Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI AWIG-AWIG TERHADAP PENDUDUK PENDATANG DI DESA PAKRAMAN TEGALLALANG Artajaya, I Wayan Eka
Jurnal Advokasi Vol 7 No 2 (2017): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.372 KB)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anom, I Gusti Ngurah; Artajaya, I Wayan Eka
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagai mahluk sosial manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang bersifat bisnis, sosial, tetapi sering dibarengi dengan perkawinan. Masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Jadi Perkawinan dilangsungkan antara seorang istri dengan seorang pria. Dalam kenyataan di masyarakat ada perkawinan yang dilangsungkan dengan simbul, dimana karena sesuatu hal seorang perempuan dikawinkan dengan memakai simbul yang berupa sebilah kris, yang disebut dengan perkawinan dengan kris. Perkawinan dengan simbul kris dari perspektif hukum adat dianggap sah karena merupakan tradisi yang diterima dari zaman kerajaan pada masa lalu.Perkawinan dengan simbul keris terjadi apabila pihak calon suami tidak hadir dan sudah tidak ada (meninggal) pada saat upacara perkawinan itu dilangsungkan, tetapi perkawinan tetap dilangsungkan di rumah suami dengan memakai simbul keris. Jadi perkawinan dilangsungkan hanya dihadiri oleh pihak istri, sehingga akan sangat berdampak pada psikologis isteri tersebut. Disisi lain Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan. dan tidak mengenal adanya perkawinan dengan simbul simbul, dan apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan simbul keris akan menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan dari perkawinan tersebut.

REKONSEPTUALISASI PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ULAYAT YANG BERDASARKANTRI HITA KARANA I WAYAN EKA ARTAJAYA S.H.,M.Hum.; I GUSTI NGURAH ANOM,S.H.,M.H.
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik tanah Ulayat/tanah adat yang berdasarkan TriHita Karana. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan adat Kerta Desa dalam menyelsaikan sengketa tanah ulayat di Bali yang mengacu pada Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Provisi No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Perlu adanya rekonseptualisisi terhadap sistem peradilan adat, mulai dari putusan peradilan adat, sistem dari peradilan adat, serta sistem aturan yang lebih tinggi, yang nantinya memberikan kekuatan hukum kepada putusan dari peradilan adat khusus sengketa tentang tanah Ulayat untuk tidak dapat diajukan Kembali kesistem peradilan negeri. Penyelesiaan sengketa tanah Ulayat diharapkan kedepannya dapat diatur dalam sistem perundang-undangan, untuk memberikan hak sepenuhnya terhadap peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan filosofis dari Tri Hita Karana.

ASPEK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI NEGARA INDONESIA I Wayan Eka Artajaya; I Wayan Wiasta
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dewasa ini dunia lagi di hebohkan dengan kasus covid-19 yang sangat berdampak kepada Kesehatan dan system Perekonomian dunia. Kekacauan terjadi di setiap daerah yang ada di Indonesia, mulai dari masyarakat yang kehilangan pekerjaanya sampai rumah sakit yang mengalami kekurangan tempat untuk merawat pasien yang terpapar virus Corona-19. Dalam penanganan pencegahan Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surat edaran kementrian RI 2020, tentang penetapan darurat kesehatan global Surat edaran gubernur jabar 2020 tentang resiko penularan infeksi corona virus, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus dalam lingkungan pemerintahan daerah, dan Permen 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Pemerintah Daerah. Kebijakan ini diambil tidak lain adalah untuk memutus penyebaran Covid-19 di Negara Indonesia.

