Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Kewarganegaraan IBLAM Law Review
Warsifah, Warsifah
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya) Anggara, Bionda Johan; Warsifah, Warsifah
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.882 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i4.555

Abstract

Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi JS Saving Plan yang menuai kontra ditengah masyarakat. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jiwasraya banyak melakukan investasi aset yang berisiko tinggi dan berdampak pada kerugian, dimana tujuannya untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan, mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan asuransi sehingga terjadi perbuatan penyimpangan pada kegiatan investasi dari dana masyarakat dihimpun melalui produk asuransi JS Saving Plan dan terbukti melakukan tindak pidana kasus pengelolaan investasi saham Jiwasraya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku terhadap permasalahan diatas. Hasil penelitian diketahui perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berlaku Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur masalah Asuransi, diatur juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dimana perusahaan yang berbentuk badan hukum Negara yang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang selanjutnya menjadi tanggung jawab OJK melalui Dewan Komisioner OJK harus melakukan pengajuan permohonan kepailitan kepengadilan niaga untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan.Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam mengawasi dan memeriksa produk-produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dengan tidak membiarkan asuransi masuk dalam kegiatan bisnis yang mempunyai usaha jasa keuangan dengan return tinggi dan imbal hasil pasti (fixed return) karena ini bentuk suatu 3 pelanggaran dan akan membawa pada kerugian yang besar terhadap nasabah.
PERTANGGUNGJAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN DIKAITKAN DENGAN PENGALIHAN ASET YAYASAN SECARA SEPIHAK Warsifah, Warsifah; Lakie, Veni Florence
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5950

Abstract

Kekayaan yayasan semuanya milik hanya yayasan, bukan milik organ yayasan, yaitu bukan milik pembina, bukan milik pengurus, dan bukan milik pengawas. Oleh karena itu, semua kekayaan yayasan tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada siapa saja, termasuk tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada organ yayasan. Suatu PT hadir dan beraktifitas di masyarakat untuk mencari keuntungan/laba. Kehadiran undang-undang tersebut untuk mengarahkan, menuntun, dan melindungi yayasan agar dapat mencapai tujuannya, yakni dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga sebagai dasar untuk menuntut anggota organ yayasan yang menyalahgunakan kekayaan yayasan, seperti mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak tanpa sepengetahuan yayasan. Tentu saja perbuatan anggota pembina semacam itu melanggar undang-undang yayasan. Oleh karena itu, perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak itu wajib diminta pertanggungjawab dari pembina secara hukum. Bentuk pertanggungjawab pembina dapat dilakukan secara pidana, yakni menurut tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang meliputi: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
THE IMPLEMENTATION OF MATERIAL CRIMINAL LAW TOWARD THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS Warsifah, Warsifah; Mangatur , Julius
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.316 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i01.1

Abstract

The unbalanced and unequal economic growth in society often creates social and social jealousy in the community. On the one hand, there is a group of people who have sufficient capacity economically, but on the other hand there is a group of people who have no economic capacity in their lives, so that the latter group is often a social problem that even commits the crime of theft, for example. The criminal act of theft according to the Criminal Code, there is an element of "burdensome" as regulated in Article 363 paragraph (1) of the 5th Criminal Code, namely: "It is punished with a maximum imprisonment of seven: Theft committed by a wrongdoer by entering the place. the crime or it can reach the goods to be taken, such as the example of the case presented by the author in this thesis research, namely the theft of a helmet which was committed by the defendant, preceded by the defendant entering the campus environment, the case of which was decided by the Sukabumi District Court with a decision Number: 17 / Pid. B / 2010 / PN. Skh. The formulation of the problem that will be discussed by the author are: 1) How is the application of material law to the perpetrator of the crime of theft with weighting? and 2) How is the law enforcement against the perpetrators of the crime of theft of a helmet with a weight as in Court Decision Number 17 / Pid.B / 2010 / PN. Skh? The research method that the author uses is the normative juridical method, meaning that the data used comes from library research, carried out by searching, quoting, taking notes, inventorying, analyzing, and studying data in the form of library materials needed and related to law enforcement against perpetrators. theft by weight. Finally, based on the results of the research, the authors conclude that law enforcement against the perpetrators of the crime of theft of a helmet with a weight as in Court Decision Number 17 / Pid.B / 2010 / PN. Skh, the defendant was threatened with article 363 paragraph (1) to 5 of the Criminal Code, so that the defendant Agus Hery Santoso Bin Diyono was found legally and convincingly guilty of committing a criminal act. for 2 (two) months and 15 (fifteen) days.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELECTRONIC COMMERCE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn) Warsifah, Warsifah; Gurion Napitupulu, David
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.64

Abstract

The development of technological advances, especially in the development of the internet in Indonesia, apparently also affects business development and the way of transacting in buying and selling transactions through electronic commerce. The use of the internet through e-commerce provides convenience, time efficiency, convenience and so on. Buying and selling transactions through e-commerce are basically the same as conventional buying and selling transactions, but what makes the difference is the media where buyers and sellers meet in buying and selling transactions, namely through the use of the internet in cyberspace. The e-commerce sale and purchase transaction, in the agreement is also the same as the conventional sale and purchase transaction, on the condition that the agreement written in Article 1320 of the Civil Code and the agreed agreement is made in the form of an electronic contract. Often in buying and selling transactions through e-commerce, the party who is harmed is the consumer as the buyer with the contents of the previously agreed agreement not being implemented properly by the seller. These violations range from defaults to consumer disputes. By studying and analyzing case studies in the results of court decisions number 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn, it aims to find out the judge's considerations and the legal relationship between the buyer as the Plaintiff and the Defendant and to know aspects of legal protection for the buyer in making a sale transaction. buy through e-commerce.
Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020 Warsifah, Warsifah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3999

Abstract

AbstrakUU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Penelitian akan membahas tentang akibat yang ditimbulkan dalam penyusunan AMDAL jika yang dilibatkan hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian bagaimana peluang bagi organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen Amdal berdasarkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik.Kata Kunci: keterlibatan masyarakat, penyusunan amdal, omnibus law, pasca putusan MK.
Co-Authors Anggara, Bionda Johan Gurion Napitupulu, David Lakie, Veni Florence Mangatur , Julius