Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung ULJLS
Marbun, Rika Jamin
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN Rahmayanti, Rahmayanti; Marbun, Rika Jamin; Oktaviana, Poppy
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i1.4144

Abstract

Banyaknya kasus tidak pidana yang pelaku tindak pidananya adalah anak dibawah umur, dalam hal konteks hukum positif di Indonesia pelaku anak dibawah umur tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidanan dalam konteks hukum positif yang berlakukan di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dengan penanganan secara khusus. Penelitian ini mengetahui tentang bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan. Metode penelitian ini dengan menggunakan studi Pustaka dan jenis penelitiannya adalah hukum normatif, dan analisis peraturan perundang-undangan tentang anak yang melakukan tindak pidana kekerasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Banyaknya kasus tindak pidana yang pelaku tindak pidananya adalah anak dibawah umur, dalam hal konteks hukum positif di Indonesia pelaku anak dibawah umur tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku tindak pidana dibawah umur mendapatkan perlindungan hukum yang khusus di mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai putusan pengadilan dijatuhkan. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur harus secara khusus, hal ini untuk melindungi hak-hak anak sesuai undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini masih saja ada yang memperlakukan pelaku tindak pidana dibawah umur seperti memperlakukan pelaku tindak pidana dewasa, dengan demikian dalam penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana dibawah umur masih belum terlaksana dengan baik.
PENERAPAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Marbun, Rika Jamin; Rahmayanti, Rahmayanti; Faisal, Muhammad Rizki
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i1.4142

Abstract

Berakhirnya suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha kadang kala tidak dapat dihindari. Dalam kenyataannya peristiwa berkhirnya hubungan kerja tersebut yang lazim dikenal dengan istilah pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih banyak merugikan pekerja/buruh daripada pengusaha. Bekerja bagi pekerja/buruh masih merupakan sumber penghasilan utama dalam membutuhi keperluan hidupnya. Oleh karena itu perihal pemenuhan kompensasi yang menjadi hak pekerja/buruh bila timbul pemutusan hubungan kerja (PHK) sering sekali malah menimbulkan persolan baru. Disinilah fungsi hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat menjawab persoalan ini sebab esensi pengaturan ketenagakerjaan harus dapat memberikan kepastian bagi pemenuhan hak pekerja/buruh yang mengalami PHK. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh yang mengalami PHK. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dan jenis penelitiannya adalah hukum normatif dengan menganalisis aturan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK. Pekerja/buruh memiliki hak-hak yang harus dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan alasan-alasan terjadinya peristiwa PHK, baik karena berakhirnya hubungan kerja akibat habisnya masa perjanjian kerja, pekerja/buruh meninggal dunia, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan PHK karena terdapatnya keadaan atau kejadian tertentu yang telah dicantumkan sebelumnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Selain itu terdapat komponen yang diterima pekerja/buruh sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dalam pelaksanaan ketentuan hukum tersebut masih ada pekerja/buruh yang tidak memperoleh hak-haknya bahkan pengusaha kadang kala mengabaikan hak-hak tersebut karena kurangnya pengetahuan dalam menginterpretasikan kehendak dari aturan ketenagakerjaan.
Harmonious Industrial Relations in Increasing Company Productivity in The Era of Globalization Marbun, Rika Jamin; Agusmidah; Uwiyono, Aloysius; Affila
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2024): Develompment of Legal Science
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v2i1.16605

Abstract

The company plays a crucial role in driving Indonesia's economy, necessitating its sustainability for competitiveness in the global era. Company productivity, which hinges on worker welfare, is vital for maintaining a company's existence. Workers valued by their company will be more productive, as company productivity starts with work productivity. Achieving this requires tranquility and industrial peace in labor relations. This research explores the connection between worker and company productivity, and how company productivity can be achieved through harmonized industrial relations and strengthened communication in the globalization era. Using a normative juridical method, examining laws and regulations, the study highlights the importance of maintaining harmonious industrial relations for work and business peace. Equalizing perceptions between employers and workers and maintaining effective communication are crucial for this goal. Enhancing company productivity begins with business tranquility and aligns with improving workers' welfare. Such conditions are essential for sustaining the company as an economic driver in Indonesia. High productivity enables companies to exist and compete in the global era.
Co-Authors Affila Agusmidah Agusmidah Aloysius Uwiyono Faisal, Muhammad Rizki Oktaviana, Poppy Rahmayanti Rahmayanti