Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perkara Kecelakaan Anak yang Menyebabkan Korbannya Meninggal Dunia Annas, Gilang Kresnanda
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v3i2.1615

The high number of traffic accidents today is still a difficult problem to solve. Moreover, the current traffic problem also involves children in acts of violation of the law. Not even a few traffic violations committed by children can be fatal to other people and even to the loss of one's life. The results of this study discuss penal and non-penal measures that can be taken by the police in dealing with child accident cases that cause the victim to die. An approach that is deliberative to obtain justice using diversion and restorative principles is chosen to create justice for both perpetrators and victims.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK Annas, Gilang Kresnanda
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 6 No. 2 (2018): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483

Anak merupakan anugrah dari Tuhan YME, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai sosok manusia yang seutuhnya. Setiap anak dalam masa pertumbuhannya harus mendapatkan pemenuhan akan hak-hak yang melekat pada dirinya dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai Negara hukum, pemerintah melalui keppres Nomor 36 Tahun 1990 telah memberikan ruang gerak yang lebih dalam proses perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun pada kennyataanya masalah perlindungan anak masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya dan tidak mendapatkan keadilan khususnya menyangkut perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasar pada “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum memiliki prinsip “the best Interest for the child” yang bermakna bahwa setiap tindakan/keputusan yang hendak diambil maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Apabila perlu diberikan sanksi maka penjatuhan sanksi yang tepat dengan didukung melalui proses penyelesaian sebagaian perkara anak diarahkan dengan pengembangan diversi dan restorative justice Konsep diversi dan restorative justice merupakan sebuah cara baru untuk menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk keluar dari Sistem Peradilan Pidana. Diversi dan restorative justice dapat dilakukan dengan syarat bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana dibawah 7 Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia Annas, Gilang Kresnanda; Hazzar, Noval Maulana
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.37

PSSI secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator penyelenggara Liga 1 sepakbola Indonesia. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi. Jika wacana regulasi ini benar terealisasi, kemungkinan akan berimplikasi terhadap para pemain naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tidak ada tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta. Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai WNI seperti yang tercamtum dalam Undang-Undangan Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada Law of The Game FIFA yaitu Universal Declaration of Player Rights dan FIFA’s Human Rights Policy, pembatasan tersebut sudah melanggar ketentuan dari Federasi Sepakbola Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Hal itu pun terkesan membeda-bedakan pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis terkait persamaan hak pemain naturalisasi dengan pemain pribumi. Dalam menyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Selain itu ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan dan hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab yang setara, perlindungan hukum, dan kesetaraan dalam dunia sepakbola.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta Annas, Gilang Kresnanda; Asyrofisyauqi, Ahmad Izzul
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v4i2.1972

Legal protection for victims should be considered in the running of justice in Indonesia. Protection of victims talks about fulfilling a victim's rights, both in and after the judicial process. One form of legal protection that is quite interesting to discuss is related to legal protection for victims of sexual exploitation. This research seeks to answer the forms of protection for victims of sexual exploitation of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta and the obstacles in implementing legal protection for victims of sexual exploitation of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta. This type of research is field research using an empirical juridical approach. The results of this research show that legal protection for victims of sexual exploitation (sex trafficking) of criminal acts of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta has not been fulfilled, because there are still victims who are neglected due to several factors, including, legal officials who lack competence in handling victims of sexual exploitation. Victims who are not cooperative in the protection process or law enforcement process, inadequate protection facilities, including shelters as rehabilitation places whose needs have not been met, as well as a team of psychologists and legal counselors who are not proportional to the number of victims. The obstacles to implementing forms of legal protection for victims are that the mechanism for blocking the assets of perpetrators or convicts has not been regulated, causing the right to restitution not to be fulfilled optimally. Low public knowledge and awareness of exploitation and its impacts, causes victims not to feel like they are victims of sexual exploitation.

Paradoks Regulasi dan Realitas: Kritik atas Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Annas, Gilang Kresnanda; Fatiha, Nilam Amalia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.4110

The ratification of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities also seems to be a breath of fresh air that brings fundamental changes through changes in society's perspective on people with disabilities. However, after that period, the government seems not to be accustomed to this equality so that it often forgets people with disabilities when making legal policies. The translation of lines and legal texts in a policy tends to forget the disability group. This results in people with disabilities having minimal accessibility to legal protection, for example victims of immoral crimes with disabilities. The legal substance in the Criminal Procedure Code has not been able to pay attention to the characteristics of people with disabilities who are positioned as victims, which automatically makes them viewed as subjects who are not legally competent. The phenomenon of discrimination against people with disabilities is certainly a crucial topic that must be addressed immediately. Instead of giving different treatment, the government should be able to provide various supporting services as evidence of equal rights for the community. Therefore, this scientific article will discuss legal protection for children with disabilities who are victims of sexual violence in Indonesia to find out how the implementation of protection for victims with disabilities and what rights need to be accommodated to provide legal protection for victims of immoral acts with disabilities. The research findings indicate that legal protection can be provided through the provision of restitution and compensation, counseling services, medical assistance, legal accompaniment, and the delivery of case-related information to the victim or their family. Abstrak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga seolah-olah menjadi angin segar yang membawa perubahan fundamental melalui perubahan perspektif masyarakat tentang penyandang disabilitas. Namun setelah masa-masa tersebut, pemerintah kiranya belum terbiasa dengan penyetaraan tersebut sehingga masih sering melupakan penyandang disabilitas ketika proses pembuatan kebijakan hukum. Penerjemahan baris-baris dan teks hukum dalam sebuah kebijakan cenderung melupakan kelompok disabilitas. Hal tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas memiliki aksesbilitas perlindungan hukum yang minim, contohnya korban tindak pidana asusila penyandang disabilitas. Substansi hukum dalam KUHAP belum mampu memperhatikan karakteristik penyandang disabilitas yang berposisi sebagai korban, yang secara otomatis membuat mereka dipandang sebagai subjek yang tidak cakap hukum. Fenomena pendiskriminasian terhadap penyandang difabel tentu menjadi topik krusial yang harus segera dibenahi. Alih-alih memberikan perlakuan yang berbeda, seharusnya pemerintah dapat memberikan berbagai layanan pendukung sebagai bukti pemerataan hak masyarakat. Maka dari itu, artikel ilmiah ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di indonesia untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan korban penyandang disabilitas dan hak-hak apa saja yang perlu diakomodir untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak asusila penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling, pelayanan atau bantuan medis, pendampingan hukum, dan pemberian informasi perkembangan perkara yang dialami oleh korban atau keluarganya

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search