Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Yustisia Jambura Law Review MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi
Mahardhika, Vita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 62/PID.B/2021/PN BAN.): AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban.) Chandra, Daffa Adi; Mahardhika, Vita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tekanan dari berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang menjadi terganggu jiwanya atau memiliki penyakit mental. Salah satu penyakit mental yang paling banyak diderita oleh seluruh masyarakat dunia adalah bipolar. Banyaknya penderita berbanding lurus dengan besarnya kemungkinan. Lantas bagaimana apabila seorang penderita bipolar melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban. Sedangkan Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwasannya seseorang yang kurang sempurna akalnya atau berubah akalnya karena sakit tidak dapat dihukum. Hal tersebut menimbulkan kekaburan hukum terkait dengan akibat hukum apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan hal apa yang dapat menjadi pertimbangan hakim serta akibat hukum yang pantas bagi pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundangan dan juga kasus. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkannya fakta terkait penyakit bipolar yang dapat memperoleh alasan penghapus pidana serta akibat hukum berupa kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan penyakit yang diderita (bipolar). Kata Kunci: Tindak Pidana, Bipolar, Akibat Hukum
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA Syafithri, Amaliah Asyamillah; Mahardhika, Vita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58682

Abstract

Putusan pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 terdakwa Hendra Cahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sehingga terdakwa dijatuhkan pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer. Penelitian pada putusan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial dan mengetahui keterkaitan putusan hakim terhadap konsep kecanduan narkotika pada terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni putusan hakim telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat klasifikasi dalam pemberian rehabilitasi yang ada pada SEMA tersebut dan dalam kasus ini terdakwa masih masuk kedalam fase pertama hingga kedua dalam tahapan kecanduan narkotika, sehingga terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika. Kata Kunci : Narkotika, Putusan Hakim , Kecanduan
Comparative Legal Perspectives on Bullying in Educational Environments: Regulatory Gaps and Reform Imperatives in Indonesia, Malaysia, and Vietnam Astuti, Pudji; Bin Awang, Mohd Badrol; Mahardhika, Vita; Rusdiana, Emmilia
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i2.31232

Abstract

Bullying in educational settings is a criminal offense that can hinder the learning process and negatively impact both victims and perpetrators mentally, socially, physically, and academically. The legal gap in this study is linked to the inaccurate enforcement of laws related to bullying in educational settings, emphasizing punishment rather than optimal recovery measures for victims. This study aims to analyze and provide a legal critique of the regulation of bullying in Indonesia, comparing it with that of Malaysia and Vietnam. This normative-comparative legal study prioritizes a comparative legal approach as the primary approach, supplemented by conceptual and statutory approaches. This study finds that criminal law plays a significant role in preventing and addressing bullying by imposing sanctions on perpetrators and providing protection for victims. The comparison of laws regulating bullying in Indonesia, Malaysia, and Vietnam confirms that the lack of community involvement and participation, particularly parents and teachers or educators, in the restorative justice process for children as perpetrators and victims of bullying in educational settings has not received optimal attention. The involvement of parents and teachers is crucial to ensure an effective restorative justice process, guaranteeing the fulfillment of children's rights and their best interests. This study recommends that updating the criminal law governing bullying in educational settings is crucial to ensure the rights of children, both as perpetrators and victims. This update requires a shift in the orientation of criminal law, which is currently only regulated in regulations outside the National Education System Law, by adding specific provisions for bullying within the National Education System Law.
PENINGKATAN PEMAHAMAN ANTI KORUPSI KEPALA DESA DI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT Mahardhika, Vita; Astuti, Pudji; Rusdiana, Emmilia; Ahmad, Gelar Ali; Hikmah, Nurul
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 1 No 2 July 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v1i2.22292

Abstract

Kepala Desa sebagai lembaga pemerintah  terkecil diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam mewujudkan otonomi desa salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan pembangunan secara lokal-partisipatif kepada desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang telah diberikan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Kesadaran tentang korupsi dan dampaknya yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan oleh Kepala Desa dengan masih banyak Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi. Atas permasalahan tersebut Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya melakukan Upaya Pendidikan anti korupsi kepada pada Kepala Desa untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan-peraturan tentang korupsi dan akibatnya. Hasil dari kegiatan ini sangat bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan lebih kepada Kepala Desa untuk lebih akuntabel dan transparan dalam membangun desa
Could Artificial Intelligence be the Subject of Criminal Law? Mahardhika, Vita; Astuti, Pudji; Mustaffa, Aminuddin
Yustisia Vol 12, No 1: April 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v12i1.56065

