Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jambura Law Review Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi
Mahardhika, Vita
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 62/PID.B/2021/PN BAN.): AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban.) Chandra, Daffa Adi; Mahardhika, Vita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tekanan dari berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang menjadi terganggu jiwanya atau memiliki penyakit mental. Salah satu penyakit mental yang paling banyak diderita oleh seluruh masyarakat dunia adalah bipolar. Banyaknya penderita berbanding lurus dengan besarnya kemungkinan. Lantas bagaimana apabila seorang penderita bipolar melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban. Sedangkan Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwasannya seseorang yang kurang sempurna akalnya atau berubah akalnya karena sakit tidak dapat dihukum. Hal tersebut menimbulkan kekaburan hukum terkait dengan akibat hukum apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan hal apa yang dapat menjadi pertimbangan hakim serta akibat hukum yang pantas bagi pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundangan dan juga kasus. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkannya fakta terkait penyakit bipolar yang dapat memperoleh alasan penghapus pidana serta akibat hukum berupa kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan penyakit yang diderita (bipolar). Kata Kunci: Tindak Pidana, Bipolar, Akibat Hukum
Law Enforcement Against the Criminal Act of Prostitution in Moroseneng City of Surabaya Novita Sari, Eka Putri; Mahardhika, Vita; Kusuma, R. K. Wijaya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63349

Abstract

This study focuses on prostitution practices in the Moroseneng area of Benowo, Surabaya, which, despite having been officially shut down by the local government, continues to operate covertly. Prostitution is considered a morally and legally prohibited act, involving individuals—primarily women—offering sexual services in exchange for money. The research aims to examine the extent of law enforcement efforts in addressing prostitution in Moroseneng and to identify the obstacles hindering effective enforcement. Using empirical legal research, the study involves interviews with Satpol PP officers and sex workers (PSK) in the area. The findings indicate that prostitution activities persist due to economic necessity, as many individuals rely on the practice to meet daily needs. Furthermore, law enforcement is deemed ineffective, primarily because the criminal sanctions imposed fail to deter repeat offenses. The lack of strict punishment and limited follow-up actions allow prostitution to continue in hidden forms. The study concludes that stronger enforcement mechanisms, combined with rehabilitation and economic empowerment programs, are necessary to address the root causes and reduce the recurrence of prostitution in Moroseneng. Additionally, the government should strengthen legal instruments and improve coordination among law enforcement agencies to create a more sustainable and preventive approach.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA Syafithri, Amaliah Asyamillah; Mahardhika, Vita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58682

Abstract

Putusan pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 terdakwa Hendra Cahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sehingga terdakwa dijatuhkan pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer. Penelitian pada putusan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial dan mengetahui keterkaitan putusan hakim terhadap konsep kecanduan narkotika pada terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni putusan hakim telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat klasifikasi dalam pemberian rehabilitasi yang ada pada SEMA tersebut dan dalam kasus ini terdakwa masih masuk kedalam fase pertama hingga kedua dalam tahapan kecanduan narkotika, sehingga terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika. Kata Kunci : Narkotika, Putusan Hakim , Kecanduan
Comparative Legal Perspectives on Bullying in Educational Environments: Regulatory Gaps and Reform Imperatives in Indonesia, Malaysia, and Vietnam Astuti, Pudji; Bin Awang, Mohd Badrol; Mahardhika, Vita; Rusdiana, Emmilia
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i2.31232

Abstract

Bullying in educational settings is a criminal offense that can hinder the learning process and negatively impact both victims and perpetrators mentally, socially, physically, and academically. The legal gap in this study is linked to the inaccurate enforcement of laws related to bullying in educational settings, emphasizing punishment rather than optimal recovery measures for victims. This study aims to analyze and provide a legal critique of the regulation of bullying in Indonesia, comparing it with that of Malaysia and Vietnam. This normative-comparative legal study prioritizes a comparative legal approach as the primary approach, supplemented by conceptual and statutory approaches. This study finds that criminal law plays a significant role in preventing and addressing bullying by imposing sanctions on perpetrators and providing protection for victims. The comparison of laws regulating bullying in Indonesia, Malaysia, and Vietnam confirms that the lack of community involvement and participation, particularly parents and teachers or educators, in the restorative justice process for children as perpetrators and victims of bullying in educational settings has not received optimal attention. The involvement of parents and teachers is crucial to ensure an effective restorative justice process, guaranteeing the fulfillment of children's rights and their best interests. This study recommends that updating the criminal law governing bullying in educational settings is crucial to ensure the rights of children, both as perpetrators and victims. This update requires a shift in the orientation of criminal law, which is currently only regulated in regulations outside the National Education System Law, by adding specific provisions for bullying within the National Education System Law.
PENINGKATAN PEMAHAMAN ANTI KORUPSI KEPALA DESA DI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT Mahardhika, Vita; Astuti, Pudji; Rusdiana, Emmilia; Ahmad, Gelar Ali; Hikmah, Nurul
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 1 No 2 July 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v1i2.22292

Abstract

Kepala Desa sebagai lembaga pemerintah  terkecil diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam mewujudkan otonomi desa salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan pembangunan secara lokal-partisipatif kepada desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang telah diberikan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Kesadaran tentang korupsi dan dampaknya yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan oleh Kepala Desa dengan masih banyak Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi. Atas permasalahan tersebut Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya melakukan Upaya Pendidikan anti korupsi kepada pada Kepala Desa untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan-peraturan tentang korupsi dan akibatnya. Hasil dari kegiatan ini sangat bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan lebih kepada Kepala Desa untuk lebih akuntabel dan transparan dalam membangun desa
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Ahmad, Gelar Ali Amellia, Rahma Desyanticha Arianto, Sonny Dwi Bin Awang, Mohd Badrol Chandra, Daffa Adi EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Kusuma, R. K. Wijaya Novita Sari, Eka Putri Nurul Hikmah PUDJI ASTUTI Syafithri, Amaliah Asyamillah