Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Jurnal Kaganga : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora
Amberi, Muslih
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN mahpuzah, siti; Amberi, Muslih; Syafari, M Riduansyah
Jurnal PubBis Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (862.778 KB) | DOI: 10.35722/pubbis.v6i1.372

Abstract

Kebijakan inpassing dalam jabatan fungsional merupakan salah satu instrumen dari berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan subjek penelitian adalah pelaksana kebijakan dan PNS yang menerima dampak dari kebijakan. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan inpassing jabatan fungsional telah berjalan meski tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan secara struktur organisasi inpassing memberikan dampak yang positif. Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing adalah waktu pelaksanaan inpassing yang diperpanjang, kebijakan pemerintah yang mengharuskan pekerjaan tertentu hanya boleh dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan dukungan RPJMD Kabupaten Barito Selatan sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan ini adalah sosialisasi yang relatif minim, proses pengangkatan dalam jabatan fungsional yang memerlukan waktu lama dan persyaratan yang tidak mudah dan pemahaman terhadap jabatan fungsional yang minim Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka kebijakan inpassing akan mampu memberikan hasil yang optimal apabila sosialisasi terhadap kebijakan tersebut juga dilakukan secara optimal disamping good will pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara terpadu dari pusat sampai di daerah. Kata kunci : Implementasi, Penyesuaian/Inpassing
Pengaruh Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga Penerima Manfaat Fitria, Nooraida; Amberi, Muslih
Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.32 KB) | DOI: 10.33369/jkaganga.4.1.87-96

Abstract

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan didasarkan atas paradigma positivisme yang bersifat logico-hypotheco-verivicatife. Tipe penelitian ini bersifat eksplanatif-asosiatif yakni menganalisis perubahan dan mekanisme bantuan sosial dengan pola perilaku keuangan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran bantuan sosial secara tunai masih terdapat kekurangan dimana memerlukan waktu dan biaya, penerima manfaat belum terhubung dengan sektor keuangan, dan memicu perilaku konsumtif/belum ada usaha budaya menyimpan/menabung, maka dari itu penyaluran bantuan sosial secara non tunai bertujuan untuk mengurangi risiko moral hazard lebih kecil, meningkatkan efisiensi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, peningkatan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan formal bagi jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dengan nama Program Nasional Keuangan Inklusif (PNKI).
Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triandaru, Lina; Amberi, Muslih; Oktavianoor, Tomi; Hidayat, Mohammad Fajar
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i2.5655

Abstract

Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform (Perpres No.86 of 2018) explains that asset management consists of land redistribution and asset legalization. Land redistribution consist of asset reform and access reform. In 2019, the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan achieved 100% asset reform realization and was awarded the office with the best achievement in the province. The purpose of this study is to identify and explain the implementation of land redistribution with collaboration theory, which is an effort to unite various actors both individuals and organizations to achieve common goals. This research uses a descriptive qualitative approach. Determination of informants was carried out using the purposive sampling technique. Data obtained through interviews and document study. The results showed that the implementation of land redistribution agrarian reform in Hulu Sungai Selatan Regency in 2019 was influenced by several factors: (a) political will from the ruling elite and strong commitment from the government; (b) the government / bureaucratic elite must be separate from the business elite; (c) Police and Satpol PP support; (d) participation of all stakeholders including People's / Peasant Organizations; (e) availability of complete data and information; and (f) thorough and gradual preparation. All of these can solve all implementation constraints in land redistribution in Hulu Sungai Selatan Regency. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres No. 86 Tahun 2018) menjelaskan bahwa penataan aset terdiri dari redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah terdiri dari penataan asset dan penataan akses. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 berhasil mencapai realisasi penataan sebesar 100% dan berhasil memenangkan penghargaan sebagai kantor yang mempunyai pencapaian terbaik pada propinsi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan reforma agraria dengan teori kolaborasi sebagai upaya penyatuan berbagai pihak baik individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan informan bersifat purposif. Data diperoleh dari proses wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (a) kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat dari pemerintah; (b) elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis; (c) dukungan Kepolisian dan Satpol PP; (d) partisipasi semua stakeholder termasuk Organisasi Rakyat/Tani; (e) ketersediaan data dan informasi yang lengkap; dan (f)persiapan yang matang dan bertahap. semua itu dapat menyelesaikan semua kendala pelaksanaan dalam redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Co-Authors Fitria, Nooraida Hidayat, Mohammad Fajar mahpuzah, siti Oktavianoor, Tomi Syafari, M Riduansyah Triandaru, Lina