Syakdiyah, Halimatus
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legalitas Perppu Cipta Kerja Diantara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Jazil, Syokron; Syakdiyah, Halimatus
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 1 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v7i1.20331

Abstract

The issuance of the Job Creation Perppu has raised many pros and cons from various figures. The research wants to find out how big the pros and cons are over the enactment of the Job Creation Perppu and the conformity between actual phenomena and ideal phenomena. This research uses a normative juridical research method based on a statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the Perppu on Job Creation is a product of a failure to understand the Constitutional Court's Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, so that its legality and existence are crucial problems. This is also related to the legal considerations of 4 important points in the issuance of the Perppu which contradict facts and theories.
ANDROID APPLICATION DESIGN BASED ON COMPUTER SCIENCE ACADEMY TERNATE COURSE SCHEDULING Albaar, Muhammad Ridha; Gufran, Kasyif; Syakdiyah, Halimatus
IJIS - Indonesian Journal On Information System Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : POLITEKNIK SAINS DAN TEKNOLOGI WIRATAMA MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36549/ijis.v10i1.361

Abstract

The provided introduction highlights the pressing issue faced by AIKOM Ternate due to the absence of an efficient scheduling system, leading to recurrent student rescheduling challenges at the beginning of each semester. The development approach involves the utilisation of a Use Case Diagram to illustrate the comprehensive course scheduling process, encompassing initial scheduling, learning activities, and examination schedules. Additionally, an Entity-Relationship Diagram (ERD) featuring four tables is crafted to underpin the creation of a robust database for the application. The scheduling system primarily addresses the coordination of space, time, and classes at AIKOM, emphasising the prevention of conflicts with both lecturers and students. The Android application's user interface is tailored to streamline the scheduling process, delivering a personalised output schedule that details courses explicitly. The efficacy of the application is intricately linked to the performance of the BAAK schedule concierge service, which plays a pivotal role in entering accurate data into the central database. It is crucial to note that the application's ability to furnish timely and precise schedule information hinges on the consistent and reliable execution of data updates by the BAAK; any lapses in this process result in a lack of updates within the application.Keyword: Android, Schedule, Design, Use Case Diagram, AIKOM
ANALISIS YURIDIS HAK GUNA KAMPANYE PRESIDEN PASAL 299 AYAT (1) UU PEMILU, POTENSI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PENYELENGGARAAN PEMILU: PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Jazil, Syokron; Syakdiyah, Halimatus
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7376

Abstract

Setiap lima tahun terakhir Indonesia mengadakan pesta demokrasi yang dikenal dengan pemilihan umum (pemilu) yang salah satunya ialah memilih calon presiden dan wakil presiden. Setiap calon legislatif sudah pasti memiliki tim khusus dalam berkampanye, oleh sebab itu setiap individu-pun berhak melakukan kampanye terhadap caleg yang mereka percaya dapat memberikan yang terbaik untuk negara, tidak terkecuali presiden yang sedang menjabat terhadap calon presiden dan wakil presiden periode selanjutnya yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Hal yang demikian diatur dalam pasal 299 ayat (1) UU/7/2017 tentang pemilihan umum menyatakan presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye. Yang menjadi perbincangan publik terkait presiden yang melakukan kampanye sebagai bentuk aksi dukungan nyata terhadap salah satu paslon yang dikhawatirkan dalam kampanye tersebut ada unsur penyalahgunaan kekuasaan dengan kedudukannya yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap negara beserta penduduknya. Demikian tersebut memiliki kemungkinan adanya penyalahgunaan fasilitas negara, bukan tidak mungkin paslon yang didukung presiden menduduki kursi kemenangan sebab keterlibatan kampanye presiden. Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap problematika hak guna kampanye presiden berdasarkan pasal 299 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu perspektif teori demokrasi konstitusional?. Penelitian dikaji secara yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual.