluas kurang lebih 35 Ha milik masyarakat adat Desa Niowula Kecamatan Detusoko. Sementara Putusan MK 35/PUU-X/2012, telah merubah status dan kedudukan hukum hutan adat, dari yang awalnya “hutan adat adalah hutan negara menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Putusan MK tersebut mengembalikan hak masyarakat adat untuk mengelolah hutan adatnya.
FREE VIBRATION ANALYSIS OF PLANE STRESS/STRAIN MODELS USING KRIGING-BASED FINITE ELEMENT METHOD Christiana; Tjong, Wong Foek
Dimensi Utama Teknik Sipil Vol. 12 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Teknik Sipil - Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9744/duts.12.2.122-142

Abstract

Metode elemen hingga merupakan metode numerik dengan proses meshing yang diterapkan dengan program komputer. FEM dapat memecahkan masalah baik dalam bidang teknik sederhana maupun kompleks. FEM memiliki beberapa kelemahan seperti akurasi yang rendah dan tidak dapat diterapkan pada elemen dengan rasio Poisson kurang dari 0,5. Kekurangan ini dapat diatasi dengan FEM-K, meskipun FEMK tidak kontinu sepanjang batas antar elemen. Penelitian ini akan dilakukan dengan kondisi getaran bebas dan redaman yang dapat diabaikan. Penelitian dilakukan terhadap enam model tegangan bidang atau regangan bidang, yaitu balok kantilever, balok sederhana, busur, dinding geser, lereng, dan model pelat kantilever tirus berlubang. Pada masing-masing model, hasil metode FEMK menunjukkan adanya konvergensi seiring dengan bertambahnya jumlah layer dan bertambahnya base yang digunakan.