Garuda - Garba Rujukan Digital

PRAKTIK KARTEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Ramadhani, Marina; Habib, Muhammad Alhada Fuadilah
Journal of Economics and Policy Studies (JEPS) Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Abstract: The practice of cartels is a type of practice that is prohibited in Law no. 5 of 1999 concerning Antimonopoly, because it is an agreement that aims to dominate the market, by regulating the production and/or marketing of goods and/or services, and may result in monopolistic practices and unfair business competition in that market. Formulated by the rule of reason, which is regulated in Article 11 of Law no. 5 of 1999 concerning Antimonopoly. If relevant, the practice of cartels is included in the form of syirkah (cooperation) in muamalah fiqh. However, based on sharia business law, the practice of cartels is different from syirkah (cooperation) according to Islamic law, because the ultimate goal of cartel practices is to set prices for certain products and limit the availability of products in the business competition market, resulting in unfair and unfair competition. for other companies, and to benefit members who are involved in the practice of the cartel, which is against the rules in the Qur'an and Al-hadith based on the word of Allah. Keywords: Cartel Practice, Syirkah, Sharia Business Law Abstrak: Praktik kartel merupakan jenis praktik yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopoli, karena merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menguasi pasar, dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar tersebut. Dirumuskan secara rule of reason, yang diatur pada Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Antimonopli. Jika direlevansikan praktik kartel termasuk dalam bentuk syirkah (kerja sama) dalam fiqh muamalah. Namun berdasarkan hukum bisnis syariah bahwa praktik kartel berbeda dengan syirkah (kerja sama) menurut Syariat Islam, karena tujuan akhir dari praktik kartel adalah menetapkan harga dari produk tertentu, serta membatasi ketersediaan produk di pasar persaingan usaha, sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan yang curang dan tidak adil bagi perusahaan yang lain, dan untuk menguntungkan anggota-anggota yang terlibat dalam praktik kartel tersebut, yang bertentangan dengan aturan dalam Al-quran dan Al-hadits berdasarkan firman Allah. Kata Kunci: Praktik Kartel, Syirkah, Hukum Bisnis Syariah

Strategi Digital Marketing atas Produk dan Layanan yang Ditawarkan dalam Bisnis Prostitusi Online Habib, Muhammad Alhada Fuadilah; Ramadhani, Marina; Fatkhullah, Mukhammad; Diniati, Bintis Ti’anatud; Istiqoma, Istiqoma
IPTEK-KOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi Vol 26 No 1 (2024): Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)
Publisher : BPSDM Kominfo & Prodi Ilmu Komunikasi UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17933/iptekkom.26.1.2024.53-78

The massive advances in digital technology have brought about major changes in business. Various economic activities ranging from marketing, sales, payments, to the distribution of goods have been accelerated by various digital platforms. The same acceleration also occurred in the prostitution business and its various business lines. Even though it is a business that violates moral and religious values, in fact, prostitution that uses online media is growing rapidly. Social media, such as Twitter, Whatsapp, MeChat, and OnlyFans are often used as transaction media for online commercial sex workers. The purpose of this research is to examine digital marketing strategies as well as the products and services offered in the online prostitution business. This study uses digital-based data collection techniques, by conducting online in-depth interviews, digital observations, and digital literature studies. The informants in this study were commercial sex workers and their consumers. This research is also supported by online observations and literature studies. The results of the study show that digital marketing of the online prostitution business includes: (1) utilizing websites that have been optimized for search engines, (2) utilizing social media and creating persuasive content, (3) integrating more than one online media, and (4) ) using digital advertising and e-mail services. Meanwhile, the products and services offered include: (1) audio-visual products, (2) visual products, (3) dating partners, (4) massage services, and (5) intercourse services.

