Putri, Kristiani Virgi Kusuma
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reconstructing the Limits of Limited Liability: Strengthening the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Indonesian Corporate Law: Rekonstruksi Batasan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas melalui Penguatan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia Nugroho, Handika Faqih; Putri, Kristiani Virgi Kusuma; Choula, Allytha
Lex Renaissance Vol. 11 No. 1 June 2026
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol11.iss1.art6

Abstract

The principle of Limited Liability constitutes one of the fundamental pillars of corporate law, providing protection to shareholders by limiting their liability to the amount of capital they have invested in the company. This principle aims to encourage investment and promote economic growth by ensuring legal certainty for investors. However, in practice, the principle is often abused through the use of corporate entities as instruments to evade legal obligations, commit fraud, commingle personal and corporate assets, or cause harm to creditors and other third parties. Such circumstances have led to the development of the piercing the corporate veil doctrine as a corrective mechanism against the misuse of corporate legal personality. This study aims to analyze the limitations of the Limited Liability principle and examine the implications of the piercing the corporate veil doctrine within Indonesian corporate law. The research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal doctrines, scholarly literature, and relevant court decisions. The findings indicate that the principle of limited liability is not absolute. Indonesian Company Law provides exceptions that allow shareholders and corporate organs to be held personally liable in cases involving abuse of corporate form, undercapitalization, commingling of assets, or unlawful acts. The application of the piercing the corporate veil doctrine serves to balance investor protection, legal certainty, and creditor interests. Therefore, a more comprehensive regulatory framework is necessary, encompassing the codification of indicators of corporate misuse, the development of technical guidelines for judges, and harmonization with good corporate governance principles, to ensure consistent application of the doctrine and strengthen corporate accountability within the Indonesian legal system.
Implementasi Pencantuman Klausul Minimal dalam Peraturan Pemerintah terhadap Keabsahan Perjanjian di Indonesia Nugroho, Handika Faqih; Putri, Kristiani Virgi Kusuma
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.60053

Abstract

Perjanjian memiliki peran yang sangat fundamental dalam dinamika kegiatan bisnis di Indonesia. Hampir seluruh hubungan hukum dalam ranah privat maupun publik tidak terlepas dari instrumen kontraktual sebagai manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang menempatkan kehendak para pihak sebagai sumber utama timbulnya perikatan hukum. Namun, dalam perkembangan ekonomi modern, timbul problematika ketika terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak dalam perumusan perjanjian, terutama ketika salah satu pihak memiliki kekuatan ekonomi dan informasi yang dominan. Ketimpangan ini melahirkan praktik penyusunan perjanjian baku, di mana pihak yang lemah hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak tanpa peluang negosiasi. Oleh karenanya, muncul gagasan untuk menyeimbangkan hubungan kontraktual melalui mekanisme regulatif, yaitu dengan memasukkan ketentuan (klausul) minimal yang wajib dicantumkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan intervensi regulatif melalui klausul minimal dalam Peraturan Pemerintah; dan (2) Menilai implikasi pencantuman klausul minimal terhadap keabsahan perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal, yang berupaya menemukan, menjelaskan, dan menafsirkan norma hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diangkat, yaitu berkaitan dengan analisis hubungan antara ketentuan klausul minimal dalam peraturan pemerintah dan prinsip keabsahan perjanjian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran klausul minimal dalam beberapa regulasi seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, telah mencerminkan penerapan regulatory approach dalam hukum kontrak di Indonesia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Selanjutnya, pencantuman klausul minimal berfungsi untuk memastikan terpenuhinya unsur keabsahan kontrak serta prinsip keadilan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap objek maupun sebab yang halal dalam perjanjian.