Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS KESALAHAN KEBAHASAAN PADA HASIL KARANGAN SISWA KELAS X SMK TAMTAMA KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DAN SKENARIO PEMBELAJARANNYA DI KELAS X SMA Nurul Habibah
SURYA BAHTERA Vol 3, No 28 (2015): Jurnal Surya Bahtera
Publisher : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.73 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kesalahan penggunaan tanda titik dan koma, (2) huruf kapital, (3) preposisi, (4) kata mubazir, (5) kalimat tanpa subjek pada hasil karangan siswa kelas X SMK Tamtama Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015, dan (6) skenario pembelajarannya di kelas X SMA. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Tamtama Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 12 kelas. Sampel penelitian satu kelas, yaitu kelas X AK 3 yang berjumlah 36 siswa. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik simple random sampling.  Peneliti dalam memperoleh data menggunakan teknik observasi dan teknik studi pustaka. Dalam analisis data digunakan metode agih dengan teknik lesap, teknik ganti, dan teknik sisip. Peneliti dalam menyusun hasil penelitian menggunakan metode informal. Hasil penelitian ini adalah (1) kesalahan penggunaan tanda baca titik 25 buah atau 11,4% dan kesalahan penggunaan tanda baca koma sebanyak 49 buah atau 20,9%; (2) kesalahan penggunaan huruf kapital sebanyak 67 atau 30,5% ; (3) kesalahan penggunaan preposisi sebanyak 46 buah atau 20,9%; (4) penggunaan kata mubazir sebanyak 25 atau 10,4%; (5) penggunaan kalimat tanpa subjek sebanyak 13 buah atau 5,9%; (6) skenario pembelajaran analisis kesalahan kebahasaan pada hasil karangan siswa kelas X SMK Tamtama Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015 terdiri dari kegiatan menginterpretasi, menanyakan, mengasosiasi, mengeksplorasi, dan mengomunikasikan. Hasil analisis dapat dijadikan bahan pembelajaran di kelas X SMA dalam kompetensi dasar 3.3 menganalisis teks laporan hasil observsai baik melalui lisan maupun tulisan dan 4.3 Menyunting teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulis. Analisis dan menyunting bahasa tersebut sesuai dengan struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca. Sistematika pembelajaran disajikan dalam bentuk RPP.   Kata kunci: kesalahan kebahasaan, skenario pembelajaran
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR: 97/G/2013/ PTUN.SBY TENTANG KTUN BERANTAI YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TUN ( Studi Kasus Terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo) NURUL HABIBAH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i3.9173

Abstract

Abstrak Pada tanggal 4 Juni 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan Surat Keputusan No. 03/BPD.K/VI/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Terpilih sesuai dengan hasil perhitungan suara oleh panitia Pilkades. Surat Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat, untuk kemudian Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kades Terpilih. Pihak yang kalah dalam pilkades yang bernama Suwadi keberatan dengan Surat Keputusan tersebut, karena dianggap permasalahan pelanggaran dalam pilkades belum diselesaikan oleh BPD. Suwadi menggugat surat tersebut ke PTUN Surabaya tertanggal 11 juni 2013 Surat Keputusan BPD yang merupakan KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tersebut diterima sebagai obyek sengketa tata usaha negara oleh hakim PTUN Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah KTUN berantai dapat dijadikan obyek sengketa TUN dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KTUN yang masih memerlukan persetujuan atau KTUN berantai tidak dapat dijadikan obyek sengketa TUN dalam PTUN. Adapun hasil yang kedua adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: KTUN berantai, Obyek Sengketa TUN.
MANFAAT PENETAPAN ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DAN PENDAPATANN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG Nurul Habibah; Ersi Sisdianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i4.272

Abstract

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Anggaran seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin dapat diperoleh. Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran pendapatan lebih besar jumlanya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, serta anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi yang dapat dicapai. Hal ini berakibat terjadi inefisiensi anggaran. (2) Para pengguna laporan keuangan kebanyakan tidak mampu memahami akuntansi dan kurang dapat memahami serta mengintepretasikan laporan realisasi anggaran, sehingga perlu analisis kinerja keuangan yang dapat menjadi alat bantu untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan mengintepretasikan laporan realisasi anggaran. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimana kinerja keuangan APBD Kota Bandar Lampung ? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis APBD Kota Bandar Lampung periode tahun 2013-2015. Dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, Share dan Growth. Hasil penelitian rata-rata rasio kemandirian Kota Bandar Lampung berada pada pola hubungan konsultatif. Namun tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bandar Lampung terbilang sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih terbilang kurang efisien. Kondisi keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum ideal ,hal ini dapat dilihat dari sumbangan PAD terhadap total belanja (share) masih rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi. Ini menunjukan bahwa daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan peran PAD terhadap total belanja.
Service Innovation Strategy in Improving Service Quality at The Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan Reika Dasha Mihwa; Yayuk Yuliana; Nurul Habibah; Putri Mita Azhari; Nur Elsa Harahap; Nur Aisyah Pratiwi
Management Dynamics: International Journal of Management and Digital Sciences Vol. 2 No. 3 (2025): International Journal of Management and Digital Sciences
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/managementdynamics.v2i3.266

Abstract

This research aims to analyze service innovation strategies that can be applied at the National Land Agency (BPN) Medan in an effort to improve the quality of services to the public. In the digital era and with increasing public expectations, BPN Medan faces challenges in adapting and innovating to provide more efficient and effective services. The research method used is a combination of qualitative and quantitative approaches, with data collection through surveys, interviews, and document analysis. The results indicate that the implementation of information technology, enhancement of human resource competencies, and improvement of service processes are significant innovation strategies for improving service quality at BPN Medan. Additionally, this study also identifies factors that influence the successful implementation of service innovations, such as management support, community participation, and organizational culture. These findings are expected to provide useful recommendations for BPN Medan and other government agencies in their efforts to enhance the quality of public services in Indonesia.