Ketahanan Pangan Kota Surakarta Sebagai Kota Urbanisasi di Jawa Tengah Rohmah, Wirda; Ramadhani, Marina; Amri, Ghulam Fathul
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 (2024): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v3i1.46

Ketahanan pangan merupakan isu krusial bagi daerah perkotaan yang mengalami urbanisasi pesat, seperti Surakarta di Jawa Tengah. Penelitian ini menyelidiki kondisi ketahanan pangan di Surakarta dan implikasinya terhadap keberlanjutan dan ketahanan kota. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek ketahanan pangan, termasuk ketersediaan pangan, akses, pemanfaatan, dan kestabilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi di Surakarta telah meningkatkan permintaan pangan, mengubah rantai pasokan pangan, dan menghadapi tantangan terkait distribusi dan keterjangkauan pangan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi ketahanan pangan di Surakarta meliputi perubahan penggunaan lahan perkotaan, ketimpangan ekonomi, dan efektivitas kebijakan serta program pangan yang ada. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti memperbaiki pertanian perkotaan, memperkuat sistem pangan lokal, dan memastikan koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan. Dengan mengatasi area-area tersebut, Surakarta dapat meningkatkan ketahanan pangannya dan mendukung populasi yang berkembang lebih efektif.

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Transportasi Publik di Kota Surakarta: Tinjauan Hukum dan Pemerintahan Rohmah, Wirda; Ramadhani, Marina; Pratio, Gunawan Adi
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 (2024): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v3i1.48

Transportasi publik memainkan peran penting dalam keberlanjutan perkotaan, terutama di Kota Surakarta yang mengalami peningkatan urbanisasi. Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola transportasi publik guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Surakarta dari perspektif hukum dan pemerintahan. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai peraturan, kebijakan daerah, serta literatur ilmiah terkait. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan transportasi publik di Surakarta sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta partisipasi masyarakat. Aspek hukum yang mencakup peraturan mengenai transportasi dan tata kelola pemerintahan juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan meliputi keterbatasan infrastruktur, integrasi antar moda transportasi, serta minimnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat regulasi terkait transportasi, meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, dan memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem transportasi publik yang lebih baik, ramah lingkungan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pentingnya Intergrasi Transportasi Publik di Kota Surakarta Sebagai Kota Urbanisasi di Jawa Tengah Rohmah, Wirda; Ramadhani, Marina; Winarno, Budi
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 (2024): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v3i1.49

Kota Surakarta, sebagai salah satu pusat urbanisasi di Jawa Tengah, menghadapi tantangan signifikan terkait mobilitas penduduk yang terus meningkat. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, integrasi transportasi publik menjadi hal yang sangat penting. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mobilitas, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan kota dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji pentingnya integrasi transportasi publik di Surakarta dengan melihat dari berbagai perspektif, termasuk infrastruktur, kebijakan, serta peran pemerintah dalam pengelolaan transportasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi, seperti pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), integrasi antar moda transportasi masih belum optimal. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat transportasi publik. Oleh karena itu, integrasi yang baik antara berbagai moda transportasi, seperti bus, angkot, dan transportasi berbasis online, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang terus berkembang. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya kerjasama lintas sektor, baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun sektor swasta, dalam mendukung pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi. Dengan adanya integrasi transportasi yang baik, Kota Surakarta dapat meminimalisir dampak negatif urbanisasi dan menciptakan mobilitas yang lebih inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Surakarta Rohmah, Wirda; Ramadhani, Marina; Widiyanto, Herri
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 (2024): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v3i1.50

Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem. Di Kota Surakarta, peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting mengingat urbanisasi yang pesat dan tekanan lingkungan yang meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan di Surakarta melalui metode studi pustaka. Studi ini mengidentifikasi berbagai fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan, termasuk pengawasan, penegakan peraturan, dan penanganan pelanggaran. Analisis terhadap berbagai literatur, laporan, dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Surakarta memiliki mandat untuk melaksanakan peraturan lingkungan, melakukan inspeksi, dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini juga membahas beberapa inisiatif dan program yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hasil studi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan dan mendukung keberhasilan program-program lingkungan. Kesimpulannya, peran pemerintah daerah di Kota Surakarta dalam penegakan hukum lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mempromosikan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di kota ini.

