Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL BUDAYA ANTARA KORPORASI PERTAMBANGAN DENGAN MASYARAKAT LOKAL Siahaan, Jannus Timbo Halomoan
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4651

Abstract

Realitas empiris memberikan fakta bahwa industri pertambangan di dunia selama ini, selain terjadi peningkatan skala pertumbuhan industri, berkembang juga aspek-aspek disfungsional (dampak negatif yang tidak diharapkan) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya. Industri pertambangan Indonesia telah memunculkan disparitas kesejahteraan ekonomi dan sosial di berbagai tingkat dan wilayah. Hal ini menurutnya, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu dilibatkannya militer dalam relokasi warga, terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak pada pencaharian warga sekitar, serta tersisihnya komunitas lokal dari wilayahnya akibat pengembangan konsesi tambang. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial antara masyarakat Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan PT. INCO selama periode 2000-2011. (2) Mengkaji peran budaya lokal dalam integrasi sosial antara masyarakat Sorowako dan PT. INCO sebagai bagian dari resolusi konflik selama periode yang sama. (3) Menyusun model upaya integrasi sosial antara masyarakat Sorowako dan PT. INCO sebagai langkah resolusi konflik dalam kurun waktu 2000-2011. Secara umum, penelitian ini mengeksplorasi proses konflik dan integrasi sosial budaya antara perusahaan pertambangan dan masyarakat di sekitar area operasi perusahaan, dengan fokus khusus pada komunitas lokal di Desa Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Metode kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu-individu serta perilaku yang dapat diamati, yang bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai objek penelitian. Metode ini dianggap lebih efektif dalam mengungkap definisi situasi, gejala sosial, serta makna di balik data yang tampak. Mengingat peneliti ialah bagian dari hubungan antara masyarakat Sorowako dan PT. INCO, di mana peneliti telah bekerja di PT. INCO sejak tahun 2004 hingga Agustus 2011, penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menjamin keaslian, kealamian, dan menghilangkan bias. Penelitian ini menemukan tiga faktor struktural yang menyebabkan konflik sosial antara masyarakat lokal Sorowako dan PT. INCO selama periode 2000-2011, yaitu isu pertanahan, peluang usaha, dan tenaga kerja lokal. Selain itu, ditemukan satu faktor non-struktural yang memicu konflik sosial, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui budaya lokal. Selain konflik sosial, sebagaimana dipaparkan di atas, secara ringkas, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor adaptasi budaya ialah faktor satu-satunya yang ditemukan sebagai pendukung proses integrasi kultural antara masyarakat lokal Sorowako dengan PT. INCO. Proses penerimaan dan penyerapan ini kemudian melahirkan nilai budaya hibridasi. Berkenaan dengan model integrasi sosial, tipologi model integrasi yang ditemukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua era kepemimpinan dengan bobot orientasi yang berbeda.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH Siahaan, Jannus Timbo Halomoan; Lalu Budiman
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 12 (2026): Mei 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Public participation in the provision of public services is one of the important requirements in realizing good governance. This study aims to analyze public participation in public services in Praya District, Central Lombok Regency. The main problem is the low level of citizen involvement in official forums for policy formulation, although informal participation is quite active. The research method uses a qualitative approach with in-depth interviews, observations, and document reviews. Data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that: 1) The form of public participation is still dominated by labor and social participation, not policy participation; 2) Factors that influence participation include economic busyness, low understanding, time constraints, and bureaucratic design; 3) Implications for service quality are seen in the still limited space for dialogue and public oversight of public services. These results confirm the existence of a research gap between normative regulations on public participation and empirical practices at the sub-district level. Therefore, a strategy for strengthening participation that is more contextual, inclusive, and based on the real needs of the Praya District community is needed. The recommendations are as follows: 1) The Praya District Government needs to establish a policy of public service information transparency that is easily accessible, simple, and based on community needs; 2) Strengthening community participation cannot be done partially, but must be done through an integrated and sustainable approach; 3) The Praya District Government needs to implement policies based on a specific conceptual model. Praya Sub-district is expected to be able to transform community participation from merely symbolic involvement to substantive participation that has a direct impact on the quality of public services.