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN SANGGAR SENI TARI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS Yuliastuti, Ida Ayu Nyoman; Artajaya, I Wayan Eka; Susrawan, I Nyoman Adi
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v5i1.2451

AbstractSekar Dewata dance studio and Jari Menari dance studio still experience problems in improving the quality of learning for children with special needs. The lack of visual facilities that are owned and the lack of teaching standards between one teacher and another teacher makes the learning process less attractive and difficult to understand by children with special needs. In overcoming these problems, the implementation method used is the procurement of equipment, counseling, training, mentoring and coaching. The equipment provided in this service is a sound system, LCD projector, and mirror glass replacement. In addition to procurement of equipment, counseling is also conducted on how to use these tools. This is useful to support the learning systems of the two dance studios to be more effective and can be easily understood by children with special needs. Other activities that have been carried out are training and mentoring in the preparation of standard operating procedures. This is useful to help dance studios have standards in teaching, so that there is a suitability of the teaching system between dance instructors and other dance instructors. With this dedication activity, the quality of learning in both partners has increased and children with special needs are quicker to understand each dance movement taught. The service activities that have been carried out are expected to encourage children with special needs to be more enthusiastic and more confident in participating in dance performances so that they can show their talents and potential.Ã‚Â Keywords: children with special needs, dance art studio, standard operating proceduresÃ‚Â AbstrakSanggar tari Sekar Dewata dan sanggar tari Jari Menari masih mengalami kendala dalam meningkatkan kualitas pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Kurangnya sarana visual yang dimiliki dan belum adanya standar pengajaran antara pengajar satu dengan pengajar lainnya membuat proses pembelajaran menjadi kurang menarik dan susah untuk dimengerti oleh anak berkebutuhan khusus. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pengadaan peralatan, penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan. Peralatan yang diberikan dalam pengabdian ini adalah sound system, lcd projector, dan penggantian kaca cermin. Selain pengadaan peralatan juga dilakukan penyuluhan cara penggunaan alat-alat tersebut. Hal ini berguna untuk menunjang sistem pembelajaran kedua sanggar tari agar lebih efektif dan dapat mudah dimengerti oleh anak berkebutuhan khusus Kegiatan lainnya yang telah dilakukan yaitu pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan standar operasional prosedur. Hal ini berguna untuk membantu sanggar tari memiliki standar dalam pengajaran, sehingga terjadi kesesuaian sistem pengajaran antara pengajar tari satu dengan pengajar tari lainnya. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, kualitas pembelajaran pada kedua mitra mengalami peningkatan dan anak berkebutuhan khusus lebih cepat memahami setiap gerak tari yang diajarkan. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan ini, diharapkan dapat mendorong anak berkebutuhan khusus agar lebih bersemangat dan lebih percaya diri dalam mengikuti kegiatan pagelaran seni tari, sehingga dapat menunjukkan bakat dan potensi yang dimiliki.Ã‚Â Kata kunci: anak berkebutuhan khusus, sanggar seni tari, standar operasional prosedur

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN I Gusti Ngurah Anom; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagai mahluk sosial manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang bersifat bisnis, sosial, tetapi sering dibarengi dengan perkawinan. Masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Jadi Perkawinan dilangsungkan antara seorang istri dengan seorang pria. Dalam kenyataan di masyarakat ada perkawinan yang dilangsungkan dengan simbul, dimana karena sesuatu hal seorang perempuan dikawinkan dengan memakai simbul yang berupa sebilah kris, yang disebut dengan perkawinan dengan kris. Perkawinan dengan simbul kris dari perspektif hukum adat dianggap sah karena merupakan tradisi yang diterima dari zaman kerajaan pada masa lalu.Perkawinan dengan simbul keris terjadi apabila pihak calon suami tidak hadir dan sudah tidak ada (meninggal) pada saat upacara perkawinan itu dilangsungkan, tetapi perkawinan tetap dilangsungkan di rumah suami dengan memakai simbul keris. Jadi perkawinan dilangsungkan hanya dihadiri oleh pihak istri, sehingga akan sangat berdampak pada psikologis isteri tersebut. Disisi lain Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan. dan tidak mengenal adanya perkawinan dengan simbul simbul, dan apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan simbul keris akan menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan dari perkawinan tersebut.

