Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN AFRIKA Mubiina, Fathan
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 2 No 2 (2023): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v2i2.4024

Abstract

Korupsi adalah masalah global yang merugikan masyarakat Indonesia dan dunia. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi dan ekonomi global memberikan peluang bagi banyak orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang memiliki dampak negatif yang besar bagi negara-negara tersebut. Korupsi merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum negara dan agama, dan dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum, penegakan hukum terhadap korupsi masih lemah, dengan banyaknya pembuat peraturan dan penegak hukum yang terlibat dalam korupsi, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Di Afrika, lembaga antikorupsi juga menghadapi tantangan dalam memerangi korupsi, yang menjadi perhatian serius bagi penduduknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis literatur untuk memahami tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Afrika, serta membandingkan kebijakan dan strategi penanggulangan korupsi di kedua wilayah. Kesimpulannya, penanganan korupsi di kedua wilayah memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dengan perbaikan dalam penguatan lembaga penegak hukum, kerjasama antarlembaga, dan partisipasi masyarakat yang penting dalam memerangi korupsi.
Pengaturan Penggunaan Drone Oleh Masyarakat Sipil Sebagai Upaya Melindungi Keamanan Dan Keselamatan Publik Suci Nurlaeli; Mubiina, Fathan; Jamaludin, Ahmad
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v24i01.18015

Abstract

Drones are a technology that now has the potential to endanger the security and safety of civil society in public spaces, such as disturbing someone's privacy and even causing death. Of course, it is important for Indonesia to create and enforce regulations on the use of drones in public spaces. Therefore, this research was carried out using normative juridical methods to find out the limitations regulated in the use of drones which refer to several Regulations of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia, as well as to find out strategies for preventing security risks from using drones in Indonesia. The results of this research are that there are several restrictions on the use of drones, namely drones must be used during the day, cannot be used in certain areas unless there is permission from the Director General of Transportation, must use VLOS rules, and so on. Apart from that, prevention strategies can be carried out by: drone users must register drones and remote pilots before using drones, supervision by the community and government, outreach and education carried out by the government to the community, and manufacturing drones. The provisions for criminal sanctions for misuse of drones in this law specifically concern government use of drones such as what happened in Florida. It is hoped that these regulations and prevention strategies can minimize the misuse of drones which has the potential to endanger the security and safety of civil society in public spaces.