Efektivitas Kebijakan Perizinan Usaha di Kota Surakarta Analisis Hukum Administrasi dan Pemerintahan Rohmah, Wirda; Ramadhani, Marina; Ragiliawan, Zellius
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 (2024): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v3i1.51

Kebijakan perizinan usaha di Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dari perspektif hukum administrasi dan pemerintahan dengan menggunakan metode studi pustaka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana kebijakan perizinan diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap pelaku usaha serta administrasi pemerintah daerah. Kebijakan perizinan usaha dirancang untuk mempermudah proses berbisnis dengan memastikan bahwa semua kegiatan usaha mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, proses implementasi sering kali menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengkaji struktur hukum administrasi yang mendasari kebijakan perizinan, serta bagaimana prosedur-prosedur tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah Surakarta dalam mengeluarkan izin usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perizinan di Surakarta sudah dirancang dengan baik, terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Masalah seperti panjangnya waktu proses perizinan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah melakukan reformasi pada sistem perizinan dengan fokus pada penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, dan penguatan koordinasi antar lembaga. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan perizinan usaha di Kota Surakarta dapat ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta: Perspektif Hukum dan Pemerintahan Ramadhani, Marina; Rohmah, Wirda; Riyadi, Agung
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 (2024): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v3i1.52

Pengelolaan parkir merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan kota yang mempengaruhi mobilitas dan kenyamanan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pengelolaan parkir di Kota Surakarta dari perspektif hukum dan pemerintahan. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi, kebijakan, dan praktik pengelolaan parkir yang berlaku di Kota Surakarta serta bagaimana penerapan hukum dan pemerintahan mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menyelidiki peraturan daerah dan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan parkir, serta analisis terhadap implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum administrasi dan regulasi pemerintah mempengaruhi pengelolaan parkir, termasuk dalam hal penegakan aturan, penyediaan fasilitas, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan, masih ada sejumlah kendala dalam penerapannya, seperti ketidakpastian hukum, kurangnya fasilitas parkir yang memadai, dan tantangan dalam pengawasan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan integrasi antara kebijakan pengelolaan parkir dengan perencanaan kota yang lebih luas, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum. Secara keseluruhan, tinjauan ini memberikan wawasan tentang bagaimana aspek yuridis dari pengelolaan parkir dapat diperbaiki untuk meningkatkan fungsi dan pelayanan parkir di Kota Surakarta. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan parkir yang lebih baik di masa depan.

Peran Hukum dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Surakarta: Kajian Kebijakan Pemerintah Ramadhani, Marina; Rohmah, Wirda; Harjono, Bayu
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 3 No. 1 (2024): Juni : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v3i1.53

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum dalam pengembangan pariwisata di Kota Surakarta dengan fokus pada kajian kebijakan pemerintah. Surakarta, sebagai salah satu kota penting di Jawa Tengah, telah mengalami perkembangan pesat dalam sektor pariwisata yang memerlukan perhatian khusus dari segi regulasi hukum. Dengan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai kebijakan pemerintah yang relevan, serta peraturan dan undang-undang yang mempengaruhi sektor pariwisata di kota ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan penting dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang jelas dan terencana dengan baik dapat meningkatkan daya tarik kota sebagai destinasi wisata, serta melindungi lingkungan dan budaya lokal dari dampak negatif pariwisata. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan efektivitas hukum dalam sektor pariwisata. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara hukum dan pengembangan pariwisata, serta membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata di Surakarta.

Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan di Kota Surakarta: Implementasi dan Dampaknya Ismiyani, Erna; Winarno, Budi; Ramadhani, Marina
Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 2 No. 2 (2023): Desember : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jbs.v2i2.59

Penataan ruang kota berbasis lingkungan merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Kota Surakarta, sebagai salah satu kota bersejarah di Indonesia, menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan degradasi lingkungan yang signifikan. Penataan ruang berbasis lingkungan menjadi salah satu strategi utama yang diimplementasikan oleh pemerintah kota untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan kota dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang berbasis lingkungan di Kota Surakarta, serta dampak yang ditimbulkan dari penerapannya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan dan peraturan terkait tata ruang di Kota Surakarta, serta dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat dan kondisi lingkungan setempat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang di Kota Surakarta telah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pelestarian ruang terbuka hijau, pengelolaan sumber daya alam, serta penataan wilayah permukiman yang ramah lingkungan. Implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan, seperti peningkatan ruang terbuka hijau dan pengurangan polusi. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta resistensi dari sebagian masyarakat terkait perubahan fungsi lahan. Secara keseluruhan, penataan ruang berbasis lingkungan di Kota Surakarta telah menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun masih membutuhkan perbaikan dan penguatan dalam beberapa aspek. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, serta peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengelola perubahan tata ruang yang berkelanjutan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search