Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF; PERSPEKTIF STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK Wawanudin; Sad Dian Utomo; Agnes Wirdayanti
Jurnal MoZaiK Vol 13 No 1 (2021): Jurnal Mozaik
Publisher : iLearning Journal Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata telah mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) untuk mengubah strateginya, salah satunya mengubah quantity tourism menjadi quality tourism. Perubahan strategi ini juga memerlukan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Parekraf yang lebih mumpuni, agar mampu menarik wisatawan lebih banyak tinggal dan membelanjakan uangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan SDM Parekraf serta merumuskan rekomendasi strategi agar pengembangan SDM Parekraf terlaksana secara efektif. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara kepada informan kunci, dan Focus Group Discussion (FGD), serta menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan pada strategi SO (Strength Opportunity) diantaranya berupa kerjasama penyusunan desain Tridharma perguruan tinggi dalam mengembangkan SDM Parekraf. Pada  strategi ST (Strength Threat), diantaranya desain peningkatan kapasitas SDM Parekraf yang lebih menekankan pada kualitas pelatihan dari pada jumlah peserta yang dilatih. Strategi WO (Weakness Opportunity), diantaranya pengembangan kurikulum yang terus dimutakhirkan. Terakhir, Strategi WT (Weakness Threat), diantaranya pengembangan basis data SDM Parekraf secara terpadu, perubahan desain peningkatan kapasitas SDM dengan menitik beratkan pelatihan dan bimbingan teknis yang disertai coaching dan mentoring, dan pembentukan program peningkatan SDM Parekraf secara terpadu. Rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan strategi kebijakan adalah: 1) Perlunya mengembangkan basis data SDM Parekraf; 2) Perlunya menyusun program pengembangan SDM Parekraf; 3) Mengembangkan peta jalan pengembangan SDM Parekraf; 4) Mengembangkan Pedoman Operasional Desa Wisata; dan 5) dan mengembangkan platform kerja sama sukarela (online dan offline).
ANALISIS PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN DESA DI DESA GEMPOL SARI KECAMATAN SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG Falevi, Reza; Wawanudin
RUBINSTEIN Vol. 3 No. 1 (2024): RUBINSTEIN (juRnal mUltidisiplin BIsNis Sains TEknologI & humaNiora)
Publisher : LP3kM Buddhi Dharma University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31253/rubin.v3i1.2694

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan cerminan pembangunan desa yang baik pula. Penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan good governance dalam Perencanaan di Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, dengan menganalisis pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam Perencanaan Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan good governance dalam Perencanaan Desa Gempol Sari dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan good governance dalam perencanaan desa.  Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan good governance telah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator dari penelitian namun masih belum optimal. Hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan perencanaan Desa Gempol Sari yakni masih banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak ditampung oleh pihak pemerintahan desa yang menimbulkan kesalahan persepsi masyarakat. Selain itu, masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM operator desa dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan desa. Kendatipun pelaksanaan perencanaan desa telah berjalan namun kualitas pelaksanaannya relatif masih kurang optimal, ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan perencanaan desa. Adanya pemahaman di masyarakat bahwa dokumen perencanaan tidak dianggap penting, namun yang dipentingkan adalah program kerja yang diusulkan oleh masyarakat dapat direalisasikan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA GUNUNG DAGO DI DESA DAGO KECAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATEN BOGOR Kurniadin, Muhamad Firdaus; Wawanudin
RUBINSTEIN Vol. 2 No. 2 (2024): RUBINSTEIN (juRnal mUltidisiplin BIsNis Sains TEknologI & humaNiora)
Publisher : LP3kM Buddhi Dharma University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31253/rubin.v2i2.2706