Abstract

The  use  of  artificial  intelligence  can  increase  productivity  and efficiency in various sectors of life. However, it can also potentially cause legal problems especially criminal law if they result in losses. The subject of law in determining who should be responsible is a separate issue. This research examines whether technology using artificial intelligence can be used as the subject of criminal law so that criminal responsibility can be held. This research is normative juridical research with a statutory, conceptual approach and cases related to artificial intelligence and criminal law issues. The study shows that the ability to analyze and make decisions possesed by artificial intelligence can be indicated as "malicious intent".  Yet, the  concept  of  punishment  for  the  artificial intelligence system  requires  a  unique  formula,  as  the  personality  of  artificial intelligence cannot be equated with the personality of a human or  legal  entity.  The  granting  of  legal  status  through  a  criminal sanction  mechanism  in  the  form  of  machine  deactivation, reprogramming, and the severity of destroying machines is expected to provide future solutions to minimize the risk of criminal acts by artificial intelligence.
LIVING WILL SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PERLINDUNGAN HAK OTONOMI PASIEN DALAM PRAKTIK EUTANASIA PASIF DI INDONESIA Putri, Eka Amelia; Mahardhika, Vita
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8968

Abstract

Perkembangan teknologi kedokteran modern telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, khususnya terkait penghormatan terhadap hak otonomi pasien dalam menentukan tindakan medis pada kondisi akhir kehidupan (end of life care). Salah satu konsep yang berkembang dalam hukum kesehatan modern adalah living will, yaitu pernyataan kehendak seseorang mengenai tindakan medis yang diinginkan atau ditolak ketika di kemudian hari pasien tidak lagi mampu memberikan persetujuan secara sadar. Maka dalam hukum positif Indonesia, living will belum diatur secara eksplisit demikian menciptakan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum, terutama dalam praktik eutanasia pasif. Studi ini berguna untuk menganalisa kedudukan hukum living will sebagai instrumen perlindungan hak otonomi pasien dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap praktik eutanasia pasif berdasarkan kehendak pasien menurut KUHP Nasional. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan perspektif peraturan UU serta pendekatan konseptual sebagai landasan analitis. Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya ditelaah denganteknik analisa kualitatif. Temuan studi memperlihatkan prinsip living will secara implisit telah tercermin dalam pengaturan mengenai hak pasien dan informed consent dalam UU No. 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan, tetapi belum memiliki pengaturan khusus mengenai bentuk, prosedur, dan kekuatan hukumnya. Selain itu praktik eutanasia pasif berdasarkan kehendak pasien masih berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena belum terdapat pengaturan yang membedakan secara tegas antara penghormatan terhadap hak otonomi pasien dan tindakan euthanasia yang dilarang hukum.
PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP 2023: ANALISIS POTENCIAL RECIDIVISME PADA KEJAHATAN KELAS BERAT NARKOTIKA Maghfiroh, Lailil Jannah; Mahardhika, Vita
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.9121

Abstract

This study analyzes the normative regulation of the conditional death penalty under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP 2023), its inconsistencies with Law Number 35 of 2009 on Narcotics, and the potential for recidivism among serious narcotics offenders as a criminological problem that must be accommodated within the conditional death penalty mechanism. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches including a comparative analysis with Singapore’s narcotics criminal law system. The findings reveal that the normative construction of the conditional death penalty in KUHP 2023 contains structural weaknesses due to the absence of standardized behavioral assessment parameters for convicts. At the same time, it generates normative inconsistencies with the Narcotics Law across philosophical, legal-principle, institutional, and technical dimensions. From a criminological perspective, serious narcotics offenders exhibit very high recidivism rates and systematically documented phenomena of controlling criminal networks from within correctional institutions. Consequently, the conditional death penalty mechanism is vulnerable to exploitation without evidence-based recidivism risk assessment instruments and adequate penitentiary infrastructure.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Ahmad, Gelar Ali Amellia, Rahma Desyanticha Arianto, Sonny Dwi Bin Awang, Mohd Badrol Chandra, Daffa Adi EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Maghfiroh, Lailil Jannah Mustaffa, Aminuddin Nurul Hikmah PUDJI ASTUTI Putri, Eka Amelia Syafithri, Amaliah Asyamillah