Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial TABELLIUS
Annisa, Fitriana Nur
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Juridical Analysis of Inheritance Distribution for Non-Muslim Heirs Muslim Heirs Conception of Legal Certainty Annisa, Fitriana Nur
TABELLIUS: Journal of Law Vol 1, No 1 (2023): March 2023
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian society is a plural society in which two or more elements coexist and mingle with one another. In any society, every marriage cannot be separated from the possibility of producing offspring or children who are considered to be the bringers of happiness. With these facts, of course it will affect several sectors in Indonesia. In the legal field for example. The law most affected by diversity is the Law of Inheritance. That is, if the heirs are subject to Islamic inheritance law while there are Islamic heirs of different religions (non-Islam). In this study, researchers used a sociological juridical approach. Because the research that is sought is legal aspects in the implementation of the law with the implementation of science and applicable legal rules as well as from a social and community point of view in everyday life. The research specifications shown are descriptive analysis in nature. Researchers in their efforts to collect data are carried out in several ways, namely: field studies and studies of documents/library materials. According to western inheritance law, heirs of different religions are not a barrier to becoming heirs while Islamic inheritance law, heirs of different religions is a barrier to becoming heirs. However, heirs of different religions can still receive inheritance through a mandatory will as stipulated in the MA Jurisprudence No. 51/K/AG/1999 with the condition that it does not exceed 1/3 of the total inheritance.Keywords: Different; Inheritance; Religions.
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 Miftahurrahmi, Nisa Fazila; Syadella, Sherina; Asro, Siti Jamilah; Alin, Hurin Hayati; Annisa, Fitriana Nur
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.633

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama melalui kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tidak terlepas dari potensi pelanggaran yang dapat mencederai hak politik warga negara dan integritas demokrasi. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 menjadi penting untuk dikaji guna memahami peran MK dalam menegakkan demokrasi dan HAM pasca Pemilihan Presiden 2024. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi konstitusionalnya melalui putusan tersebut dalam menjamin keadilan pemilu dan melindungi hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penyelesai sengketa elektoral, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak politik warga negara. Putusan MK mencerminkan upaya penegakan demokrasi yang bersifat substantif melalui penegasan prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI INSTRUMEN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Annisa, Fitriana Nur
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 1 (2026): Juni 2026 (In Press)
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktivitas korporasi di Indonesia memicu peningkatan kerusakan lingkungan, namun implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan masih bersifat prosedural dan mengalami disonansi normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi CSR dalam hukum perusahaan Indonesia, mengevaluasi efektivitasnya terhadap perlindungan lingkungan, serta merumuskan model penguatan hukum yang ideal. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah hukum (legal gap) akibat regulasi CSR yang terfragmentasi dari sistem hukum lingkungan. Meskipun tingkat kepatuhan formal CSR bidang lingkungan meningkat dari 38% (2019) menjadi 67% (2024), angka sengketa lingkungan justru terus melonjak. Komparasi dengan Inggris (Companies Act 2006) dan India (Companies Act 2013) menunjukkan bahwa model mandatory CSR dengan akuntabilitas terstruktur jauh lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi memerlukan restrukturisasi normatif melalui integrasi sistemik antara hukum perusahaan, hukum lingkungan, dan hukum penanaman modal. Rekomendasi utama yang ditawarkan adalah pembentukan mekanisme pengawasan independen, standar pelaporan lingkungan yang terukur (measurable), serta penerapan sanksi yang proporsional demi mewujudkan perlindungan lingkungan yang substantif. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Lingkungan, Hukum Perusahaan.
Co-Authors Alin, Hurin Hayati Asro, Siti Jamilah Miftahurrahmi, Nisa Fazila Syadella, Sherina