Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Jatiswara
saleh, indah nur shanty
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat: - Saleh, Indah Nur Shanty; Gadsia Spaltani, Bita
JATISWARA Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.402

Abstract

Artikel ini menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sangat multitafsir dan tidak implementatif. Penjelasan Pasal 66 UUPPLH juga dipandang belum cukup memberikan kejelasan dalam ketentuan yang dimaksud. Ketentuan demikian memberikan pengaruh semakin maraknya kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penggunaan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan pembahasan dapat akurat menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat belum ada aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH yang digunakan sebagai dasar hukum bagi perlindungan hukum para pejuang lingkungan hidup. Realitas tersebut berkontribusi pada maraknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu diperlukan reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang meliputi: melakukan revisi Pasal 66 UUPPLH agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat implementatif; perlunya redefinisi terkait konsep perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup atau konsep Anti Eco-SLAPP, penting adanya keseriusan dan sinergisitas semua elemen baik pemerintah maupan masyarakat; serta yang terakhir perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk peraturan internal maupun peraturan turunan baik di kepolisian RI maupun di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara yang menyangkut pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat dijadikan acuan bersama dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia.
WORKSHOP ADVOKASI BAGI KADER MUHAMMADIYAH DALAM MENDORONG KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERKEADILAN Lailam, Tanto; Sulaksono, Tunjung; Saleh, Indah Nur Shanty
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 6 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i6.33558

Abstract

Abstrak: Program pengabdian ini memfokuskan pada penguatan kemampuan advokasi bagi kader Muhammadiyah dalam mendorong kebijakan publik yang berkeadilan. Urgensi penguatan ini dilatarbelakangi banyaknya kebijakan publik di daerah yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memperkuat kemampuan kader dalam melakukan advokasi kebijakan publik, selain itu mempertegas komitmen dan sinergitas kader dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak terhadap umat dan bangsa. Metode pengabdian dilakukan dengan musyawarah, realisasi program, dan evaluasi dengan mitra pengabdian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pelaksanaan dengan menggunakan metode workshop dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 42 kader pada pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode evaluasi hasil dengan meminta tanggapan dan penilaian perwakilan peserta dari 7 utusan lembaga, hasil nilai rata-rata adalah 83, 57% dengan kriteria bahwa workshop advokasi kebijakan publik berdampak pada peningkatan nalar kritis kader terhadap persoalan politik kebangsaan. Selain itu, program tersebut sudah sesuai dengan persoalan dan isu-isu strategis bidang advokasi kebijakan publik di daerah.Abstract: This community service programme aims to strengthen the advocacy skills of Muhammadiyah cadres to promote equitable public policies. This is motivated by the large number of public policies in the region that deviate from the law. The programme aims to enhance the ability of cadres to advocate for public policies and reinforce their commitment to promoting policies that benefit the people and the nation. The community service method involved deliberation, programme implementation and evaluation in collaboration with the community service partner, the Department of Politics and Public Policy of Muhammadiyah. A workshop method was used for the implementation, with 42 cadres from the regional and district leaderships of Muhammadiyah in the Special Region of Yogyakarta Province in attendance. The results were evaluated by requesting feedback and assessments from seven institutional delegates, who were participants. The average score was 83.57%, indicating that the public policy advocacy workshop had impacted cadres' critical thinking on national political issues. Additionally, the programme addressed the strategic issues and problems in the field of public policy advocacy in the region. 
Co-Authors Gadsia Spaltani, Bita Tanto Lailam TUNJUNG SULAKSONO