Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERAN DESA ADAT DALAM MEMINIMALISIR KECELAKAAN TERHADAP PEMENTASAN DALAM KEADAAN KERAUHAN (TRANCE) Dewa Gede Edi Praditha
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran dari desa adat dalam meminimalisir dan melakukan tindak pencegahan (Preventif) terkait maraknya pementasan-pementasan sakral dalam keadaan trance/ kerauhan/ tidak sadarkan diri yang kemudian memicu terjadinya tindak kekerasan dan kecelakaan-kecelakaan saat pementasan di wewidangan desa adat dan pertanggung jawaban penyelenggara atas keselamatan dari masing-masing seniman saat pementasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan metode studi literature dengan hukum primer dan sekunder, materi penulisan kemudian dikaitkan dengan hukum yang hidup dimasyarakat dengan menggunakan penulisan deskriptif analisis kualitatif
PERAN DESA ADAT DALAM MEMINIMALISIR KECELAKAAN TERHADAP PEMENTASAN DALAM KEADAAN KERAUHAN (TRANCE) Dewa Gede Edi Praditha
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i1.1861

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran dari desa adat dalam meminimalisir dan melakukan tindak pencegahan (Preventif) terkait maraknya pementasan-pementasan sakral dalam keadaan trance/ kerauhan/ tidak sadarkan diri yang kemudian memicu terjadinya tindak kekerasan dan kecelakaan-kecelakaan saat pementasan di wewidangan desa adat dan pertanggung jawaban penyelenggara atas keselamatan dari masing-masing seniman saat pementasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan metode studi literature dengan hukum primer dan sekunder, materi penulisan kemudian dikaitkan dengan hukum yang hidup dimasyarakat dengan menggunakan penulisan deskriptif analisis kualitatif
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ida Bagus Gede Subawa; Ni Putu Sekarwangi Saraswati; A.A. KT Sudiana; Dewa Gede Edi Praditha
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.202 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2980

Abstract

The issue of sex cannot be separated from human life, now days in the era of globalization, sex is not only fulfilling the needs of the desire to make out between individuals intimately or sex parties that are carried out directly. The existence of an online network that could connects a long distances allows for online sexual behavior (VCS) which performing sex scenes with tools or other part of the body by showing intimate parts of the body in front of the camera with an agreement in both way. It is not uncommon for one party to record the activity and use it as material to blackmail the other party by distributing or even selling the screen recording to online sites. This study aims to analyze the Criminal Liability perpetrators and victims considering that sex video calls were made based on an agreement in terms of Indonesian positive law, using the normative juridical method. Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainya dengan menunjukan bagian-bagian intim tubuh di hapadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikanya bahan untuk memeras pihak lainya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi mengingat video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.
HUKUM KEARIFAN LOKAL: TRADISI, NILAI, DAN TRANSFORMASI DALAM KONTEKS KEPEMILIKAN WARISAN BUDAYA Dewa Gede Edi Praditha; I Made Bagus Wibisana
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i1.8940

Abstract

Hukum kearifan lokal erat kaitanya dengan sistem nilai masyarakat, dan melibatkan proses pewarisan yang dilakukan dengan menghormati tradisi serta norma yang telah ada. Ruang lingkup hukum adat pewarisan mencakup berbagai aspek, termasuk pewarisan properti, pengetahuan tradisional, seni dan kerajinan, bahasa, dan nilai-nilai moral, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Bagaimana hukum kearifan lokal memainkan peran dalam menjaga dan mentransmisikan warisan budaya di Indonesia, Dengan menyelami kompleksitas ini, kita dapat meresapi betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum adat pewarisan, penelitian ini menggunakan metode analisis normative melalui pengkajian kepustakaan dengan menggunakan data-data berupa peraturan perundang-undangan, teori serta asas dan pendapat para sarjana, hasil penelitian ini menemukan bahwa Hukum kearifan lokal memegang peran krusial dalam melestarikan dan mentransmisikan warisan budaya di Indonesia. Dengan memberikan kerangka kerja untuk pewarisan properti, bahasa, seni, dan nilai-nilai tradisional, hukum adat menjadi penjaga keberagaman budaya yang sangat kaya di negeri ini. Namun, tantangan-tantangan seperti modernisasi, ketidaksetaraan gender, kehilangan pengetahuan tradisional, konflik hukum, dan perlindungan hukum yang kurang, perlu diatasi agar hukum adat pewarisan dapat terus berfungsi sebagai alat yang efektif dalam pelestarian dan pemajuan warisan budaya Indonesia.
The Role of Balinese Customary Law as a Social Institution for Immigrants and Tourists: Sanctions in Awig-Awig Against Krama Adat, Krama Tamiyu, and Tamiyu Dewa Gede Edi Praditha
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 21 No 01 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v21i1.9895

Abstract

The Balinese customary law is vital as a social institution regulating interactions between newcomers, tourists, and the local community. This research explores the sanctions embedded in the awig-awig (customary regulations) concerning three categories of society: krama adat (Indigenous community members), krama tamiyu (local residents), and tamiyu (newcomers/tourists). The study addresses numerous cases that have disrupted the societal balance, highlighting the need to examine the position of Balinese customary law in addressing such phenomena. Utilizing a sociolegal research method, this research reviews Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Balinese Traditional Villages to conceptually assess the authority of traditional villages in enforcing these regulations towards indigenous communities and newcomers, coupled with the occurrences observed within society.