<![CDATA[ABSTRAK Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menimbulkan urgensi kajian hukum yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan IKN menghadirkan dua permasalahan hukum mendasar. Pertama, terdapat disharmoni antara peraturan tata ruang dan peraturan kehutanan yang membuka peluang konflik tenurial serta ketidakpastian hukum dalam penggunaan lahan. Kedua, hak konstitusional masyarakat adat dan kewajiban negara melindungi lingkungan hidup sering kali terpinggirkan oleh kepentingan investasi dan percepatan pembangunan. Kedua isu ini menegaskan perlunya telaah yang menempatkan hukum bukan sekadar instrumen administratif, tetapi sebagai fondasi normatif pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap regulasi serta pengujian empiris melalui analisis prospektif (MICMAC) dan Bayesian Belief Network (BBN). Dengan mengaitkan data kuantitatif dengan kerangka hukum, penelitian ini menilai konsistensi negara dalam menegakkan prinsip hukum tata ruang, hukum kehutanan, dan hukum agraria. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dukungan politik berperan besar dalam efektivitas implementasi regulasi, sementara lemahnya komitmen politik mengakibatkan meningkatnya konflik lahan dan degradasi ekosistem. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan IKN merupakan arena uji supremasi hukum di Indonesia. Harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan penegakan hukum, dan jaminan partisipasi publik adalah syarat mutlak bagi tercapainya pembangunan yang sah secara hukum dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi mempertegas bahwa permasalahan hukum dalam pelepasan kawasan hutan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara untuk menegakkan prinsip negara hukum (rechtsstaat) secara konsisten.. Keywords: prospective analysis; hukum kehutanan dan tata ruang; ibu kota nusantara; konflik tenurial dan hak masyarakat adat; asas negara hukum. ABSTRACTThe relocation of the National Capital City (IKN) to East Kalimantan as stipulated in Law Number 3 of 2022 raises the urgency of legal studies that cannot be ignored. The policy of releasing forest areas for the development of the IKN presents two fundamental legal problems. First, there is a disharmony between spatial planning regulations and forestry regulations which opens up opportunities for tenure conflicts and legal uncertainty in land use. Second, indigenous peoples' constitutional rights and the state's obligation to protect the environment are often marginalized by investment interests and accelerating development. These two issues emphasize the need for a review that places law not just as an administrative instrument, but as a normative foundation for sustainable development. This study uses a normative juridical method with an approach to regulation and empirical testing through prospective analysis (MICMAC) and Bayesian Belief Network (BBN). By associating quantitative data with the legal framework, this study assesses the country's consistency in enforcing the principles of spatial law, forestry law, and agrarian law. The results of the discussion showed that political support plays a major role in the effectiveness of regulatory implementation, while weak political commitment results in increased land conflicts and ecosystem degradation. The conclusion of this study confirms that the release of forest areas for the development of the IKN is an arena for testing the rule of law in Indonesia. Harmonization of regulations, strengthening law enforcement institutions, and guaranteeing public participation are absolute requirements for the achievement of legally and sustainable development. Thus, this study contributes to emphasizing that legal problems in the release of forest areas cannot be separated from the state's responsibility to consistently uphold the principle of the state of law (rechtsstaat).Keywords: prospective analysis; forestry law and spatial planning; nusantara capital city; tenure conflict and indigenous peoples' rights; principle of the state of law.]]>
