Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Ilmiah Fenomena
Jazil, Syokron
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legalization Of The Sexual Violence Law Perspectives Rule Of Jurisprudence Maslahah Leader Policy Suryanto, Muhammad Handika; Hamidah, Tutik; Jazil, Syokron
Widya Yuridika Vol 7, No 2 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i2.4989

Abstract

Cases of sexual violence in Indonesia from year to year are increasing. The government also responded by passing the Law on Sexual Violence in 2022. It aims to ensure protection for Indonesian society, especially women and children, from the threat of sexual violence. But, there is a rule of jurisprudence whose essence is that the policies of the leader must cause benefit to his people. Therefore, this study aims to describe the purpose of establishing and ratifying the Sexual Violence Law and to analyze the benefits of the leader's policy in the passage of the Sexual Violence Law. The research method is descriptive normative by conducting literature studies from the main sources of the Academic Manuscript of the Law on the Crime of Sexual Violence. The results and discussion of this study state that the main content of the formation and ratification of this law is an effort to update a comprehensive legal umbrella that realize protection for society in general and victims of sexual violence in particular. When viewed from the rules of jurisprudence that theoretically the ratification of this law has implemented the policy of a good leader, namely based on the content of the articles in it although rudimentary. However, it practically cannot be categorized as a policy of a good leader because this law has just been passed and has not been implemented in society as a whole and only partially.
Legalitas Perppu Cipta Kerja Diantara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Jazil, Syokron; Syakdiyah, Halimatus
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 1 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v7i1.20331

Abstract

The issuance of the Job Creation Perppu has raised many pros and cons from various figures. The research wants to find out how big the pros and cons are over the enactment of the Job Creation Perppu and the conformity between actual phenomena and ideal phenomena. This research uses a normative juridical research method based on a statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the Perppu on Job Creation is a product of a failure to understand the Constitutional Court's Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, so that its legality and existence are crucial problems. This is also related to the legal considerations of 4 important points in the issuance of the Perppu which contradict facts and theories.
PEMAKZULAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT): TEROBOS PAYUNG HUKUM DAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI Jazil, Syokron; Prasetyo, Doni Damara Eko
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 2 (2024): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i2.5439

Abstract

Hakim MK (Mahkamah Konstitusi) bersifat independen dan merdeka tanpa adanya pengaruh dan intervensi intern maupun ekstern dalam melakukan wewenangnya termasuk pada proses menguji Undang-Undang (judicial review). Salah seorang hakim MK di Indonesia bernama Aswanto mengalami pemberhentian dari jabatannya secara sepihak oleh lembaga yang dulu mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Hakim MK yaitu DPR. Hal ini dikarenakan hakim Aswanto menganulir dan membatalkan produk hukum dari DPR, sehingga DPR merasa dikotomi dan dikhianati. Sedangkan Hakim MK berhak atas pembatalan produk hukum dari siapapun ketika dinilai tidak sesuai dan bertolak belakang dengan UUD 1945 dan putusannya yang demikian itu bersifat final dan binding. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini kami menggunakan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang MK dan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia sebagai bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisis pada artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan Pemberhentian dan pemakzulan Aswanto dianggap bertentangan dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyangkut pemberhentian seorang Hakim MK, kemudian pada pasal yang sama ayat 1 dan 2 menyangkut alasan atau motif pemberhentian Hakim MK.
ANALISIS YURIDIS HAK GUNA KAMPANYE PRESIDEN PASAL 299 AYAT (1) UU PEMILU, POTENSI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PENYELENGGARAAN PEMILU: PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Jazil, Syokron; Syakdiyah, Halimatus
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7376

Abstract

Setiap lima tahun terakhir Indonesia mengadakan pesta demokrasi yang dikenal dengan pemilihan umum (pemilu) yang salah satunya ialah memilih calon presiden dan wakil presiden. Setiap calon legislatif sudah pasti memiliki tim khusus dalam berkampanye, oleh sebab itu setiap individu-pun berhak melakukan kampanye terhadap caleg yang mereka percaya dapat memberikan yang terbaik untuk negara, tidak terkecuali presiden yang sedang menjabat terhadap calon presiden dan wakil presiden periode selanjutnya yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Hal yang demikian diatur dalam pasal 299 ayat (1) UU/7/2017 tentang pemilihan umum menyatakan presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye. Yang menjadi perbincangan publik terkait presiden yang melakukan kampanye sebagai bentuk aksi dukungan nyata terhadap salah satu paslon yang dikhawatirkan dalam kampanye tersebut ada unsur penyalahgunaan kekuasaan dengan kedudukannya yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap negara beserta penduduknya. Demikian tersebut memiliki kemungkinan adanya penyalahgunaan fasilitas negara, bukan tidak mungkin paslon yang didukung presiden menduduki kursi kemenangan sebab keterlibatan kampanye presiden. Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap problematika hak guna kampanye presiden berdasarkan pasal 299 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu perspektif teori demokrasi konstitusional?. Penelitian dikaji secara yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual.
Co-Authors Prasetyo, Doni Damara Eko Suryanto, Muhammad Handika Syakdiyah, Halimatus Tutik Hamidah