Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
MAKSUM, HAIRUL
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
BATASAN KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MELIBATKAN BADAN NEGARA ATAU PEJABAT PEMERINTAH DITINJAU DARI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 MAKSUM, HAIRUL
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 1 (2020): Pembaharuan Hukum dan Pengadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v2i1.178

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana batasan kewenangan mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan kompetensinya menurut peraturan perundang-undangan dan Kedua, Bagaimana pengaturan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara perbuatan melawan hukum apabila melibatkan Badan Negara atau Pejebat Pemerintah. Menurut PERMA No. 2 Tahun 2019. Penelitian ini pada prinsifnya bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam pelaksanaan hukum acara dipengadilan sering sekali terjadi titik singgung terhadap kewenangan mengadili antara kedua Lapangan Pengadilan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama tentang kompetensi absolut antara Peradilan Umum dan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang sebenarnya telah diatur dalam undang-undang, baik itu di dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Mahakamah Agung, akan tetapi pengaturan tersebut masih bias karena tidak menyebutkan secara spesifik batasan-batasan kewenangan tersebut, sehingga menimbulkan titik singgung dalam penerapan. Untuk menghindari titik singgung tentang kewenangan mengadili antara kedua pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara maka Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi mengaturnya dengan mengeluarkan PERMA yang bersifat Lex specialist untuk mengatur tentang itu, sehingga dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).
PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR Mulyani, Basri; MAKSUM, HAIRUL; Johan
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v2i2.190

Abstract

Legal counseling in the form of a Legal Awareness Village departs from the awareness of members of the community and local village government who on their own will strive to increase awareness and legal knowledge for themselves and village government officials. The purpose of developing a law-aware village is the realization of community legal awareness. Legal awareness is the output of the process of counseling and coaching activities that reach an ideal optimization level marked by a sense of respect for the law. The method used in this activity is in the form of a focused discussion that begins with counseling / lectures then continues with direct questions and answers. The extension participants were members of the community, especially women and local community leaders. By understanding the law, it is hoped that the community's legal awareness will increase to respect the law. The issue of marriage under the age of 19 was the most questionable discussion in the three locations of legal counseling, namely Padak Guar village, Gereneng village and Masbagik Utara Baru village, East Lombok district and other legal issues related to the conditions of each village.
ANALISIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI KANTOR CABANG TERARA): LEGALITY ANALYSIS DECISION LETTER OF APPOINTMENT OF VILLAGE APPARATUS AS COLLATERAL IN BANKING CREDIT AGREEMENTS (STUDY AT BRANCH OFFICE PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI) MAKSUM, HAIRUL
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v4i1.214

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan apakah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan surat berharga sehingga dapat digunakan sebagai jaminan dalam kredit perbankan pada PT BPR Syari’ah Dinar Asri Cabang Terara, dan juga guna mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet. Jenis penelitian adalah Normatif Empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan hukum, dogma hukum dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, SK Perangkat Desa termasuk surat yang mempunyai harga dan bukan surat berharga, selaras dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Perangkat desa merupaakan surat yang dihargai atau mempunyai harga, akan tetapi bukan disebut sebagai surat berharga dikarenakan Surat Keputusa Perangkat Desa terersebut tidak dapat diperjual belikan dan hanya menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam penyelesian masalah jika terjadi kredit macet terhadap perjanjian kredit oleh perangkat desa pada PT BPR Syari’ah Dinar Asri Cabang Terara adalah penyelesaiannya  melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ajuran dan prinsif syari’ah, dan langkah terahir jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka dapat dengan cara Litigasi (dalam pengadilan) akan tetapi ini kemungkinan kecil yang Bank akan lakukan.    
Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram MAKSUM, HAIRUL
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 5 No. 2 (2024): PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v5i2.330

Abstract

This study aims to know, analyze, and provide an understanding of the implementation of e-court and the challenges and obstacles in the implementation of e-court at the Mataram State Administrative Court.This research uses empirical normative research methods using approach methods, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), sociological approach (sociological approach), and historical approach (historical approach). Electronic trials (e-litigation) can be conducted when the user gets an electronic call (e-summon). In this electronic trial, there must be approval from the opposing party, when the opposing party agrees, the trial will be held electronically, however, if there is no agreement from the opposing party, there is no electronic trial. The formulation of the problem in this study is How is the implementation of PERMA NO. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court?; How is the Implementation of E-court on Case Settlement at the Mataram State Administrative Court?; and What are the Challenges and Obstacles During Litigation Using E-court at the Mataram State Administrative Court? With this E-court, the judiciary becomes more transparent and accountable in resolving cases
BATASAN KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MELIBATKAN BADAN NEGARA ATAU PEJABAT PEMERINTAH DITINJAU DARI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 MAKSUM, HAIRUL
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 1 (2020): Pembaharuan Hukum dan Pengadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v2i1.178