Abstract

Desa Dago, terletak di Kabupaten Bogor, adalah desa wisata yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang memukau dan inisiatif pemberdayaan masyarakat yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja wisata alam di Desa Dago, mengidentifikasi bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan mengevaluasi upaya pemerintah desa dalam mengembangkan Wisata Gunung Dago. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mendalam pemahaman tentang dinamika lokal. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan kunci termasuk aparatur kecamatan, pengurus LMDH, pejabat pemerintah desa, dan masyarakat lokal di kawasan wisata Gunung Dago. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMDH telah memainkan peran kritis dalam tiga tahapan pemberdayaan masyarakat: penyadaran, pendayaan, dan peningkatan kapasitas. Proses penyadaran berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi ekonomi dan sosial dari pengembangan pariwisata. Pendayaan melibatkan memberi masyarakat kemampuan untuk mengambil keputusan dan partisipasi aktif dalam pengelolaan wisata. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kesimpulannya, Wisata Gunung Dago telah membawa dampak positif yang luas, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Inisiatif oleh LMDH dan pemerintah desa telah mengubah Desa Dago menjadi model untuk pengembangan wisata pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, termasuk memastikan bahwa pertumbuhan wisata berkelanjutan dan inklusif, serta mengelola sumber daya alam dengan cara yang tidak merugikan lingkungan. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji pengaruh jangka panjang dari kegiatan ini dan mengidentifikasi strategi terbaik untuk mitigasi dampak negatif.  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RPJMDESA 2019-2024 DI DESA GEMPOL SARI KECAMATAN SEPATAN TIMUR Muhikbal Saputra, Ropihyudin; Wawanudin
Jurnal MoZaiK Vol 15 No 2 (2023): Jurnal Mozaik
Publisher : iLearning Journal Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada pembangunan desa bahwa pemerintah harus melakukan pembangunan berpedoman pada aspirasi masyarakat, masyarakat adalah suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan di wilayahnya. Kebijakan RPJMDes merupakan dokumen penting bagi pemerintah desa sebagai acuan perencanaan pembangunan ditingkat Desa untuk 6 (enam) tahun kedepan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyusunan RPJMDes dan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan penyusunan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyusunan RPJMDes dari 7 (tujuh) tahapan penyusunan, tetapi Desa Gempol Sari hanya melaksanakan 3 (tiga) tahapan saja yakni, Pembentukan tim penyusunan RPJMDes, Pengkajian keaddan desa, dan Penetapan dan perubahan RPJMDes, sedangkan ada 4 (empat) tahapan penyusunan RPJMDes yang belum maksimal dilakukan yakni, Penyelaraasan arah kebijakan pembangunana kabupaten/kota, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunana rancangan RPJMDes dan Penyusuanan RPJMDes melalui musyawarah perencangan pembangunan desa. Pada bentuk partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilakukan karena ada kelompok tani di Kampung Malang tidak dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes. Rekomendasi yang disampaikan yakni perlu adanya peningkatan kapasitas kepada aparatur desa dan tim penyusun RPJMDes agar lebih baik lagi dalam penyusunan RPJMDes, selain itu pemerintah Desa lebih fokus melibatkan masyarakat lebih masif, khususnya kelompok tani dalam partisipasi penyusunan RPJMDes. Kata kunci : pemerintahan desa, RPJMDes, partisipasi masyarakat.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG Dava Repansa , Muhamad; Wawanudin
Jurnal MoZaiK Vol 16 No 1 (2024): Jurnal Mozaik
Publisher : iLearning Journal Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pengaduan masyarakat di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dialami dalam proses tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena terkait pengelolaan pengaduan masyarakat. Metode ini dimulai dengan mengumpul data mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat, menganalisis data tersebut dan menginterprestasikan data dan menyajikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Ciledug telah melakukan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan, termasuk penyediaan kotak pengaduan yang mudah diakses, pelatihan staf pelayanan, dan penerapan sistem monitoring yang efektif. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep Quality Improvement dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Namun, terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan aksesibilitas teknologi, dimana sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan platform media sosial non-pemerintah untuk menyampaikan pengaduan mereka. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, diperlukan upaya peningkatan inklusivitas, transparansi, dan responsivitas layanan, serta kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Kata Kunci: Pengelolaan pengaduan, quality improvement, aksesibilitas teknologi, Kecamatan Ciledug.