REKONSEPTUALISASI PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ULAYAT YANG BERDASARKANTRI HITA KARANA I WAYAN EKA ARTAJAYA S.H.,M.Hum.; I GUSTI NGURAH ANOM,S.H.,M.H.
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1374

Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik tanah Ulayat/tanah adat yang berdasarkan TriHita Karana. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan adat Kerta Desa dalam menyelsaikan sengketa tanah ulayat di Bali yang mengacu pada Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Provisi No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Perlu adanya rekonseptualisisi terhadap sistem peradilan adat, mulai dari putusan peradilan adat, sistem dari peradilan adat, serta sistem aturan yang lebih tinggi, yang nantinya memberikan kekuatan hukum kepada putusan dari peradilan adat khusus sengketa tentang tanah Ulayat untuk tidak dapat diajukan Kembali kesistem peradilan negeri. Penyelesiaan sengketa tanah Ulayat diharapkan kedepannya dapat diatur dalam sistem perundang-undangan, untuk memberikan hak sepenuhnya terhadap peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan filosofis dari Tri Hita Karana.

ASPEK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI NEGARA INDONESIA I Wayan Eka Artajaya; I Wayan Wiasta
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i1.1842

Dewasa ini dunia lagi di hebohkan dengan kasus covid-19 yang sangat berdampak kepada Kesehatan dan system Perekonomian dunia. Kekacauan terjadi di setiap daerah yang ada di Indonesia, mulai dari masyarakat yang kehilangan pekerjaanya sampai rumah sakit yang mengalami kekurangan tempat untuk merawat pasien yang terpapar virus Corona-19. Dalam penanganan pencegahan Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surat edaran kementrian RI 2020, tentang penetapan darurat kesehatan global Surat edaran gubernur jabar 2020 tentang resiko penularan infeksi corona virus, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus dalam lingkungan pemerintahan daerah, dan Permen 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Pemerintah Daerah. Kebijakan ini diambil tidak lain adalah untuk memutus penyebaran Covid-19 di Negara Indonesia.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCEMARAN AIR DI SUNGAI BINDU I Wayan Eka Artajaya, Ni Kadek Felyanita Purnama Putri
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i2.2961

Indonesia is a very large and wide country, consisting of many islands and abundant natural resources. Natural resources in Indonesia are everything that comes from nature that is used to meet the needs of human life. Generally, natural resources in Indonesia can be classified based on their nature, namely renewable natural resources and non-renewable natural resources. Humans are very dependent on natural resources and the sustainability of natural resources is strongly influenced by human activities. Watershed is one of the natural resources that is very complex and consists of various components that make it up. The functions and benefits of water resources themselves, including rivers, require various efforts to improve and protect water so that it is efficient and effective for living things and the surrounding environment. One of them is the Bindu river in the Kesiman Traditional Village. The Bindu River is widely used by the community, causing water pollution in the Bindu river, such as the Kesiman Traditional Village which has an important role in suppressing the occurrence of water pollution that occurs in the Bindu river. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan luas, terdiri dari banyak pulau dan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Umumnya sumber daya alam di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan sifatnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manusia sangat bergantung pada sumber daya alam dan kelestarian sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Daerah aliran sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai komponen yang menyusunnya. Fungsi dan manfaat sumber daya air sendiri termasuk sungai memerlukan berbagai upaya untuk peningkatan dan perlindungan air agar berdaya guna dan berhasil guna bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Salah satunya adalah sungai Bindu yang berada di Desa Adat Kesiman. Sungai Bindu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air di sungai Bindu, seperti Desa Adat Kesiman memiliki peranan penting dalam menekan terjadinya pencemaran air yang terjadi di sungai Bindu.

MEDIASI PENAL DITINGKAT KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIF JUSTICE NI Made Rai Sukardi; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i1.422

This research is entitled, "Penal Mediation at Police Level in Realizing Restorative Justice." The problem discussed in this study is the application of mediation by the police in handling criminal acts as an effort to realize restorative justice and factors that impede the application of mediation by the police in realizing restorative efforts. Justice. The writing method used in this study is Normative research. Mediation by the police in handling criminal cases as an effort to realize restorative justice. Criminal case resolution is specifically the crime of the police. The process of mediation is carried out by police investigators in order to resolve legal problems that occur, so that both parties feel they want justice. The inhibiting factor for implementing a restorative justice in the settlement of criminal cases is: The absence of legal rules governing the process of mediation in settlement criminal cases, the discretionary authority possessed by the police in taking steps to settle criminal cases has a digression, law enforcers sometimes hold fast to the formal legalistic principle so that the police, namely investigators, override the sense of justice and benefit in society

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search