Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Identitas
Wahjuni DJ, Ekapti
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo tentang Ketertiban dan Kenyamanan di Kawasan Alon-Alon Kabupaten Ponorogo: Indonesia Hilman, Yusuf Adam; Puthut Hermansyah; Wahjuni DJ, Ekapti; Nur Ridho, Irvan
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 16 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.interaktif.2024.016.01.4

Abstract

This research aims to determine the implementation of regional policies in improving order and comfort for people carrying out trading activities and visitors, especially in the Alon-Alon Ponorogo area. This type of research is descriptive research aimed at describing what already exists and is applicable. Apart from that, descriptive research is also a problem-solving procedure that is investigated by moving and describing the current wealth of subjects, research objects (individuals, community institutions, etc.) based on visible facts. The results of this research are that the implementation of Ponorogo Regency Regional Government policies is carried out in a good manner, and full of togetherness, followed by high awareness among each interested party. In terms of controlling street vendors in Ponorogo, especially the Ponorogo Regency Square. There has been good communication between the government and the traders and no one has done anything to damage or harm the street vendors in that location. Keywords: Policy Implementation, Ponorogo Government
Implementasi Kemnaker Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan PHK Masa Pandemi di MAL PCC Ovi Septiyana, Tian; Wahjuni DJ, Ekapti; Kusuma Dewi, Dian Suluh
Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Ponorogo City Center merupakan pusat perbelanjaan modern di Kabupaten Ponorogo yang sekarang disorot karena tampak sepi pengunjung dampak dari munculnya Pandemi Covid-19. Berlakuknya kebijakan pemerinatah pusat terkait pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas mal. Pihak pengelola mal akhirnya membuat kebijakan pengurangan karyawan besar-besaran. Terjadinya PHK didasari karena alasan efisiensi sehingga membuat karyawan terpaksa dirumahkan tanpa gaji. Permasalahan yang peneliti angkat disini adalah kebijakan PHK secara sepihak yang terjadi pada karyawan outsourcing di Mal PCC. Dalam Pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak dibenarkan bahwa PHK dilakukan dengan alasan force Majeure dan alasan efisiensi apabila perusahaan masih beraktivitas secara normal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan PHK di masa pandemi yang ditinjau berdasarkan perspektif ketenagakerjaan sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan perusahaan harus tetap mengatur besaran uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, pesangon dan kompensasi untuk karyawan tidak tetap sesuai kesepakatan bersama. Tetapi pada kasus ini banyak perusahaan melakukan PHK tanpa memberikan kewajibannya kepada karyawan dan ini termasuk dalam bentuk pelanggaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan perusahaan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup para pekerja. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak perusahaan yang menyalahi aturan dimana perusahaan menggunakan alasan force Majeure dan alasan efisiensi agar perusahaan dapat terhindar dari kewajiban untuk membayar ganti rugi dari PHK di masa pandemi ini.
Tren Kebijakan Penanganan Stunting di Negara-Negara Berkembang di Asia Tenggara: Peran WHO untuk Mencapai Target Global Octavia Devi, Elvyra; Suluh Kusuma Dewi, Dian; Wahjuni DJ, Ekapti
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 1 (2023)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v22i1.444

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem caused by a lack of nutritional intake resulting in impaired growth in children. This study aims to map research topics and issues regarding stunting management trends in developing Southeast Asian countries. This research contributes to the development of public policy studies and provides a comparison of policies and measures taken by governments with high stunting rates. The research method applied in this study is the Systematic Literature Review (SLR) method using the Nvivo 20 and Vosviewer application as a data analysis tool. This article reviews 683 articles sourced from the dimensions database, then selected according to the criteria. The results of the research reveal that there are many trends in stunting management carried out by developing countries in Southeast Asia in accordance with the needs and capabilities of the country. Policies in Indonesia focus on improving proper sanitation, Malaysia has a nutrition intervention program carried out in every school, the Myanmar government provides special care in refugee areas to increase food diversity and adequate nutrition for children. Thailand already covers 20% of meeting food needs, especially in animal protein, especially for the poor, Vietnam has a nutrition intervention program in the form of agriculture and food security. This research is important because it provides a comparison of policies and steps taken by developing countries in Southeast Asia, especially those with high stunting rates. There are differences in the handling of stunting in each country due to the needs and capabilities of each country, but in handling it remains in accordance with the provisions of WHO.
Co-Authors Dian Suluh Kusuma Dewi, Dian Suluh Nur Ridho, Irvan Octavia Devi, Elvyra Ovi Septiyana, Tian Puthut Hermansyah Suluh Kusuma Dewi, Dian Yusuf Adam Hilman, Yusuf Adam