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana batasan kewenangan mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan kompetensinya menurut peraturan perundang-undangan dan Kedua, Bagaimana pengaturan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara perbuatan melawan hukum apabila melibatkan Badan Negara atau Pejebat Pemerintah. Menurut PERMA No. 2 Tahun 2019. Penelitian ini pada prinsifnya bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam pelaksanaan hukum acara dipengadilan sering sekali terjadi titik singgung terhadap kewenangan mengadili antara kedua Lapangan Pengadilan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama tentang kompetensi absolut antara Peradilan Umum dan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang sebenarnya telah diatur dalam undang-undang, baik itu di dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Mahakamah Agung, akan tetapi pengaturan tersebut masih bias karena tidak menyebutkan secara spesifik batasan-batasan kewenangan tersebut, sehingga menimbulkan titik singgung dalam penerapan. Untuk menghindari titik singgung tentang kewenangan mengadili antara kedua pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara maka Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi mengaturnya dengan mengeluarkan PERMA yang bersifat Lex specialist untuk mengatur tentang itu, sehingga dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).
PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR Mulyani, Basri; MAKSUM, HAIRUL; Johan
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v2i2.190

Abstract

Legal counseling in the form of a Legal Awareness Village departs from the awareness of members of the community and local village government who on their own will strive to increase awareness and legal knowledge for themselves and village government officials. The purpose of developing a law-aware village is the realization of community legal awareness. Legal awareness is the output of the process of counseling and coaching activities that reach an ideal optimization level marked by a sense of respect for the law. The method used in this activity is in the form of a focused discussion that begins with counseling / lectures then continues with direct questions and answers. The extension participants were members of the community, especially women and local community leaders. By understanding the law, it is hoped that the community's legal awareness will increase to respect the law. The issue of marriage under the age of 19 was the most questionable discussion in the three locations of legal counseling, namely Padak Guar village, Gereneng village and Masbagik Utara Baru village, East Lombok district and other legal issues related to the conditions of each village.
ANALISIS KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI KANTOR CABANG TERARA): LEGALITY ANALYSIS DECISION LETTER OF APPOINTMENT OF VILLAGE APPARATUS AS COLLATERAL IN BANKING CREDIT AGREEMENTS (STUDY AT BRANCH OFFICE PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI) MAKSUM, HAIRUL
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v4i1.214

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan apakah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan surat berharga sehingga dapat digunakan sebagai jaminan dalam kredit perbankan pada PT BPR Syari’ah Dinar Asri Cabang Terara, dan juga guna mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet. Jenis penelitian adalah Normatif Empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan hukum, dogma hukum dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, SK Perangkat Desa termasuk surat yang mempunyai harga dan bukan surat berharga, selaras dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Perangkat desa merupaakan surat yang dihargai atau mempunyai harga, akan tetapi bukan disebut sebagai surat berharga dikarenakan Surat Keputusa Perangkat Desa terersebut tidak dapat diperjual belikan dan hanya menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam penyelesian masalah jika terjadi kredit macet terhadap perjanjian kredit oleh perangkat desa pada PT BPR Syari’ah Dinar Asri Cabang Terara adalah penyelesaiannya  melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ajuran dan prinsif syari’ah, dan langkah terahir jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka dapat dengan cara Litigasi (dalam pengadilan) akan tetapi ini kemungkinan kecil yang Bank akan lakukan.    
Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram MAKSUM, HAIRUL
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 5 No. 2 (2024): PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v5i2.330

Abstract

This study aims to know, analyze, and provide an understanding of the implementation of e-court and the challenges and obstacles in the implementation of e-court at the Mataram State Administrative Court.This research uses empirical normative research methods using approach methods, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), sociological approach (sociological approach), and historical approach (historical approach). Electronic trials (e-litigation) can be conducted when the user gets an electronic call (e-summon). In this electronic trial, there must be approval from the opposing party, when the opposing party agrees, the trial will be held electronically, however, if there is no agreement from the opposing party, there is no electronic trial. The formulation of the problem in this study is How is the implementation of PERMA NO. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court?; How is the Implementation of E-court on Case Settlement at the Mataram State Administrative Court?; and What are the Challenges and Obstacles During Litigation Using E-court at the Mataram State Administrative Court? With this E-court, the judiciary becomes more transparent and accountable in resolving cases
Co-Authors Johan Johan Mulyani, Basri